Ketua Pansus I Ka. Bag. Hukum
6.Dewan Koperasi Indonesia Daerah adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Sampang merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi serta sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi;
7.Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi dan usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri;
8.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan koperasi dan usaha mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar koperasi, dan usaha mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas luasnya;
9.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
10.Izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau izin dari pihak berwenang atas penyelanggaraan kegiatan usaha;
11.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
12.Tenaga Pendamping adalah Tenaga yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan layanan pengembagan bisnis koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Sampang yang ditempatkan di 14 Kecamatan melalui Keputusan Bupati;
13.Dunia Usaha adalah Koperasi dan Usaha Mikro yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Sampang dan berdomisili di Sampang;
14.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan usaha mikro melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing koperasi dan usaha mikro;
15.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga Ketua Pansus I Ka. Bag. Hukum keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan usaha mikro;
16.Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman terhadap koperasi dan usaha mikro, oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya;
17.Kemitraan Pola CSR (Corporate Social Responsibility) adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dengan pola kegiatan Commodity Development, Peningkatan Kapasitas, Promosi Produk dan Perkuatan Permodalan;
18.Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah bersama Instansi teknis terkait dan/atau Tenaga Pendamping dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi, dan usaha mikro;
19.Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha;
20.Jaringan Usaha adalah hubungan mata rantai sebagai saluran pengembangan dan perluasan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
21.Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah berupa modal, sarana dan prasarana, teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM).