DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 209

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan umum; Asas dan Ruang Lingkup; Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD Yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah; Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara; Pembiayaan; Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak berwujud; ganti Rugi dan Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratu ran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan... 7.PeraturanPemerintahNomor2 Tahun2001 PengamanandanPengalihanBarangMilik/Kekayaan NegaraDariPemerintahPusatKepadaPemerintah DaerahDalamRangkaPelaksanaanOtonomiDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2001 Nomor6,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4073); 8.PeraturanPemerintahNomor31Tahun2005tentang PerubahanatasPeraturanPemerintahNomor40Tahun 1994tentangRumahNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2005Nomor65,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4515); 9.PeraturanPemerintahNomor71Tahun2010tentang StandarAkuntasi Pemerintahan(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2010Nomor123); 10.PeraturanPemerintahNomor27Tahun2014tentang PengelolaanBarangMilikNegara/Daerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor92, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5533); 11.PeraturanPemerintahNomor84Tahun2014tentang PenjualanBarangMilikNegara/Daerahberupa KendaraanPeroranganDinas(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor305,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5610); 12.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor7 Tahun2006 tentangStandarisasi SaranadanPrasaranaKerja PemerintahanDaerah,sebagaimanatelahdiubah denganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor11 Tahun2007tentangPerubahanAtasPeraturanMenteri DalamNegeriNomor7 Tahun2006 tentangStandarisasi SaranadanPrasaranaKerjaPemerintahanDaerah;
13.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor64Tahun2013 tentangPenerapanStandarAkuntansi BerbasisAkrual PadaPemerintahDaerah(SeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2013Nomor1425); 14.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor19Tahun2016 tentangPedomanPengelolaanBarangMilikDaerah (SeritaNegaraRepublikIndonesianTahun2016 Nomor547). DenganPersetujuanBersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATEN SEKADAU dan BUPATISEKADAU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BABI... 18.PembantuPengurusBarangPenggunaadalahpengurusbarangyang membantudalampenyiapanadministrasimaupun teknispenatausahaan barangmilik daerahpadaPenggunaBarang. 19.PengurusBarangPembantuadalahyangdiserahitugasmenerima, menyimpan,mengeluarkan,menatausahakandanmempertanggung jawabkan barangmilikdaerahpadaKuasaPenggunaBarang.
20.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahyangselanjutnyadisingkatAPBD adalahrencanakeuangan tahunandaerahyangditetapkandenganPeraturan Daerah. 21.Barangmilikdaerahadalahsemuabarangyangdibeliataudiperolehatas bebanAPBDatauberasaldariperolehanlainnyayangsah. 22.Penilaiadalahpihakyang melakukanpenilaiansecaraindependen berdasarkankompetensiyangdimilikinya. 23.Penilaianadalahproseskegiatanuntukmemberikansuatuopininilai atas suatuobjekpenilaianberupabarangmilikdaerahpadasaat tertentu. 24.PengelolaanBarangMilikDaerah adalahkeseluruhankegiatanyangmeliputi perencanaankebutuhandanpenganggaran,pengadaan,penggunaan, pemanfaatan, pengamanandanpemeliharaan,penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,penatausahaandanpembinaan, pengawasandan pengendalian. 25.PerencanaanKebutuhanadalahkegiatanmerumuskan rinciankebutuhan barangmilikdaerahuntukmenghubungkanpengadaanbarangyangtelah laludengankeadaanyangsedang berjalansebagai dasardalammelakukan tindakanyangakandatang. 26.RencanaKebutuhanBarangMilikDaerah,yangselanjutnyadisingkat RKBMD, adalahdokumenperencanaankebutuhanbarangmilikdaerahuntuk periode1(satu)tahun. 27.Penggunaan adalahkegiatanyang dilakukanolehPenggunaBarang dalam mengeloladanmenatausahakanbarangmilik daerahyang sesuaidengan tugasdanfungsiSKPDyangbersangkutan. 28.Pemanfaatan adalahpendayagunaanbarangmilikdaerahyangtidak digunakanuntukpenyelenggaraan tugasdanfungsi SKPDdan/atau optimalisasibarangmilikdaerahdengantidakmengubahstatuskepemilikan. 29.Sewaadalahpemanfaatanbarang milikdaeraholehpihaklaindalam jangka waktu tertentudanmenerimaimbalanuang tunai. 30.PinjampakaiadalahpenyerahanpenggunaanBarang antarapemerintah pusatdanpemerintahdaerah atau antarpemerintahdaerahdalamjangka waktu tertentu tanpamenerimaimbalandansetelahjangkawaktutersebut berakhirdiserahkankembali kepadaBupati. 31.KerjaSamaPemanfaatanyang selanjutnyadisingkatKSP adalah pendayagunaanbarang milikdaeraholehpihaklaindalam jangkawaktu tertentudalam rangkapeningkatanpendapatandaerah atau sumber pembiayaanlainnya. 32.BangunGunaSerahyang selanjutnyadisingkatBOS adalahpemanfaatan barang milikdaerahberupa tanaholeh pihaklaindengancaramendirikan bangunandan/atau saranaberikutfasilitasnya, kemudiandidayagunakan olehpihaklain tersebutdalam jangkawaktu tertentuyangtelahdisepakati, untuk selanjutnyadiserahkan kembali tanahbesertabangunandan/atau saranaberikutfasilitasnyasetelah berakhimyajangkawaktu. 33.Bangun... 33.BangunSerahGunayangselanjutnyadisingkatBSGadalahpemanfaatan barangmilikdaerahberupatanaholehpihaklaindengancaramendirikan bangunandan/atausaranaberikutfasilitasnya,dansetelahselesai pembangunannyadiserahkanuntukdidayagunakanolehpihaklaintersebut dalamjangkawaktu tertentuyangdisepakati. 34.KerjaSamaPenyediaanlnfrastrukturyang selanjutnyadisingkatKSP!adalah kerjasamaantarapemerintahdanbadanusahauntukkegiatanpenyediaan infrastruktursesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. 35.Pemindahtangananadalahpengalihankepemilikanbarang milikdaerah. 36.Penjualan adalahpengalihankepemilikanbarangmilik daerahkepadapihak laindenganmenerimapenggantiandalambentukuang. 37.TokarMenukaradalahpengalihankepemilikanbarangmilikdaerahyang dilakukanantarapemerintahpusatdenganpemerintahdaerah,antar pemerintahdaerah, atauantarapemerintahdaerahdenganpihaklain,dengan menerimapenggantianutamadalambentukbarang,palingsedikitdengan nilaiseimbang. 38.Hibahadalahpengalihankepemilikanbarangdaripemerintahpusatkepada pemerintahdaerah,antarpemerintahdaerah, ataudaripemerintahdaerah kepadapihaklain,tanpamemperolehpenggantian. 39.PenyertaanModalPemerintahDaerahatasBarangMilikDaerahadalah pengalihankepemilikanbarang milikdaerahyangsemulamerupakan kekayaanyangtidakdipisahkanmenjadi kekayaanyang dipisahkanuntuk diperhitungkansebagaimodal/sahamdaerahpadabadanusahamilik negara, badanusahamilikdaerah, ataubadanhukumlainnyayangdimilikinegara.
40.Pemusnahanadalahtindakanmemusnahkanfisikdan/ataukegunaanbarang milikdaerah. 41.Penghapusanadalahtindakanmenghapusbarang milikdaerahdaridaftar barangdengan menerbitkankeputusandaripejabatyangberwenanguntuk membebaskanPengelolaBarang,PenggunaBarangdan/atauKuasa PenggunaBarangdari tanggung jawabadministrasidanfisik atasbarangyang beradadalampenguasaannya. 42.Penatausahaan adalahrangkaiankegiatanyangmeliputipembukuan, inventarisasi,danpelaporanbarangmilikdaerahsesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan. 43.Inventarisasiadalahkegiatanuntukmelakukanpendataan,pencatatan,dan pelaporanhasilpendataanbarang milikdaerah.
44.Dokumenkepemilikanadalahdokumensahyangmerupakanbukti kepemilikan atasbarangmilikdaerah. 45.DaftarBarangMilikDaerahadalahdaftaryang memuatdataseluruhbarang milik daerah. 46.DaftarBarang Penggunaadalahdaftaryangmemuatdatabarangmilik daerahyang digunakanolehmasing-masingPenggunaBarang. 47.DaftarBarangKuasaPenggunaadalahdaftaryang memuatdatabarang milik daerahyang dimiliki olehmasing-masingKuasaPenggunaBarang. 48.RumahNegaraadalahbangunanyang dimilikiPemerintahDaerahdan berfungsisebagai tempat tinggal atauhuniandansaranapembinaan keluarga sertamenunjang pelaksanaan tugaspejabatdan/atau pegawai negeri sipil pemerintahdaerahyang bersangkutan.
49.Kementerian... 49.Kementerian/Lembaga/lnstitusiJainnya,yangselanjutnyadisebutK/L/I ada1ahinstitusiyangmenggunakanAnggaranPendapatandanBelanjaNegara (APBN)danAnggaranBelanjadanPendapatanBelanjaDaerah(APBD)yang beradadiwilayahKabupatenSekadau. 50.Pihaklainada1ahpihak-pihakselainKementerian/LembagadanPemerintah Daerah. BABII ASASDANRUANOLINGKUP Pasal 2

(1)PengelolaanBarangMilikDaerahdilaksanakanberdasarkanasasfungsional, kepastianhukum,transparansi,efisiensi,akuntabilitas, dankepastiannilai.
(2)PengelolaanBarangMilikDaerahmeliputi:
1. a.PerencanaanKebutuhandanPenganggaran; b.Pengadaan;
2. c.Penggunaan; d.Pemanfaatan; e.PengamanandanPemeliharaan; f.Penilaian; g.Pemindahtanganan; h.Pemusnahan;
  1. 1.Penghapusan; j.Penatausahaan; k.Pembinaan,pengawasandanpengendalian; I.PengelolaanbarangmilikdaerahpadaSKPDyang menggunakanpola pengelolaankeuanganBadanLayananUmumDaerah;
3. m.Barang milikdaerahberuparumahnegara; n.Pembiayaan; o.PengelolaanBarangMilikDaerahBerupaAsetTakBerwujud;
4. p.Gantirugidansanksi; dan q.SengketaBarangMilikDaerah.

Pasal 3

(1)BarangMilikDaerahmeliputi: a.barang yangdibeliatau diperoleh atasbebanAPBD;dan b.barang yang berasa1dariperolehanlainnyayang sah.
(2)Barang sebagaimanadimaksudpadaayat(1) hurufb meliputi: a.barangyangdiperolehdari hibah/sumbangan atauyang sejenis; b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
1. c.barang yang diperoleh sesuaidenganketentuanperaturanperundang- undangan;
2. d.barangyangdiperoleh berdasarkan putusanpengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap;atau
3. e.barang...
4. e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 4

(1)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah; dan
(2)Tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
(2)Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
(3)Barang rnilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 6

(1)Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, pihak lain maupun negara/lembaga intemasional sesuai peraturan perundang- undangan.
(2)Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 ayat (2) huruf b antara lain berasa1 dari:
1. a.kontrak karya;
2. b.kontrak bagi hasil;
3. c.kontrak kerjasama;
4. d.perjanjian dengan negara lain/lembaga intemasiona1; dan
5. e.kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

(1)Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2)Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
2. b.menetapkan ...
3. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
4. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
5. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang rnilik daerah;
6. e.mengajukan usu! pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
7. f.menyetujui usu! pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang rnilik daerah sesuai batas kewenangannya;
8. g.menyetujui usu! pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;dan
9. h.menyetujui usu! pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

Pasal 8

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab:

a.meneliti dan menyetujui Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah;
b.mengajukan usu! pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
c.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
d.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang rnilik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
e.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
f.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 9

(1)Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;
2. b.memberikan... b.memberikanpertimbangankepadaPengelolaBarangataspengajuanusu! pemanfaatandanpemindahtangananbarangmilikdaerahyang memerlukanpersetujuanBupati; c.memberikanpertimbangankepadapengelolabaranguntukmengatur pelaksanaanpenggunaan,pemanfaatan,pemusnahan,danpenghapusan barangmilikdaerah; d.memberikanpertimbangankepadapengelolabarangataspelaksanaan pemindahtangananbarangmilikdaerahyangtelahdisetujuiolehBupati atauDPRD; e.membantuPengelolaBarangdalampelaksanaankoordinasiinventarisasi barangmilikdaerah; f.melakukanpencatatanbarangmilikdaerahberupatanahdan/atau bangunanyangtelahdiserahkandariPenggunaBarangyangtidak digunakanuntukkepentinganpenyelenggaraan tugasdanfungsiSKPD dansedang tidakdimanfaatkanpihaklainkepadaBupatimelalui PengelolaBarang,sertabarangmilikdaerahyangberadapadaPengelola Barang; g.mengamankandanmemeliharabarangmilikdaerahsebagaimana dimaksudpadahuruff; h.membantuPengelolaBarang dalampengawasandanpengendalianatas pengelolaanbarangmilikdaerah;dan 1.menyusunlaporanbarangmilikdaerah. BagianKeempat PenggunaBarang/KuasaPenggunaBarang Pasal 10
(1)KepalaSKPDselakuPenggunaBarang.
(2)PenggunaBarang sebagaimanadimaksudpadaayat(1) ditetapkandengan KeputusanBupati.
(3)PenggunaBarang sebagaimanadimaksudpadaayat(1),berwenangdan bertanggungjawab: a.mengajukanrencanakebutuhandanpenganggaranbarangmilikdaerah bagi SKPDyangdipimpinnya;
1. b.mengajukanpermohonanpenetapanstatuspenggunaanbarangyang diperolehdaribebanAPBD danperolehanlainnyayangsah; c.melakukanpencatatandaninventarisasibarangmilikdaerahyangberada dalampenguasaannya; d.menggunakanbarangmilikdaerahyangberadadalam penguasaannya untukkepentinganpenyelenggaraan tugasdanfungsi SKPD yang dipimpinnya;
2. e.mengamankandanmemeliharabarang milikdaerahyangberadadalam penguasaannya; f.mengajukanusulpemanfaatandanpemindahtangananbarang milik daerahberupa tanahdan/ataubangunanyang tidakmemerlukan persetujuanDPRD danbarang milikdaerahselain tanahdan/atau bangunan; g.menyerahkan... g.menyerahkanbarangmilikdaerahberupatanahdan/ataubangunanyang tidakdigunakanuntukkepentinganpenyelenggaraantugasdanfungsi SKPDyang dipimpinnyadansedang tidakdimanfaatkanpihaklain, kepadaBupatimelaluiPengelolaBarang; h.mengajukanusu!pemusnahandanpenghapusanbarangmilikdaerah; 1.melakukanpembinaan,pengawasan,danpengendalian ataspenggunaan barangmilikdaerahyang adadalampenguasaannya;dan j.menyusundanmenyampaikanlaporanbarangpenggunasemesterandan laporanbarangpenggunatahunanyangberadadalampenguasaannya kepadaPengelolaBarang.

Pasal 11

(1)PenggunaBarangdapatmelimpahkansebagiankewenangandantanggung jawabkepadaKuasaPenggunaBarang.
(2)Pelimpahansebagianwewenangdan tanggungjawabkepadaKuasaPengguna Barang sebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetapkanolehBupatiatasusu! PenggunaBarang.
(3)Penetapankuasapenggunabarangsebagaimanadimaksudpadaayat(1) berdasarkanpertimbanganjumlahbarangyangdikelola,bebankerja,lokasi, kompetensi, dan/a taurentang kendalidanpertimbanganobjektiflainnya. BagianKelima PejabatPenatausahaanPenggunaBarang Pasal 12
(1)PenggunaBarangdibantuolehPejabatPenatausahaanPenggunaBarang.
(2)PejabatPenatausahaanPenggunaBarang sebagaimanadimaksudpadaayat
(1)ditetapkanolehBupatiatasusu!PenggunaBarang.
(3)PejabatPenatausahaanPenggunaBarangsebagaimanadimaksudpadaayat
(2)yaitupejabatyang membidangi fungsipengelolaanbarangmilikdaerah padaPenggunaBarang.
(4)PejabatPenatausahaanPenggunaBarang sebagaimanadimaksudpadaayat
(2)berwenangdanbertanggung jawab: a.menyiapkanrencanakebutuhandanpenganggaranbarangmilikdaerah padaPenggunaBarang; b.meneliti usulanpermohonanpenetapanstatuspenggunaanbarangyang diperolehdaribebanAPBDdanperolehanlainnyayangsah; c.meneliti pencatatandaninventarisasibarangmi1ik daerahyang dilaksanakanolehPengurusBarangdan/atauPengurusBarang Pembantu; d.menyusunpengajuanusulanpemanfaatandanpemindahtangananbarang milikdaerahberupa tanahdan/atau bangunanyang tidakmemerlukan persetujuanDPRDdanbarangmilikdaerah selain tanahdan/atau bangunan;
1. e.mengusulkan rencanapenyerahanbarang milik daerahberupa tanah dan/atau bangunanyang tidakdigunakan untukkepentingan penyelenggaraan tugasdanfungsiPenggunaBarang dan sedang tidak dimanfaatkanoleh pihaklain; f.menyiapkan...
2. f.menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
3. g.meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
4. h.memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
  1. 1.meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KlR) setiap semester dan setiap tahun;
5. j.melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
6. k.meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

Pasal 13

(1)Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usu! Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
(3)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab :
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
2. b.menyiapkan dokumen pemindahtanganan barang Bupati;
3. c.meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
4. d.menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
5. e.menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, serta barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
6. f.menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang;
7. g.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
8. h.merekapitulasi ... dengan untuk pengajuan usu Ian pemanfaatan dan milik daerah yang memerlukan persetujuan h.merekapitulasidanmenghimpunLaporanBarangPenggunasemesteran dantahunansertaLaporanBarangPengelolasebagaibahanpenyusunan Laporanbarang milikdaerah.
(4)PengurusBarangPengelolasecaraadministratifdansecarafungsional bertanggungjawab ataspelaksanaan tugasnyakepadaPengelolaBarang melaluiPejabatPenatausahaanBarang.
(5)Dalamhatmelaksanakantugasdanfungsiadministrasi PengurusBarang PengeloladapatdibantuolehPembantuPengurusBarangPengelolayang ditetapkanolehPejabatPenatausahaanBarang.
(6)PengurusBarangPengelolad.ilarang melakukankegiatanperdagangan, pekerjaanpemborongandanpenjualanjasaataubertindaksebagaipenjamin ataskegiatan/pekerjaan/penjualantersebutyanganggarannyadibebankan padaAPBD. BagianKetujuh PengurusBarangPengguna Pasal 14
(1)PengurusBarangPenggunaditetapkanolehBupatiatasusu!Pengguna Barang.
(2)PengurusBarangPenggunasebagaimanadimaksudpadaayat(1),berwenang danbertanggungjawab: a.membantumenyiapkandokumenrencanakebutuhandanpenganggaran barangmilikdaerah; b.menyiapkanusulanpermohonanpenetapanstatuspenggunaanbarang milikdaerahyangdiperolehdaribebanAPBDdanperolehanlainnyayang sah; c.melaksanakanpencatatandaninventarisasibarangmilikdaerah; d.membantumengamankanbarangmi1ik daerahyang beradapada PenggunaBarang; e.menyiapkandokumenpengajuanusulanpemanfaatandan pemindahtangananbarang milikdaerahberupatanahdan/atau bangunanyangtidakmemerlukanpersetujuanDPRDdanbarang milik daerahselaintanahdan/ataubangunan; f.menyiapkandokumenpenyerahanbarangmilikdaerahberupatanah dan/ataubangunanyangtidakdigunakanuntukkepentingan penyelenggaraan tugasdanfungsi PenggunaBarangdansedangtidak dimanfaatkanpihaklain; g.menyiapkandokumenpengajuanusulanpemusnahandanpenghapusan barang milikdaerah; h.menyusunlaporan barang semesterandan tahunan; i.menyiapkanSuratPermintaanBarang(SPB)berdasarkan notapermintaan barang; j.mengajukanSuratPermintaanBarang(SPB)kepadaPejabat PenatausahaanBarangPengguna;
1. k.menyerahkanbarang berdasarkanSuratPerintahPenyaluranBarang (SPPB)yang dituangkandalamberita acara penyerahanbarang; I.membuatKartulnventarisRuangan(KIR)semesterandan tahunan;
2. m.memberi...
3. m.memberi label barang milik daerah;
4. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
5. o.melakukan stock opname barang persediaan;
6. p.menyimpan dokumen asli/fotokopi/salinan kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan, serta menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
7. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
8. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(3)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
(5)Dalam ha! ditunjuk Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka tugas yang dilimpahkan kepada Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah yang berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah dan persediaan.
(6)Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Pasal 15

(1)Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usu! Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
(2)Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(3)Wewenang dan tanggung jawab Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap wewenang dan tanggung jawab Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2).

Pasal 16

(1)Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
(2)Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu dasar bagi satuan SKPD kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Isi peraturan

Teks209PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2017