(1)Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a.penyelenggaraan rapat;
b.kunjungan kerja;
c.pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda;
d.peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
e.koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
f.program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
(2)Penyelenggaran rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, dan dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi Paraf persetujuan Bagian Hukum Bapemperda dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
a.Kunjungan kerja dalam menjalankan fungsi pengawasan;
b.Kunjungan kerja Komisi; dan
c.Kunjungan kerja dalam hal menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
(4)Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang. Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 28 Maret 2023 BUPATI SAMPANG, ttd H. SLAMET JUNAIDI Diundangkan di : Sampang pada tanggal : 28 Maret 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM. Pembina Utama Madya NIP. 19660711 198809 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 43-4/2023 Paraf persetujuan Bagian Hukum Bapemperda PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG I. UMUM Dalam rangka pengaturan ulang terhadap beberapa ketentuan mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang. Secara yuridis, perlunya perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang ini disebabkan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur DPRD, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar tidak terjadi vertical conflict of norm, yakni pertentangan antara Perda dengan undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri. Peraturan Perundang- undangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Raryat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197). Perubahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara: (i) perubahan norma yang terdapat dalam pasal dan/atau ayat tertentu; (ii) penghapusan beberapa ketentuan; dan/atau (iii) penambahan atau penyisipan bab, pasal, atau ayat baru. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup Jelas Angka 2 Cukup Jelas Paraf persetujuan Bagian Hukum Bapemperda Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR: 4