DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sekadau

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Umum; Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sekadau sudah tidak sesuai lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga perlu disesuaikan;

(2)
1. c.bahwa untuk memberikan pedoman, agar efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat terwujud, maka diperlukan pengaturan tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
2. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintahan Yang Pemerintahan Daerah; Daerah tentang Urusan Menjadi Kewenangan Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

(3)Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU dan BUPATI SEKADAU, MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENT ANG MENJADI URUSAN KEWENANGANPEMERINTAHAN YANG PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau.
4.Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
5.Bupati adalah Bupati Kaupaten Sekadau.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,

(4)melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7.Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Kabupaten otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
8.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
9.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
10.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu!, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan

BAB II

URUSAN PEMER!NTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

(1)Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Pernerintahan konkuren dan Urusan Pemerintahan urn um.
(2)Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten.
(5)
(3)Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah untuk:
1. a.menetapkan produk hukum daerah dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
2. b.penyusunan/penyempumaan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah;
3. c.penempatan personil sesuai kapasitas/keahlian dan persyaratan administratif;
4. d.perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah yang harus dilaksanakan/disediakan;
5. e.perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menjadi salah satu kriteria penetapan dana alokasi umum, dan bagi hasil.
6. f.secara keseluruhan menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;dan
7. g.penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan laporan kinerja intansi pemerintah.
(4)Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bupati dengan dibantu oleh lnstansi Vertikal di Daerah.
1. a.Urusan Pemerintahan Wajib; dan
2. b.Urusan Pemerintahan Pilihan.
(6)
(2)Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi:
1. a.Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
2. b.Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 4

(1)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliput:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. f.sosial.
(2)Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3)Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan;
5. e.lingkungan hidup;
6. f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  1. 1.perhubungan; J. komunikasi dan informatika;
9. k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  1. 1.penanaman modal;
(7)
1. m.kepemudaan dan olah raga;
2. n.statistik;
3. o.persandian;
4. p.kebudayaan;
5. q.perpustakaan; dan,
6. r.kearsipan.

Pasal 5

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

a.perikanan;
b.pariwisata;
c.pertanian;
d.perdagangan
e.perindustrian; dan
f.transmigrasi Pasal 6 Sub Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

( 1) Pembagian Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

(2)Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah:
1. a.Urusan Pemerintah yang lokasinya dalam Daerah;
2. b.Urusan Pemerintah yang penggunaannya dalam Daerah;
3. c.Urusan Pemerintah yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
4. d.Urusan Pemerintah yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.
(8)

Pasal 8

( 1) Daerah dapat menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakn Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2)Dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 9

(1)Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah diselenggarakan sendiri oleh Daerah atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaanya kepada Desa.
(2)Pelaksanaan Urusan Pemerintahan konkuren oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan oleh Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) meliputi:
1. a.pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik lndonesia;
2. b.pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. c.pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna
(9)mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
1. d.penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. e.koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wi.layah daerah provinsi dan daerah kabupaten permasalahan yang timbul untuk menyelesaikan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. f.pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
4. g.pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh lnstansi Vertikal.
(2)Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum, Bupati bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggaraan urusan dalam negeri melalui Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(3)Bupati dalam menyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(4)Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sekadau (Lembaran Kabupaten Kabupaten Sekadau Tahun 2008 nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ( 10)

Pasal 12

Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dae rah 1m dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau. Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 28 Desember 2020 BUPATI SEKADAU, TIO RUPINUS Diundangkan di Sekadau pada tanggal 28 Desember 2020 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, TIO FRANS ZENO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, »: RADIUS, SH Pembina (IV/ a) NIP. 19810910200803 1 001 ( 11) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 8 TAHUN 2020 TENT ANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH I. UMUM Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dikenal dengan istilah Urusan Pemerintahan absolut dan Urusan Pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk Urusan Pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Seiring dengan perkembangan dan perubahan kebijakan Pemerintah Pusat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam salah satu amanatnya bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka perlu adanya Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau. Berkaitan dengan Urusan Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum di daerah, Presiden melimpahkan kepada Gubernur sebagai kepala Pemerintahan Provinsi dan kepada Bupati sebagai kepala Pemerintahan Kabupaten. Berdasarkan ( 12) pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 7), perlu dilakukan pencabutan dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.

11.PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008