DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 129

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sekadau

regulasi_utama

Ringkasan

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pengelolaan Barang Milik Daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
7.Peraturan Pemerintah Norn or 40 Tahun 1994 ten tang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 1 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
16.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU Dan BUPATISEKADAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2017 diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 1 angka 30 dan angka 39 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Sekadau.

2.Pemerintahan Daerah adalah penyeienggaraan urusan pemerintahan oieh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang -memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Sekadau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
9.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Kepala Daerah.
10.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 1 1 . Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
12.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
15.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
16.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang. 1 7. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
18.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam teknis pad a maupun milik daerah adrninistrasipenyiapan penatausahaan barang Pengguna Barang.
19.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 2 1 . Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas be ban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
22.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
23.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
24.Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
25.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
26.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangku tan.
28.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
29.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
30.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang. 3 1 . Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
32.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang mi1ik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
33.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
34.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
36.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
37.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
38.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
39.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset neto/kekayaan bersih milik negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
40.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah. 4 1 . Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
42.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43.lnventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
44.Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
45.Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
46.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
47.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
48.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
49.Kementerian/Lembaga/Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/I adalah institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berada di wilayah Kabupaten Sekadau.
50.Pihak lain adalah pihak-pihak Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
2.Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati setiap tahun berdasarkan usulan dari Pengguna Barang.
(2)Bupati dapat melimpahkan kewenangan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang Milik Daerah.
(3)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.
(4)Nilai tertentu sebagimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c dan b diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa antara:
1. a.Bupati dengan penyewa dan untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
2. b.pengelola barang dengan penyewa untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. - 1 1 - selain
(2)Perjanjian Sewa sebagimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , sekurang-kurangnya memuat:
1. a.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. b.jenis, luas atau atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
3. c.tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; dan
4. d.hak dan kewajiban para pihak.
  1. 4.Ketentuan Pasal 49 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Pinjam pakai barang mi1ik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
(2)Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
(3)Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
(4)Pelaksanaan pinjam pakai dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh:
1. a.peminjam pakai dan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
2. b.peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
(5)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat : - 1 2 -
1. a.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. b.jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka waktu;
3. c.tangung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
4. d.hak dan kewajiban para pihak.
(6)Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

5.Ketentuan Pasal 52 ditambah 1 (satu) ayat yaitu (4) ayat, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Besaran Kontribusi Tetap dan Persentase pembagian keuntungan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagimana dimaksud pada Pasal 51 berupa:

a.tanah dan/ atau bangunan dan sebagian tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil Penilaian;
b.selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil Penilaian;
c.besaran Pembayaran Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan dari Bupati;
d.dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai obyek Kerja Sama Pemanfaatan;
e.besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari Kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf d paling banyak 10°/o (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan; dan
f.bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik Daerah.
1. 6.Ketentuan Pasal 54 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

langsung Mitra Kerja Sama atas barang milik daerah yangPemanfaatan

(1)Mitra Kerja Sarna Pemanfaatan dipilih melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan Jangsung.
(2)Penunjukan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Biaya persiapan dikeluarkan oleh Kerja Sama Pemanfaatan Pengelola dikeluarkan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan dibebankan pada APBD.
(4)Biaya persiapan Kerja sama Pemanfaatan yang Pemanfaatan dan biaya Mitra Kerja Sama terjadi setelah terjadi setelah ditetapkannya ditetapkannya Mitra Kerja Sama Pemanfaatan menjadi beban Mitra Kerja Sama Pemanfaatan.

7.Ketentuan Pasal 55 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1)Jangka Waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(2)Dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur, jangka waktu kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur, jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(3)Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
1. a.lnfrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai, danau, bandar udara, terminal dan/ atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;
2. b.lnfrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan to! dan/ atau jembatan tol;
3. c.Infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan;
4. d.lnfrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan/atau instalasi pengolahan air minum;
5. e.lnfrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;
6. f.lnfrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
7. g.Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembankit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau
8. h.Infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.
(4)Dalam hal Mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang diperlakukan sama dengan Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari basil perhitungan tim sebagiamana dimaksud pada ayat (2).
(5)Besaran Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan dari Bupati.

8.Ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf a diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1)Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
1. a.pengelola barang/pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
2. b.tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
(2)Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3)Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah Barang Milik Daerah yang direncanakan menjadi obyek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang terlebih dahulu diserahkan Kepada Bupati.

9.Ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1)Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian Kembali atas nilai barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam Neraca Pemerintah Darah.
(2)Ketentuan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

10.Ketentuan pasal 85 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks129PDFHirarki

Memuat teks peraturan…