DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 129

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. perencanaan; b. penyelenggaraan perlindungan; c. penyelenggaraan pemberdayaan; d. pendanaan dan pembiayaan; e. pengawasan; dan f. partisipasi masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan petambak garam sangat tergantung pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 589);
12.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
13.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3.Bupati adalah Bupati Sampang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sampang.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Perikanan.
6.Provinsi adalah Provinsi jawa timur
7.Perlindungan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
8.Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
9.Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggukanakan kapal penagkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
10.Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
11.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12.Pembudidaya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan ikan.
13.Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
14.Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
15.Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
16.Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman.
17.Petambak Garam Kecil adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebusan Garam.
18.Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.
19.Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.
20.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
21.Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
22.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
23.Usaha Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
24.Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
25.Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Pergaraman.
26.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi-berkeadilan;
h.keberlanjutan;
i.kesejahteraan;
j.kearifan lokal; dan
k.kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:

a.menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
b.memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
c.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
d.menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
e.menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
f.melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
g.memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan;
b.penyelenggaraan perlindungan;
c.penyelenggaraan pemberdayaan;
d.pendanaan dan pembiayaan;
e.pengawasan; dan
f.partisipasi masyarakat.

Pasal 5

(1)Peraturan Daerah ini berlaku untuk Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkedudukan di Daerah;
(2)Selain untuk Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan.

Pasal 6

Nelayan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) termasuk Nelayan Tradisional dan Nelayan Buruh.

Pasal 7

Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) ditentukan dengan kriteria:

a.menggunakan teknologi sederhana; dan
b.melakukan Pembudidayaan Ikan dengan luas lahan:
1. 1.usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan: a) pembenihan Ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare; dan b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
2. 2.usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan: a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan b) pembesaran Ikan paling luas 5 (lima) hektare.
3. 3.usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan: a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.

Pasal 8

Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

a.Petambak Garam Kecil;
b.Penggarap Tambak Garam;
c.Pemilik Tambak Garam yang memiliki lahan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.

Pasal 9

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara
3. c.potensi lahan dan air;
4. d.rencana tata ruang wilayah;
5. e.rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;
6. f.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. g.kebutuhan sarana dan prasarana;
8. h.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
9. i.tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
10. j.jumlah Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
(3)Untuk penentuan jumlah Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Pemerintah Daerah dapat mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
1. a.rencana pembangunan daerah; dan
2. b.rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
(5)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.

Isi peraturan

Teks129PDFHirarki

Memuat teks peraturan…