DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; meliputi: ketentuan umum; landasan dan asas; tujuan dan prinsip pemberdayaan; bentuk pemberdayaan; bentuk dan jenis koperasi; perangkat organisasi dan koperasi; permodalan koperasi; kriteria usaha mikro; pengembangan dan perlingdungan iklim usaha; jaringan usaha dan kemitraan; koordinasi pembinaan dan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro; sanksi administrasi; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sumber daya Koperasi dan Usaha Mikro belum disertai kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi dan kemampuan berkompetisi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketua Pansus I Ka. Bag. Hukum

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632); Ketua Pansus I Ka. Bag. Hukum
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
11.Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
13.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Ketua Pansus I Ka. Bag. Hukum Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15.Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
18.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor Ketua Pansus I Ka. Bag. Hukum 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6071);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27.Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Mikro;
28.Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.UMKM/I/2008 tetang Ketua Pansus I Ka. Bag. Hukum Pedoman Pemberdayaan BDS Untuk Pengembangan UMKM;
29.Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Usaha kecil;
30.Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
31.Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02 tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sampang;
2.Bupati adalah Bupati Sampang;
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang;
5.Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro di segala sektor; Ketua Pansus I Ka. Bag. Hukum
6.Dewan Koperasi Indonesia Daerah adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Sampang merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi serta sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi;
7.Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi dan usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri;
8.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan koperasi dan usaha mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar koperasi, dan usaha mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas luasnya;
9.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
10.Izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau izin dari pihak berwenang atas penyelanggaraan kegiatan usaha;
11.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
12.Tenaga Pendamping adalah Tenaga yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan layanan pengembagan bisnis koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Sampang yang ditempatkan di 14 Kecamatan melalui Keputusan Bupati;
13.Dunia Usaha adalah Koperasi dan Usaha Mikro yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Sampang dan berdomisili di Sampang;
14.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan usaha mikro melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing koperasi dan usaha mikro;
15.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga Ketua Pansus I Ka. Bag. Hukum keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan usaha mikro;
16.Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman terhadap koperasi dan usaha mikro, oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya;
17.Kemitraan Pola CSR (Corporate Social Responsibility) adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dengan pola kegiatan Commodity Development, Peningkatan Kapasitas, Promosi Produk dan Perkuatan Permodalan;
18.Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah bersama Instansi teknis terkait dan/atau Tenaga Pendamping dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi, dan usaha mikro;
19.Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha;
20.Jaringan Usaha adalah hubungan mata rantai sebagai saluran pengembangan dan perluasan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
21.Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah berupa modal, sarana dan prasarana, teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

BAB II

LANDASAN DAN ASAS

Pasal 2

Koperasi dan Usaha Mikro berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

(1)Koperasi berasaskan kekeluargaan;
(2)Usaha Mikro berasaskan:
1. a.kekeluargaan; Ketua Pansus I Ka. Bag. Hukum
2. b.demokrasi ekonomi;
3. c.kebersamaan;
4. d.efisiensi berkeadilan;
5. e.berkelanjutan;
6. f.berwawasan lingkungan;
7. g.kemandirian;
8. h.keseimbangan kemajuan; dan i.kesatuan ekonomi daerah.

BAB III

TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

Pasal 4

(1)Tujuan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di daerah :
1. a.meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi, dan usaha mikro;
2. b.meningkatkan produktifitas dan daya saing serta pangsa pasar koperasi, dan usaha mikro;
3. c.meningkatkan peranan koperasi dan usaha mikro dalam pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam yang produktif, mandiri, maju dan berkelanjutan;
4. d.mengentaskan rakyat dari kemiskinan, menurunkan pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja baru, pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan peran koperasi dan usaha mikro dalam pembangunan daerah;
5. e.mewujudkan struktur perekonomian daerah dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan penyederhanaan perizinan melalui pengembangan perizinan satu pintu, untuk menumbuhkembangkan kemampuan koperasi dan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berkeadilan.
(2)Prinsip Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di daerah :
1. a.penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan koperasi dan usaha mikro, untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
2. b.untuk mewujudkan koperasi dan usaha mikro yang berkualitas yang berbasis potensi daerah dan menumbuhkan kewirausahaan yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang Ketua Pansus I Ka. Bag. Hukum berakar dalam masyarakat dengan berorentasi pada pasar global dan mempunyai daya saing yang kuat;
3. c.mampu bersikap profesional dan adil dalam mewujudkan koperasi dan usaha mikro.
4. d.menciptakan iklim usaha yang kondusif pada berbagai tingkatan pemerintahan dengan perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan melalui penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu yang berbasis masyarakat;
5. e.etika usaha yang mencerminkan kerja yang bersaing secara sehat.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Pasal 5

(1)Pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan maupun Dewan Koperasi Indonesia Daerah/lembaga lainnya;
(2)Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas.

BAB V

BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN

Pasal 6

Pemberdayaan terhadap koperasi dapat dilakukan dalam bentuk :

a.pendidikan dan pelatihan;
b.perkuatan permodalan;
c.pembinaan manajemen;
d.bimbingan teknis; dan
e.pemasaran produk.

Pasal 7

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan terhadap koperasi yang memiliki kriteria sebagai berikut :

a.berbadan hukum koperasi;
b.usahanya mengutamakan kepentingan anggota dan masyarakat; dan
c.hasil peningkatan koperasi minimal cukup berkualitas. Ketua Pansus I Ka. Bag. Hukum

Pasal 8

Untuk mendapatkan fasilitas pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, koperasi wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pelaksana pemberdayaan yang disetujui oleh Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan :

a.laporan RAT terakhir;
b.neraca dan laporan laba rugi dua tahun terakhir; dan
c.adanya jaminan/agunan.

Pasal 9

Pemberdayaan terhadap usaha mikro dapat dilakukan dalam bentuk :

a.pendidikan dan pelatihan;
b.fasilitasi kelembagaan dan usaha;
c.fasilitasi perkuatan permodalan; dan
d.Fasilitasi Pemasaran produk dan kemitraan.

Pasal 10

Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan untuk usaha mikro penyalurannya dapat melalui bank yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…