DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Ketentuan huruf d angka 16 dan huruf e Pasal 3 diubah; Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3); Ketentuan Pasal 11 ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah dan ayat (8) dihapus; Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, ayat (2) dan ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6); Ketentuan Pasal 14 diubah;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

(2)2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU dan BUPATI SEKADAU MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENT ANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH. DAN SUSUNAN

(3)Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Ketentuan huruf d angka 16 dan huruf e Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Palisi Pamong Praja Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
6. 6.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

7.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, urusan pemerintahan bidang Tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
8.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; tipe B, bi dangmenyelenggarakan urusan pemerintahan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Masyarakat dan Desa11. Dinas Pemberdayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan Tipe B, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perind ustrian;
15.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
16.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;

(5)
1. e.Badan Daerah terdiri dari:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan bidang penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang keuangan sub bidang pembiayaan dan aset;
  3. 3.Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang keuangan sub bidang pendapatan; dan
  4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang kepegawaian dan fungsi penunjang urusan bidang Pendidikan dan Pelatihan;
  5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
  6. 2.Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagairnana dimaksud Dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit Daerah memilik otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagairnana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan rumah sakit dan pengaturan mengenai klasifikasi rumah sakit Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(6)

3.Ketentuan Pasal 11 ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)Sekretaris DPRD, inspektur, asisten sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala satuan polisi pamong praja dan staf ah1i bupati merupakanjabatan eselon II.b ataujabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala bagian, camat, direktur rumah sakit Daerah kelas C merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada dinas dan badan, sekretaris kecamatan, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit Daerah kelas C merupakanjabatan eselon Ill.b ataujabatan administrator.
(5)Kepala subbagian pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan, kepala seksi pada dinas dan badan, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Kelas A, kepala seksi pada kecamatan, kepala subbagian pada rumah sakit Daerah, kepala seksi pada rumah sakit Daerah merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(6)Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas 8, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan Kelas A, kepala subbagian pada kecamatan merupakan eselon IV.b ataujabatan pengawas.
(7)Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Dihapus.
(9)Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh Pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

4.Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, ayat (2) dan ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dihapus.
(2)Rumah sakit umum Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya unit pelaksana teknis dinas Daerah berupa rumah sakit Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diatur dengan Peraturan Bupati.
(6)Dinas Kearsipan yang telah terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

5.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, direktur rumah sakit umum Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penyesuaian status jabatan direktur rumah sakit Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
(2)Penyesuaian status jabatan direktur rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung Peraturan Daerah ini diundangkan.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Ketentuan organisasi,
(8)Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau. Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 28 Desember 2020 BUPATI SEKAOAU, 'ITO RUPINUS Oiundangkan di Sekadau pada tanggal 28 Desember 2020 PENJABAT SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN SEKADAU, 'ITO FRANS ZENO LEMBARAN OAERAH KABUPATEN SEKAOAU TAHUN 2020 NOMOR 9 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, � RADIUS, SH Pembina (IV /a) NIP. 19810910200803 1 001
(9)PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah diterbitkan Pera tu ran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pertimbangan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan karena: - urusan pemerintahan bidang kesehatan, rumah sakit umum daerah kabupaten digolongkan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional; - Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, penetapan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik diatur dengan Peraturan Daerah; dan ( 10) - Berdasarkan hasil evaluasi dan pemetaan ulang terhadap perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, perlu dilakukan perubahan nomenklatur Dinas Kearsipan Kabupaten Sekadau. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 7

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…