DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022; APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.965.145.234.416,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp1.878.228.909.078,00 b. Belanja Daerah Rp1.965.145.234.416,00 c. Defisit Rp (86.916.325.338,00) d. Pembiayaan Daerah Netto Rp 86.916.325.338,00 e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00 dan lampiran rinciannya

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 12 Agustus 2023;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
16.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186) ;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3.Bupati adalah Bupati Sampang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan.
7.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah.
8.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
9.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
11.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
12.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13.Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14.Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15.Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16.Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
17.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut dengan SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama1 (satu) periode anggaran.
19.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.
20.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara maksimal.
21.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
22.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.965.145.234.416,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp1.878.228.909.078,00
b.Belanja Daerah Rp1.965.145.234.416,00
c.Defisit Rp (86.916.325.338,00)
d.Pembiayaan Daerah Netto Rp 86.916.325.338,00
e.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.878.228.909.078,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:

a.PAD;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)PAD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp191.971.739.495,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.590.000.00,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp27.324.998.00,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.422.241.495,00 (Sembilan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);
(5)Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp120.634.500.00,00 (Seratus Dua Puluh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.626.506.276.383,00 (Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.510.508.294.00,00 (Satu Triliun Lima Ratus Sepuluh Miliar Lima Ratus Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.997.982.383,00 (Seratus Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 46.000.000.000,00 (empat puluh enam milyar rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah;
2. b.Dana darurat;
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp 0,0(nol rupiah);
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 46.000.000.000,0 (empat puluh enam milyar rupiah)

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.965.145.234.416,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.344.169.541.529,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Empat Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja hibah;dan
6. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp739.040.249.651,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah);
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp447.578.562.747,00 (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.312.439.938,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e direncanakan sebesar Rp145.407.018.990,00 (Seratus Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.831.270.203,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp301.021.750.087,00 (Tiga Ratus Satu Miliar Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya;dan
6. f.Belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp149.000.00,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah);
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.161.807.305,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah);
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp115.437.966.984,00 (Seratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp92.295.705.798,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp977.270.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.00,00 (Lima Miliar Rupiah).

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…