DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, Staf Ahli, Jabatan Perangkat Daerah, Pengisian Jabatan Perangkat Daerah, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa ka1i diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat E>aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Dengan Persetujuan Bersama E>EWAN l'ERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUl'ATI SANGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan ; PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. BAB! KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
1. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. 3.Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3. 4.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. 5.Dewan Perwakilan Rak:yat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. 6.Bupati adalah Bupati Sanggau.
6. 7.l'erangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. 8.Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
8. 9.Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
9. 10.Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. 11.Dinas daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan claerah.
11. 12.Badan daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
12. 13.Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
13. 14.Staf ahli adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada bupati yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai keahliannya.
14. 15.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada dinas/badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau, merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Sanggau, merupakan Inspektorat tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari: !. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
1. 2.Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
2. 3.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. 4.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Milcro tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
4. 5.Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan;
5. 6.Dinas Perkebunan dan Peternakan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian subbidang perkebunan dan petemakan;
6. 1.Dinas Pekerjaan Umum tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan dan jasa konstruksi;
7. 8.Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, dan penataan ruang, dan bidang pertanahan;
8. 9.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
9. 10.Dinas Lingkungan Hidup tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
10. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. 13.Dinas Perhubungan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. 14.Dinas Komunikasi dan lnformatika tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; -$-
14. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya mineral dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
15. 16.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
16. 17.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
17. 18.Satuan Palisi Pamong Praja tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pembiayaan dan aset;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pendapatan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
f.Kecamatan, terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Kapuas dengan tipe A;
2. 2.Kecamatan Sekayam dengan tipe A;
3. 3.Kecamatan Tayan Hilir dengan tipe A;
4. 4.Kecamatan Tayan Hutu dengan tipe A;
5. 5.Kecamatan Meliau dengan tipe A;
6. 6.Kecamatan Kembayan dengan tipe A;
7. 7.Kecamatan Entikong dengan tipe A;
8. 8.Kecamatan Parindu dengan tipe A;
9. 9.Kecamatan Mukok dengan tipe A;
10. 10.Kecamatan Bonti dengan tipe A;
11. 11.Kecamatan Balai dengan tipe A;
12. 12.Kecamatan Beduai dengan tipe A;
13. 13.Kecamatan Jangkang dengan tipe A;
14. 14.Kecamatan Toba dengan tipe A; dan
15. 15.Kecamatan Noyan dengan tipe A.

Pasal 4

(1)Dalam wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka !, dibentuk kelurahan sebagai perangkat kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas kecamatan.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kelurahan Bunut;
2. b.Kelurahan Beringin;
3. c.Kelurahan Dir Kota;
4. d.Kelurahan Sungai Sengkuang;
5. e.Kelurahan Tanjung Sekayam; dan
6. f.Kelurahan Tanjung Kapuas.

Pasal 5

Bagan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB ILL

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PasaJ 6 (!) Pada dinas Daerah dan badan Daerah dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 7

( 1) Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) terdapat UPT din as Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah dan UPT dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rurnah sakit Daerah dan pusat kesehatan rnasyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

(2)Saluan pendidikan Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat ( l) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
(3)Rurnah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelo!aan keuangan badan !ayanan umum Daerah. BABN STAF AHLI

Pasal 8

(1)Bupati dalam me!aksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang staf ahli. BABY JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Ila atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, inspektur, asisten, kepala dinas dan kepala badan serta staf ahli meru pakan jabatan ese!on lib atau jabatan pimpinan tinggi pratarna.

Pasal 10

(1)Sekretaris inspektorat/dinas/badan, inspektur pembantu, kepala bagian dan carnal merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator.
(2)Kepala bidang pada dinas/badan dan sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan administrator.

Pasal 11

(1)Kepala subbagian pada sekretariat daerah/sekretariat DPRD/inspektorat/dinas/badan, kepala seksi pada dinas/kecamatan, kepala subbidang pada badan, kepala UPT kelas A dan lurah merupakan jabatan eselon Na atau jabatan pengawas.
(2)Kepala subbagian pada kecamatan, kepala UPT kelas B, kepala subbagian pada Ul'T kelas A, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon Nb atau jabatan pengawas.

Pasal 12

(1)Kepala UPT yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala UPT yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(3)Kepala UPT yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan. BABVI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 13

( 1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pengisian kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BABVII

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…