DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; meliputi: ketentuan umum; asas; antisipasi dini; pendataan dan pemetaan potensi; pencegahan di tempat usaha; dan tempat palayanan publik; perencanaan; sistem informasi; sosialiasi dan edukasi; rehabilitasi; pasca rehabilitasi; perlindungan dan advokasi sosial; kerjasama; partisipasi masyarakat; penghargaan; monitoring, evaluasi dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; sanksi administratif

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3.Bupati adalah Bupati Sampang.
4.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Sampang.
5.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
6.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
7.Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
9.Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.
10.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
11.Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
12.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13.Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
14.Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika dan prekusor narkotia karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan menggunakan narkotika dan prekusor narkotika.
15.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
16.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17.Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
18.Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi bekas Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial.
19.Advokasi Sosial korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika adalah upaya menolong penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.
20.Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
21.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
22.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
23.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
24.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
25.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku dan/atau korban penyalahgunaan peredaran narkotika dan prekursor narkotika.
26.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
27.Tempat Usaha adalah ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
28.Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang selanjutnya disebut BNNK Sampang adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah.
29.Tim Terpadu Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, untuk selanjutnya disebut tim Terpadu P4GN adalah tim yang dibentuk Untuk menyelenggarakan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.

Pasal 2

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diselenggarakan berasaskan :

a.keadilan;
b.pengayoman;
c.kemanusiaan;
d.ketertiban;
e.perlindungan;
f.keamanan;
g.nilai-nilai ilmiah; dan
h.kepastian hukum.

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Daerah.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.mengintegrasikan program dan kebijakan Nasional dengan program dan kebijakan Daerah di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. b.mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
3. c.melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman risiko penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
4. d.mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah; dan
5. e.memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika di Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 4

(1)Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
(2)Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
(3)Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dilaksanakan oleh camat;
(4)Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah;
(5)Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Daerah.
(2)Antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pemeriksaan tes urine kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah; dan
2. b.pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.

Pasal 6

Pencegahan dalam rangka Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Daerah, dilakukan melalui kegiatan:

a.pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b.perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c.pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d.pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 7

(1)Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah Daerah;
(2)Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu.

Pasal 8

(1)Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, apartemen, dan tempat usaha wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika.
(2)Penanggung jawab tempat pelayanan Publik wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika.
(3)Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, apartemen, dan tempat usaha menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan prekursor Narkotika;
(4)Pengawasan tempat yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dengan cara:
1. a.mewajibkan karyawan menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan prekursor Narkotika;
2. b.memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca;
3. c.melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada pihak berwenang; dan
4. d.bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
(5)Pengawasan tempat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), antara lain dengan cara :
1. a.memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca;
2. b.melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada pihak berwenang; dan
3. c.bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

Pasal 9

(1)Perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan cara menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
(2)Perencanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disampaikan kepada menteri dalam negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Pasal 10

(1)Pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, dan mengumpulkan data informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkotika;
(2)Pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 11

(1)Dalam rangka melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Bupati membentuk pusat layanan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah;
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan pusat layanan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…