(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, direktur rumah sakit umum Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penyesuaian status jabatan direktur rumah sakit Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
(2)Penyesuaian status jabatan direktur rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung Peraturan Daerah ini diundangkan.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Ketentuan organisasi,
(8)Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau. Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 28 Desember 2020 BUPATI SEKAOAU, 'ITO RUPINUS Oiundangkan di Sekadau pada tanggal 28 Desember 2020 PENJABAT SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN SEKADAU, 'ITO FRANS ZENO LEMBARAN OAERAH KABUPATEN SEKAOAU TAHUN 2020 NOMOR 9 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, � RADIUS, SH Pembina (IV /a) NIP. 19810910200803 1 001
(9)PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah diterbitkan Pera tu ran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Pertimbangan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan karena: - urusan pemerintahan bidang kesehatan, rumah sakit umum daerah kabupaten digolongkan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional; - Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, penetapan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik diatur dengan Peraturan Daerah; dan ( 10) - Berdasarkan hasil evaluasi dan pemetaan ulang terhadap perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, perlu dilakukan perubahan nomenklatur Dinas Kearsipan Kabupaten Sekadau. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 7