DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan UPT, Staf Ahli,dan Pengisian Jabatan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; BUPATISAROLANGUN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENSAROLANGUN NOMOR 5 TAHUN2016 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNANPERANGKATDAERAH BUPATISAROLANGUN PROVINS!JAMBI Mengingat Menimbang 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun.
11.Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sarolangun.
12.Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun.
13.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun.
14.Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Sarolangun.
15.Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Sarolangun.
16.Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun. 1 7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sarolangun;
18.Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat;
19.Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Sarolangun.
20.Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat Kecamatan.

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNANPERANGKATDAERAH. MEMUTUSKAN: BUPATISAROLANGUN Dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHSAROLANGUN Dengan Persetujuan Bersama

5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 3 Dengan Peraturan Daerah ini clibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun merupakan Sekretariat Daerah Tipe A, clipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun merupakan Sek:retariat DPRD Tipe B, clipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sarolangun serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang cliperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun merupakan Inspektorat Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
d.Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang cliberikan kepada Kabupaten, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penclidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata;
3. 3.Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
4. 4.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. 5.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
6. 6.Dinas Sosial dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Pasal 2

21.Unit Pelaksana Teknis selanjutnya clisingkat dengan UPI', dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya. 4

e.Badan Daerah Kabupaten Sarolangun merupakan Badan Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. 3.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. 10.Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
6. 11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
7. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. 13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. 14.Dinas Kearsipan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
10. 15.Dinas Perpustakaan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan Daerah;
11. 16.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan; 1 7. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
12. 18.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang peridustrian dan bidang perdagangan;
13. 19.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura dan sub urusan perkebunan;
14. 20.Dinas Peternakan dan Perikanan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
15. 21.Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan bidang perhubungan;
16. 22.Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Kebakaran;
17. 23.Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum; 5

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun dibidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Sarolangun.

BAB II

PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH

Pasal 8

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

BAB III

PEMBENTUKANUPT

Pasal 7

Dalam menetapkan besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b.efisiensi;
c.efektifitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dibentuk Kelurahan dengan peraturan daerah.

Pasal 4

(1)Selain Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Batang Asai dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Limun dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Cermin Nan Gedang dengan Tipe B;
4. d.Kecamatan Pelawan dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Singkut dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Sarolangun dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Batin VIII dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Pauh dengan Tipe A;
  1. 1.Kecamatan Air Hitam dengan Tipe B; dan J. Kecamatan Mandiangin dengan Tipe A.

Pasal 3

(1)Perangkat daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi:
1. a.teknis;
2. b.manajerial; dan
3. c.sosial kultural. {2) Pengisian perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 12

BABV PENGISIANJABATANPERANGKATDAERAH

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan mernenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Staf ahli Bupati berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(4)Staf ahli Bupati bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
(5)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Bupati, dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/ tata usaha.

Pasal 11

BABN STAFAHLI Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, UPf yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPf yang baru.

Pasal 10

(1)Selain UPf dinas Daerah Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPf dinas Daerah Kabupaten Sarolangun di bidang Kesehatan berupa rumah sakit Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud pada ayat {1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…