DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sekadau

regulasi_utama

Ringkasan

Pengelolaan Keuangan Daerah, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejebat Lain, terkait tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah cukup diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan ten tang Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Gantian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambhan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU dan BUPATI SEKADAU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan orang mengetah uinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau. Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 22 November 2023 BUPATI SEKADAU, TTD ARON Diundangkan di Sekadau pada tanggal 22 November 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, ITD MOHAMMAD ISA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2023 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, ZUL IAKLI, H Pembina Tk I (IV /b) NIP. 197706112006041015 PENJELASAN/KETERANGAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN PENYELESAlAN KERUGIAN DAERAH A. UMUM Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah merupakan peraturan pelaksana turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perturan perundang- undangan yang berlaku, karena dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah mencabut Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk pelaksanaan mekanisme tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya, pemerintah daerah cukup mengatur mekanisme tata cara tuntutan ganti kerugian daerah dalam Peraturan Kepala Daerah yang sudah diakomodir dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau (Serita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2022 Nomor 46). Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dicabut. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 3

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…