DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Ruang lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi: a. perencanaan; b. Perlindungan Petani; c. Pemberdayaan Petani; d. pembiayaan dan pendanaan; e. pengawasan; dan f. peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Kebag.Hukum Ketua BAPEMPERDA
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4660);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Kebag.Hukum Ketua BAPEMPERDA Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
10.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
11.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG Dan BUPATI SAMPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1.Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
3.Bupati adalah Bupati Sampang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sampang. Kebag.Hukum Ketua BAPEMPERDA
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Daerah.
7.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
8.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.
9.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan di Daerah.
10.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem di Daerah.
11.Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian adalah segala sesuatu sebagai alat penunjang untuk peningkatan produksi Pertanian.
12.Profil Petani adalah informasi atau data yang memuat paling sedikit luas lahan yang dikelola oleh petani, jenis tanaman yang dibudidayakan oleh petani, jenis usaha lainnya yang diberdayakan oleh Petani.
13.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, topan dan tanah longsor.
14.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pasca panen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat di Daerah.
15.Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan. Kebag.Hukum Ketua BAPEMPERDA
16.Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di Daerah.
17.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani.
19.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
20.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota di Daerah.
21.Gabungan Kelompok Tani, yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha di Daerah.
22.Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gapoktan untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
23.Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan di Daerah.
24.Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
25.Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
26.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
27.Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani. Kebag.Hukum Ketua BAPEMPERDA
28.Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan petani baru dan/petani muda.
29.Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan Usaha Tani.
30.Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan usaha.
31.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Kabupaten Sampang.
32.Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
33.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi-berkeadilan; dan
h.keberlanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

a.Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
b.Menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; Kebag.Hukum Ketua BAPEMPERDA
c.Memberikan kepastian Usaha Tani;
d.Melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
e.Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
f.Menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

a.perencanaan;
b.Perlindungan Petani;
c.Pemberdayaan Petani;
d.pembiayaan dan pendanaan;
e.pengawasan; dan
f.peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel;
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan pada:
1. a.Daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.RTRW;
3. c.Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.Tingkat pertumbuhan ekonomi;
5. e.Jumlah Petani;
6. f.Kebutuhan prasarana dan sarana; dan
7. g.Kelayakan teknis dan ekonomis serta Kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
1. a.Rencana pembangunan nasional; Kebag.Hukum Ketua BAPEMPERDA
2. b.Rencana pembangunan Provinsi;
3. c.Rencana pembangunan Daerah;
4. d.Rencana pembangunan Pertanian; dan
5. e.Rencana APBD.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan strategi dan kebijakan dalam memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
(2)Pemerintah Daerah menetapkan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
(3)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
1. a.Keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
2. b.Peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra pemerintah dan Pemerintah Daerah
(4)Pemerintah Daerah dalam hal menetapkan strategi dan kebijakan dalam memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat mengikut sertakan Pemerintah Desa;
(5)Keikutsertaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
1. a.masukan, saran dan usulan tertulis;
2. b.pelimpahan urusan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa; dan
3. c.pelaksanaan sebagian urusan Pemerintah Daerah yang pengaturannya diserahkan kepada Pemerintah Desa

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan melibatkan Petani;
(2)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun di Daerah; Kebag.Hukum Ketua BAPEMPERDA
(3)Pemerintah Daerah menetapkan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pasal 9

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Daerah berpedoman pada Rencana Perlindunngan dan Pemberdayaan Petani Provinsi.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 10

Strategi perlindungan Petani dilakukan melalui:

a.prasarana dan sarana produksi Pertanian;
b.kepastian usaha;
c.harga komoditas pertanian;
d.ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
e.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
f.sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
g.asuransi pertanian.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…