Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 1 Tahun 2015
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 18
Ringkasan
Perda ini mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
Perda ini mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Pasal I BUPATI SAROLANGUN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNANORGANISASIDANTATAKERJA SEKRETARIATDAERAH DANSEKRETARIATDEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH. dan Menetapkan DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATENSAROLANGUN Dengan Persetujuan Bersama
f"""I\ c~,hhr1.,......;n ...... D.o....,,...h_~_;+---- A-- 0---· ( 1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
a) Subbagian Otonomi Daerah; b) Subbagian Pertanahan dan Batas Wilayah; c) Subbagian Perangkat Daerah.
a) Subbagian Penyusunan Produk Hukum dan Analisis Kebijakan Daerah; b) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM; c) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum.
a) Subbagian Agama; b) Subbagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; c) Subbagian Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana.
a) Subbagian Bina Produksi Daerah; b) Subbagian Bina Usaha Kecil dan Menengah; c) Subbagian Sumber Daya. AJam.
a) Subbagian Program Kerja; b) Subbagian Pengendalian Pembangunan; c) Subbagian Pelaporan.
a) Subbagian Pembinaan dan Kompetensi; b) Subbagian Hukum dan Penyelesaia:n Sanggah; c) Subbagian Pelelangan.
a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; b) Subbagian Tatalaksana dan Perpustakaan; c) Subbagian Kepegawaian Sekretariat Daerah.
Paragraf 2 Susunan organisasi
Kabu paten Lembaran
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Asisten Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemerintahan umum, tugas pembantuan, pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberitaan pers dan protokoler, pembinaan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.
Paragraf 3 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Kedua Asisten Pemerintahan
c) Subbagian Dokumentasi dan Radio Siaran Pemerintah Daerah.
a) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan; b) Subbagian Rumah Tangga; c] Subbagian Perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Asisten Ekonomi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
Asisten Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas dibidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, perekonomian dan sumber daya alam, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan.
Paragraf 7 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Ketiga Asisten Ekonomi Pembangunan
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bagian hukum menyelenggarakan fungsi:
(]) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
Paragraf 17 Susunan organisasi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A, Bagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:
B Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam pengadaan barang/ jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja. Daerah 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
A Paragraf 9 A Bagian Layanan Pengadaan
Cukup Jelas
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen