DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Perubahan Ketentuan huruf c dan huruf e Pasal 3, Ketentuan ayat (2) Pasal 6, Ketentuan ayat (1) Pasal 7, Ketentuan ayat (2) Pasal 9, Ketentuan Pasal 10, Ketentuan Pasal 11, Ketentuan ayat (2) Pasal 12 dihapus, Ketentuan Pasal 14 dihapus, Ketentuan dalam Lampiran diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf c dan huruf e Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau, merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
c.Inspektorat Kabupaten Sanggau, merupakan Inspektorat tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang 4 sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. 4.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
5. 5.Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan;
6. 6.Dinas Perkebunan dan Peternakan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian subbidang perkebunan dan peternakan;
7. 7.Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan dan jasa konstruksi;
8. 8.Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, dan bidang pertanahan;
9. 9.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 5
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. 13.Dinas Perhubungan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya mineral dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
16. 16.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
17. 17.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
18. 18.Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pembiayaan dan aset;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pendapatan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan 6
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
f.Kecamatan, terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Kapuas dengan tipe A;
2. 2.Kecamatan Sekayam dengan tipe A;
3. 3.Kecamatan Tayan Hilir dengan tipe A;
4. 4.Kecamatan Tayan Hulu dengan tipe A;
5. 5.Kecamatan Meliau dengan tipe A;
6. 6.Kecamatan Kembayan dengan tipe A;
7. 7.Kecamatan Entikong dengan tipe A;
8. 8.Kecamatan Parindu dengan tipe A;
9. 9.Kecamatan Mukok dengan tipe A;
10. 10.Kecamatan Bonti dengan tipe A;
11. 11.Kecamatan Balai dengan tipe A;
12. 12.Kecamatan Beduai dengan tipe A;
13. 13.Kecamatan Jangkang dengan tipe A;
14. 14.Kecamatan Toba dengan tipe A; dan
15. 15.Kecamatan Noyan dengan tipe A.
16. 2.Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada gubernur sebelum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah dan UPT 7 Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
(3)Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

4.Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Sekretaris daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, inspektur, asisten sekretaris daerah, kepala dinas, kepala badan, Staf Ahli Bupati, direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B, dan direktur rumah sakit khusus daerah A merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

5.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Sekretaris Inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala bagian, camat, direktur rumah sakit umum daerah kelas C, direktur rumah sakit khusus daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B, dan wakil direktur 8 rumah sakit khusus daerah kelas A merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
(2)Kepala bidang pada dinas dan badan, sekretaris Kecamatan, dan direktur rumah sakit umum daerah kelas D, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah kelas A, kelas B, dan kelas C, dan rumah sakit khusus daerah kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.

6.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Lurah, kepala subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas, badan, dan rumah sakit daerah, kepala seksi pada dinas, rumah sakit daerah, dan Kecamatan, kepala subbidang pada badan, kepala UPT kelas A pada dinas dan badan, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(2)Kepala UPT kelas B pada dinas dan badan, kepala subbagian pada UPT kelas A dinas dan badan, kepala subbagian pada Kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

7.Ketentuan ayat (2) Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Kepala UPT yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dihapus.
(3)Kepala UPT yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan. 9

8.Ketentuan Pasal 14 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dihapus.

9.Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau. Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 21 September 2020 BUPATI SANGGAU, ttd PAOLUS HADI Diundangkan di Sanggau pada tanggal 21 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, ttd KUKUH TRIYATMAKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 3. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( 3 ) / ( 2020 ). Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, MARINA RONA, S.H., M.H. Pembina NIP 19770315 200502 2 002 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu untuk melakukan penyempurnaan pengaturan mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat Kabupaten, dan Rumah Sakit Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk optimalisasi dan efektifitas kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3. 11 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR : 3 TAHUN 2020 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BAGAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BUPATI SANGGAU, ttd PAOLUS HADI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, MARINA RONA, S.H., M.H. Pembina NIP 19770315 200502 2 002 BUPATI Staf AhliKecamatan Kapuas Kelurahan Bunut Kelurahan Beringin Kelurahan Ilir Kota Kelurahan Sungai Sengkuang Kelurahan Tanjung Sekayam Kelurahan Tanjung Kapuas Sekayam Tayan HilirTayan Hulu MeliauKembayan EntikongParindu MukokBonti BalaiBeduai JangkangToba Noyan Badan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Dinas Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dinas PerhubunganDinas Komunikasi dan Informatika Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Satuan Polisi Pamong Praja Inspektorat Sekretariat DPRD Sekretariat Daerah DPRD

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…