DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. Pembentukan Desa; b. Penghapusan Desa; c. Penggabungan Desa; d. Perubahan status Desa; dan e. penetapan Desa. Penataan Desa sebagaimana dimaksud berupa: a. pembentukan Desa; b. penghapusan Desa; dan c. perubahan status Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG Dan BUPATI SAMPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA. BAB………………

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Sampang.
2.Daerah adalah Kabupaten Sampang.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah .
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang.
5.Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sampang.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dalam wilayah Kabupaten Sampang yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Sampang.
12.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah dusun.
14.Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah dusun. Pasal………………..

Pasal 2

Penataan desa bertujuan:

a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d.meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
e.meningkatkan daya saing Desa.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.Pembentukan Desa;
2. b.Penghapusan Desa;
3. c.Penggabungan Desa;
4. d.Perubahan status Desa; dan
5. e.penetapan Desa.
(2)Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
1. a.pembentukan Desa;
2. b.penghapusan Desa; dan
3. c.perubahan status Desa.

BAB II

PENATAAN DESA

Pasal 4

(1)Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
(2)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
(3)Syarat pembentukan desa, yaitu:
1. a.batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. b.jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
3. c.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
4. d.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
5. e.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. f.batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
7. g.sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
8. h.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
9. i.cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun.
(4)Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional, tanpa memperhatikan persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Ketentuan mengenai cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 5

(1)Pembentukan desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
2. b.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; dan/atau
3. c.penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
(3)Mekanisme pembentukan desa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.

Pasal 7

Mekanisme penghapusan sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah Pusat dapat melakukan penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b, dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bagian…………….

Pasal 9

Perubahan status meliputi:

a.Desa menjadi Kelurahan; dan
b.Kelurahan menjadi Desa

Pasal 10

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus memenuhi syarat:

a.luas wilayah tidak berubah;
b.jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;
c.sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
d.potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
e.kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
f.meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
g.akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
h.kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
i.batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 10

(1)Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
(2)Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
(3)Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
(4)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan tujuan menyepakati perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
(5)Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan berita acara musyawarah Desa dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
(6)Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
(7)Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
(8)Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
(9)Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(8)dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…