DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Pembentukan Produk Hukum Desa; meliputi: ketentuan umum; Ruang lingkup pengaturan meliputi: a. tujuan, ruang lingkup dan bentuk; b. asas; c. peraturan di desa; d. penetapan di desa; e. fasilitasi, evaluasi dan klarifikasi; f. pembiayaan; dan g. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pembentukan produk hukum di desa diperlukan pedoman yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Sampang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3.Bupati adalah Bupati Sampang.
4.Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sampang.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sampang.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dalam wilayah Kabupaten Sampang yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Sampang.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Sampang.
9.Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Sampang.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12.Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13.Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16.Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
17.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
18.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN BENTUK

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan meliputi:

a.tujuan, ruang lingkup dan bentuk;
b.asas;
c.peraturan di desa;
d.penetapan di desa;
e.fasilitasi, evaluasi dan klarifikasi;
f.pembiayaan; dan
g.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

ASAS

Pasal 3

Pembentukan peraturan di desa dilakukan berdasarkan asas:

a.asas kejelasan tujuan
b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.

Pasal 4

Materi muatan peraturan di desa harus mencerminkan asas:

a.pengayoman;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kekeluargaan;
e.kenusantaraan;
f.bhinneka tunggal ika;
g.keadilan;
h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i.ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

BAB IV

TUJUAN DAN BENTUK

Pasal 5

Tujuan pengaturan pembentukan produk hukum desa yaitu:

a.memberikan kepastian hukum pembentukan produk hukum desa; dan
b.memberikan pedoman dalam pembentukan produk hukum desa bagi pemerintahan desa.

Pasal 6

Produk hukum desa berbentuk:

a.peraturan; dan
b.penetapan.

Pasal 7

Produk hukum desa yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

a.peraturan Desa;
b.peraturan Kepala Desa;
c.peraturan bersama Kepala Desa; dan
d.peraturan BPD.

Pasal 8

Produk hukum desa yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:

a.keputusan kepala desa;
b.keputusan BPD.

BAB V

PERATURAN DI DESA

Pasal 9

(1)Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa;
(2)Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan peraturan desa.

Pasal 10

(1)Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
(2)Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
(3)Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
(4)Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
(5)Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…