DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2019

Nomor: 02
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Maret 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Kegiatan pembinaan dan pengembangan KUMKM meliputi: a. meningkatkan dan memantapkan fungsi organisasi, tatalaksana, manajemen dan usaha KUMKM; b. memberikan advokasi, konsultasi, bantuan di bidang hukum, ekonomi, dan lain sebagainya untuk kelancaran jalannya organisasi dan usaha KUMKM dengan memperhatikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta prinsip KUMKM; c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola KUMKM; d. menyeleksi dan melakukan penilaian kinerja KUMKM yang berprestasi; e. melakukan klasifikasi KUMKM;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat diberdayakan dengan memberikan peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Selayar;
c.bahwa untuk mendorong prakarsa masyarakat dalam melakukan usaha baik dalam skala Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan bagian integral dari ekonomi rakyat, maka kedudukan dan peran yang strategisnya akan mewujudkan struktur ekonomi yang kuat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan 2 Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 3 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Dalam Kabupaten Selayar (lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR dan BUPATI SELAYAR,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : 5 Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Selayar;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Selayar yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan;
3.Bupati adalah Bupati Selayar;
4.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar;
5.Dinas adalah Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Selayar;
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Selayar;
7.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan;
8.Perkoperasian adalah sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi;
9.Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita- cita bersama; 6
10.Pemberdayaan koperasi, adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, organisasi usaha, dan masyarakat dalam bentuk menumbuhkan iklim usaha, membina dan mengembangkan usaha, sehingga mampu memperkuat usaha, mandiri dan bekerjasama dengan pelaku usaha lainnya.
11.Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, organisasi usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan, perlindungan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah menjadi tangguh dan mandiri;
12.Pengawasan adalah segala bentuk kegiatan yang bersifat pencegahan atau perbaikan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam rangka mengarahkan agar tujuan pembinaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat berjalan sebagaimana mestinya;
13.Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan di bawah usaha kecil;
14.Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimaa diatur dalam peraturan perundang-undangan;
15.Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
16.Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang; 7
17.Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi;
18.Rapat Anggota Tahunan adalah rapat yang dilaksanakan sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap tahun dalam rangka pertanggungjawaban pengurus;
19.Pengurus adalah personifikasi Badan Hukum Koperasi, dimana pengurus melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan;
20.Pengawas adalah mewakili anggota untuk mengawasi kehidupan koperasi dan pelaksanaan kebijaksanaan;
21.Anggaran Dasar Koperasi adalah memuat ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar tata kehidupan koperasi sehingga di dalamnya dimuat hal-hal yang harus disusun secara ringkas, singkat, jelas dan mudah dimengerti oleh siapapun.
22.Unit Usaha Otonom adalah unit usaha yang merupakan bagian dari usaha koperasi yang dikelola secara otonom;
23.Sisa Hasil Usaha Koperasi adalah pendapatan atau keuntungan koperasi yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku setelah dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan;
24.Unit Usaha Simpan Pinjam adalah Unit Usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha Simpan Pinjam;
25.Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam;
26.Usaha Simpan Pinjam (USP) adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan koperasi lain dan atau anggotanya; 8
27.Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota dan calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi yang bersangkutan;
28.Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan usaha kecil dan menengah atau pihak lainnya, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran yang disertai dengan sejumlah imbalan;
29.Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dan KUMKM, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu disertai dengan pemberian bunga;
30.Pembiayaan dengan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dan KUMKM, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu disertai dengan imbalan atau bagi hasil;
31.Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal atau meningkatkan kegiatan usaha;
32.Pelaku Usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang perekonomian rakyat; 9
33.Penilaian Kesehatan KSP dan USP adalah penilaian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui penilaian berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan usaha KSP dan USP dimaksud;
34.Kesehatan Usaha adalah kondisi atau keadaaan yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat dari suatu kegiatan usaha;
35.Kemitraan adalah kerjasama antara usaha mikro, usaha kecil, dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
36.Klasifikasi adalah kegiatan untuk menilai kondisi dan atau kinerja suatu koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam suatu periode tertentu, dengan menggunakan kriteria dan atau standar penilaian yang ditetapkan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
37.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Selayar.

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP

Pasal 2

(1)Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 10
(2)Pembinaan dan pengembangan koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah berasaskan kekeluargaan dan kebersamaan.
(3)Prinsip Koperasi berdasarkan :
1. a.Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. b.Pengelolaan usaha dilakukan secara demokratis;
3. c.Pembagian SHU dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing;
4. d.Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. e.Kemandirian;
6. f.Pendidikan koperasi;
7. g.Kerjasama antar koperasi;
(4)Prinsip Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah adalah saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Pembinaan KUMKM dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat;
(2)Pengembangan KUMKM adalah dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dengan cara mendorong, memperkokoh dan memantapkan organisasi, tatalaksana, manajemen serta usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
(3)Pembinaan dan pengembangan KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, bertujuan untuk:
1. a.membangun perekonomian rakyat;
2. b.meningkatkan kualitas dan peran KUMKM; 11
3. c.memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat pada umumnya;
4. d.mendorong tumbuh kembangnya KUMKM;
5. e.meningkatkan kemampuan KUMKM menjadi usaha yang mandiri dan tangguh agar mempunyai daya saing dalam dunia usaha; dan
6. f.meningkatkan kesempatan perluasan kerja dan berusaha bagi KUMKM sehingga dapat berperan dalam pembangunan ekonomi daerah dan perekonomian global.
7. g.membangun prakarsa masyarakat untuk memperoleh dan memperkuat ketahanan ekonomi.

BAB IV

RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

(1)Kegiatan pembinaan dan pengembangan KUMKM meliputi:
1. a.meningkatkan dan memantapkan fungsi organisasi, tatalaksana, manajemen dan usaha KUMKM;
2. b.memberikan advokasi, konsultasi, bantuan di bidang hukum, ekonomi, dan lain sebagainya untuk kelancaran jalannya organisasi dan usaha KUMKM dengan memperhatikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta prinsip KUMKM;
3. c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola KUMKM;
4. d.menyeleksi dan melakukan penilaian kinerja KUMKM yang berprestasi;
5. e.melakukan klasifikasi KUMKM; 12
6. f.Melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP
(2)Pembinaan dan pengembangan KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

(1)Pembinaan KUMKM didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
1. a.Kemandirian;
2. b.Transparansi;
3. c.Demokrasi;
4. d.Profesionalisme;
5. e.Efisien, efektif, dan ekonomis;
6. f.Kompetitif; dan
7. g.Koordinatif.
(2)Pengembangan KUMKM didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. a.Kelembagaan;
2. b.Finansial; dan
3. c.Teknis Operasional.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan pembinaan, Pemerintah Daerah menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, baik diminta maupun tidak oleh KUMKM guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan iklim usaha yang kondusif. 13
(2)Dalam menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif Pemerintah Daerah memberi kesempatan berusaha seluas-luasnya kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
(3)Kesempatan berusaha dapat berupa peningkatan jaringan dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan baik antar koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah maupun antar Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan Badan Usaha lainnya.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, harus berorientasi kepada pemberian kemudahan dan perlindungan bagi KUMKM.
(2)Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan, fasilitasi, dan kemudahan untuk memperoleh permodalan, kesempatan berusaha, juga kemudahan dalam memperoleh pendidikan, pelatihan dan bimbingan manajemen serta alih teknologi.
(3)Setiap fasilitas permodalan dari Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta di bawah koordinasi Bupati melalui Dinas.

Pasal 8

Dalam upaya pemberian dukungan perkuatan, Pemerintah mendorong Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah untuk mengembangkan kewirausahaan dan daya saing dalam mekanisme pasar yang berkeadilan.

Pasal 9

Dalam rangka pemberian perlindungan kepada KUMKM, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dengan berpedoman pada ketentuan 14 peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap upaya pengembangan KUMKM yang memiliki usaha yang sama, guna menciptakan iklim usaha yang sehat, dinamis, tangguh dan mandiri.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…