DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
7.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 3 Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 7, angka 8, dan angka 15 huruf d, dan angka 1 huruf e Pasal 3 diubah, dan huruf e ditambah 1 (satu) angka yakni angka 6, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau, merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
c.Inspektorat Kabupaten Sanggau, merupakan Inspektorat tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. 4.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
5. 5.Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan;
6. 6.Dinas Perkebunan dan Peternakan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian subbidang perkebunan dan peternakan;
7. 7.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
8. 8.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta Urusan Pemerintahan bidang pertanahan; 4
9. 9.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. 13.Dinas Perhubungan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
16. 16.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
17. 17.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
18. 18.Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pembiayaan dan aset;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub bidang pendapatan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik; dan
6. 6.Badan Riset dan Inovasi Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan; dan
f.Kecamatan, terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Kapuas dengan tipe A;
2. 2.Kecamatan Sekayam dengan tipe A; 5
3. 3.Kecamatan Tayan Hilir dengan tipe A;
4. 4.Kecamatan Tayan Hulu dengan tipe A;
5. 5.Kecamatan Meliau dengan tipe A;
6. 6.Kecamatan Kembayan dengan tipe A;
7. 7.Kecamatan Entikong dengan tipe A;
8. 8.Kecamatan Parindu dengan tipe A;
9. 9.Kecamatan Mukok dengan tipe A;
10. 10.Kecamatan Bonti dengan tipe A;
11. 11.Kecamatan Balai dengan tipe A;
12. 12.Kecamatan Beduai dengan tipe A;
13. 13.Kecamatan Jangkang dengan tipe A;
14. 14.Kecamatan Toba dengan tipe A; dan
15. 15.Kecamatan Noyan dengan tipe A.
16. 2.Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daaerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau. Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 25 Januari 2023 Diundangkan di Sanggau pada tanggal 25 Januari 2023 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (3/2023) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Dr. MARINA RONA, SH, MH Pembina Tingkat I NIP 19770315 200502 2 002 BUPATI SANGGAU, ttd PAOLUS HADI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, ttd KUKUH TRIYATMAKA 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur terkait Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan konkuren tersebut, perlu dilakukan penguatan dan penyempurnaan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan. Sehubungan dengan ditetapkannnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu penyesuaian terhadap tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau yang masih merumpun Urusan Pemerintahan lain. Selanjutnya, untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional terkait pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah, Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu untuk melakukan penyesuaian pengaturan terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. 7 Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3 8 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR : 3 TAHUN 2023 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BAGAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Dr. MARINA RONA, SH, MH Pembina Tingkat I NIP 19770315 200502 2 002 BUPATI SANGGAU, ttd PAOLUS HADI DPRD BUPATI Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat Dinas Daerah Badan Daerah Kecamatan StafAhli Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sekayam Kapuas Kelurahan Bunut Dinas Perindustrian, Dinas Sosial, Pemberdayaan Badan Pengelola Perdagangan, Koperasi Perempuan, Perlindungan Keuangan dan Aset dan Usaha Mikro Anak dan Keluarga Berencana Daerah Kelurahan Beringin Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Badan Pendapatan Daerah Kelurahan Ilir Kota Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelurahan Sungai Sengkuang Kelurahan Tanjung Sekayam Dinas Lingkungan Hidup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kelurahan Tanjung Kapuas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tayan Hulu Tayan Hilir Kembayan Meliau Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Parindu Entikong Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bonti Mukok Beduai Balai Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Toba Jangkang Noyan Badan Riset dan Inovasi Daerah

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…