DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2017

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2017;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA Mengingat Menimbang BUPATI SAROLANGUN PROVINS! JAMBI PERATURANDAERAH KABUPATENSAROLANGUN NOMOR-3 TAHUN 2018 TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATENSAROLANGUN TAHUN ANGGARAN2017 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentanz Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 ten tang2004Tahun1Nomor4. Undang-Undang diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabu paten Sarolangun Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 10);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 3);
15.Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 91 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabunaten Sarolanzun Tahun 2016 Nomor 91); '71 ~00 1t:::O C::10 71,..... __ - _ ..__ - ,~ _r! _.!_._

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp l.181.993.854.056,39
b.Belanja dan Transfer................... Rp l.110.595.690.537,68

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Perubahan Ekuitas;
6. f.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan Laporan Ikhtisar Kinerja dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATENSAROLANGUNTAHUN ANGGRAN2017. MEMUTUSKAN: BUPATISAROLANGUN Dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSAROLANGUN Dengan Persetujuan Bersama

16.Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 91 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 53); 15.150.875.000,00a. Anggaran Pengeluaran Rp Pembiayaan Setelah
5.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut: 82.618.060.369,54 0,00 Rp 82.618.060.369,54 Selisih Lebih/ (Kurang) .

a.Anggaran Pembiayaan Perubahan
b.Realisasi . Penerimaan Rp Setelah
1. 4.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut: Rp (29.663.214.850,54) Rp 71.398.163.518,71 (101.061.378.369,25) Perubahan .
b.Realisasi .. Selisih Lebih/(Kurang) .
1. 3.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (101.061.378.369,25) dengan rincian sebagai berikut:
a.Surplus/Defisit Setelah Rp l.231.919.609.161,73 Rp l.110.595.690.537,68 121.323.918.624,05 Perubahan .
b.Realisasi . Selisih Lebih/(Kurang) .
1. 2.Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp 121.323.918.624,05 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Belanja Setelah Rp l.181.993.854.056,39 20.262.540.254,80
b.Realisasi . Selisih Lebih/(Kurang) .

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 20.262.540.254,80 dengan rincian sebagai berikut:

a.Anggaran Pendapatan Setelah Rp l.202.256.394.311,19 Perubahan . 67.467.185.369,54 138.865.348.888,25 82.618.060.369,54 15.150.875.000,00
c.Pembiayaan - Penerimaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp - Pengeluaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp Pembiayaan Netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 990.716.125.623,95
1. 203.780.376.4 75,37 Rp Rp
b.Behan Kegiatan Operasional .
c.Surplus/Defisit dari Operasi .
d.Surplus/Defisit dari Kegiatan Non

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a.Pendapatan Kegiatan Operasional .... Rp 1.194.496.502.099,32 143.356.538.855,25Rp 0,00Rp 0,00Rp Rp (250.226.887.129, 15) Rp 307.234.006.137,86Operasi .
c.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi .
d.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan .
e.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris .
f.Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2017 .

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 201 7 sebagai berikut:

a.Saldo Kas Awal per 1 Januari 2017 .. Rp 77.125.033.055,20
b.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp 2.187.387.330.715,42 15.823.746.029,66Rp Rp 2.187.387.330.715,42a. Jumlah Aset .
b.Jumlah Kewajiban .
c.Jumlah Ekuitas .

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2017 sebagai berikut: 67.467.185.369,54 67.467.185.369,54 0,00 Rp Rpb. Realisasi . Selisih Lebih/(Kurang) .

6.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Peru bahan . 15.150.875.000,00 0,00 Rpb. Realisasi . Selisih Lebih/ (Kurang) .

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran. Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Rp 138.865.348.888,25 Rp 138.865.348.888,25 82.618.060.369,54Rp 82.618.060.369,54Rpa. Saldo Anggaran Lebih Awal .

b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan .
c.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) .
d.Saldo Anggaran Lebih Akhir .

Pasal 8

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut: Rp 2.171.563.584.685,76 (70.109.543.527 ,61)Rp Rp 200.523.874.039,37b. Surplus/Defisit Laporan Operasional

c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar .
d.Ekuitas Akhir .

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp 2.041.149.254.174,00 0,00 203.780.376.475,37 200.523.874.039,37 Rp Rp Rp
e.Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa .
f.Jumlah Pos Luar Biasa .
g.Surplus/Defisit Laporan Operasional

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015