DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sekadau

regulasi_utama

Ringkasan

perubahan nomenklatur, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, DPMTSP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dalarn hal pemetaan urusan pemerintahan maka urusan perizinan tidak dapat di gabungkan dengan urusan Pemerintahan lainnya;
b.berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadarn Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan ketentuan Pasal 22 dijelaskan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan Daerah di bentuk sebagai dinas yang mandiri dan tidak digabung dengan urusan pemerintah lainnya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Sekadau telah melaksanakan EvaJuasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang meru bah susunan dan pemetaan urusan pemerintahan, sehingga merubah Tipologi Perangkat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dae rah; I . Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemetintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 6402);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6618);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan lnstanasi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 ten tang Peru bah an Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU dan BUPATI SEKADAU MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) diubah sebagai berikut:

l.Ketentuan Pasal 3 huruf d angka I , 7, 14, 15, 16 diubah dan ditambahkan 2 angka yaitu angka 17, 18 dan huruf e angka 1 , 4, dan 5 diubah dan ditambahkan satu angka yaitu angka 6 sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Sekadau merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Jnspektorat Daerah Kabupaten Sekadau merupakan lnspektorat Daerah Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten Sekadau, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 8, bidang TipeHid up menyelenggarakan urusan pemerintahan lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
3. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe 8, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 1 1 . Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. 12.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
5. 13.Dinas Komunikasi dan Inforrnatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang
6. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe 8, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
7. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permuklman dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
8. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
9. 6.Dinas Sosial, Pernberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. 7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
11. 8.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
12. 9.Dinas Lingkungan Persandian;
13. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe 8, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
14. 15.Dinas Kepemudaan, 01ahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
15. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
16. 17.Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintah bidang Perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
17. 18.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang Kebakaran.
e.Bad an Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Bad an Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang keuangan sub bidang Pembiayaan dan aset;
3. 3.Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Dae rah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang keuangan sub bidang pendapatan;
4. 4.Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang kepegawaian dan fungsi penunjang urusan bidang Pendidikan dan Pelatihan;
5. 5.Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. 6.Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A, menyelenggarakan sub urusan pemerintah bidang bencana.
7. 2.Ketentuan Pasal 15 huruf a dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a.Dihapus;
b.UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru;
c.Pegawai Aparatur Sipi1 Negara yang men dud uki jabatan pada perangkat daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
d.pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan.

Pasal 11

tanggalpad aberlakumulaiirii orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah mt dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Peraturan Daerah diundangkan. Agar setiap pengundangan menempatkannya Sekadau. Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 10 November 2023 BUPATl SEKADAU, TTD ARON Diundangkan di Sekadau pada tanggal 10 November 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, TTD MOHAMMAD ISA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2023 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Se retariat Daerah Kabupaten Sekadau, ' ZUL IAKLI, SH Pembina Tk I (IV /b) NIP. 197706112006041015 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU PROVINS! KALlMANTAN BARAT NOMOR: (3)/(2023) KETERANGAN/PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR TAHUN 2023 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Sekadau telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Oaerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi, perangkat daerah yang akan mengalami perubahan nomenklatur akibat tidak sesuai dan tidak relevannya dengan kondisi sekarang yaitu perubahan Nomenklatur pada Dinas/Badan di Kabupaten Sekadau. Ada.pun yang menjadi dasar hukum perubahan ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peratu ran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selanjutnya, Mekanisme yang dilaksanakan yaitu dengan melakukan pemetaan ulang dan perhitungan ulang Tipologi skoring Urusan Pemerintahanan yang diajukan oleh Dinas/Badan berdasarkan perhitungan variabel umum dan variabel teknis, pemetaan intensitas Urusan Pemerintahanan dan penentuan beban kerja perangkat daerah pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah. Pertimbangan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.Urusan pemerintahan bidang perizinan, Hal ini juga mengacu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 202 J yang mengatur tentang penanaman modal dan perizinan berusaha, dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa DPMTSP dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, tidak merumpun atau dirumpunkan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya.
2.Sub urusan kebakaran yang semulanya berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dibentuk menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamtan Daerah yang mandiri dan tidak digabung dengan urusan pemerintah lainnya.
3.Perangkat Daerah yang melakukan Urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan, Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Urusan Pemerintahan Bidang Usaha Kecil Menengah, Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Urusan Pemerin tahan Bi dang Transmigrasi, Urusan Pemerin tahan Bi dang Tenaga Kerja, Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, serta Sub urusan Kebakaran telah dilakukan basil evaluasi, kelembagaan serta pemetaan pada setiap Urusan Pemerintahan yang serumpun, maka perlu dilakukan perubahan Nomenklatur pada Dinas/Badan yang melakukan Urusan Pemerintahan tersebut. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukupjelas

Pasal 11

Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 3

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 15

Pasal 11

Pasal 11

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 15

Pasal 11

Pasal 11

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2020