Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
!. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Milcro tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
5.Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan;
6.Dinas Perkebunan dan Peternakan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian subbidang perkebunan dan petemakan;
1.Dinas Pekerjaan Umum tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan dan jasa konstruksi;
8.Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, dan penataan ruang, dan bidang pertanahan;
9.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
10.Dinas Lingkungan Hidup tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13.Dinas Perhubungan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14.Dinas Komunikasi dan lnformatika tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
1.Kecamatan Kapuas dengan tipe A;
2.Kecamatan Sekayam dengan tipe A;
3.Kecamatan Tayan Hilir dengan tipe A;
4.Kecamatan Tayan Hutu dengan tipe A;
5.Kecamatan Meliau dengan tipe A;
6.Kecamatan Kembayan dengan tipe A;
7.Kecamatan Entikong dengan tipe A;
8.Kecamatan Parindu dengan tipe A;
9.Kecamatan Mukok dengan tipe A;
10.Kecamatan Bonti dengan tipe A;
11.Kecamatan Balai dengan tipe A;
12.Kecamatan Beduai dengan tipe A;
13.Kecamatan Jangkang dengan tipe A;
14.Kecamatan Toba dengan tipe A; dan
15.Kecamatan Noyan dengan tipe A.