Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah lembaga pemerintahan daerah yang esensial dalam mengelola wilayah kepulauan yang strategis, berperan sebagai garda terdepan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Kehadirannya sangat signifikan dalam memastikan pemerataan pembangunan, aksesibilitas layanan dasar, serta menjaga kedaulatan wilayah di tengah tantangan geografis dan demografis yang unik. Ruang lingkup operasional Pemkab Kepulauan Selayar mencakup regulasi daerah, penyediaan layanan publik vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta implementasi program pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui kerja sama dengan berbagai institusi, Pemkab Selayar berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan potensi daerah.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah lembaga negara yang memiliki sejarah panjang dalam mengelola wilayah kepulauan yang strategis. Kehadirannya sangat signifikan sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik bagi masyarakat. Sebagai representasi negara yang paling dekat dengan masyarakat, Pemkab Selayar bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan dan kemajuan daerahnya.
Ruang lingkup Pemkab Selayar mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan yang relevan dengan karakteristik wilayah kepulauan. Ini meliputi penetapan peraturan daerah, penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan melalui RSUD K. H. Hayyung, serta pengelolaan infrastruktur penting seperti listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Selain itu, Pemkab Selayar juga aktif dalam berbagai inisiatif pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Beberapa program strategis yang diimplementasikan antara lain peningkatan pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan Universitas Hasanuddin, penguatan posisi di tingkat nasional melalui kerja sama dengan Ditjen KSDAE, dan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui ajakan mutasi kendaraan. Program-program ini juga mencakup pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seperti penyaluran bantuan Baznas dan penerimaan mahasiswa KKN dari UGM.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berkontribusi pada isu nasional melalui pembangunan berkelanjutan, terutama di sektor kelautan dan pariwisata, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Partisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 menunjukkan komitmen terhadap penyediaan data akurat untuk perencanaan pembangunan nasional. Secara tidak langsung, program studi budidaya laut dan pantai juga mendukung ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi maritim nasional.
Warga negara perlu berurusan dengan Pemkab Selayar untuk berbagai layanan esensial, termasuk kesehatan melalui RSUD K. H. Hayyung, keamanan dan ketertiban melalui POLRES Selayar, serta penanggulangan bencana melalui BPBD. Layanan publik dasar seperti listrik, air bersih, dan telekomunikasi juga berada di bawah koordinasi Pemkab Selayar. Selain itu, urusan administrasi kependudukan, perizinan, bantuan sosial, dan pajak kendaraan juga melibatkan lembaga ini.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kepulauan. Dengan mandat yang luas, Pemkab Selayar berupaya mengatasi tantangan geografis dan demografis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan dan kinerjanya sangat vital dalam memastikan akses layanan dasar, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan menjaga keberlanjutan lingkungan di salah satu wilayah kepulauan strategis di Indonesia.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 6 Tahun 2023
PASAL I : DAERAH ADALAH KABUPATEN SELAYAR PASAL 4 : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BUMD DAN BADAN USAHA LAINNYA DALAM KURUN WAKTU 5 TAHUN PASAL 5 : MODAL DASAR PEMERINTAH DAERAH PADA BUMD DAN BADAN USAHA LAINNYA; PASAL 6 : MODAL DISETOR PEMERINTAH DAERAH PADA PD. PASAL 7A : JUMLAH KUMULATIF PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BUMD DAN BADAN USAHA LAINNYA. PASAL II : PERATURAN DAERAH INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 6 Tahun 2019
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP AB III ASAS dan PRINSIP BAB IV KEDUDUKAN, CAKUPAN, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN BAB V KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH BAB VI ARAH DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN BAB IX PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BAB X SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2015
(1) PPNS mempunyai tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum masing-masing. (2) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS atau dari Kepala SATPOL PP selaku Pelaksana Harian Sekretariat PPNS dan berkoordinasi dengan Penyidik POLRI. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 8 Tahun 2015
Ruang Lingkup Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi : a. tertib jalan, angkutan jalan dan perparkiran; b. tertib tempat dan fasilitas umum; c. tertib tempat usaha d. tertib lingkungan; e. tertib pemanfaatan sungai, saluran air dan sumber air; f. tertib tuna susila, tuna sosial dan anak jalanan; dan g. tertib rumah pondokan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 2019
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III TUJUAN DAN FUNGSI BAB IV PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA BAB V PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA BAB V PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF BAB X KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 2016
(1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional khususnya ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan petani serta masyarakat yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi serta kelestarian ekosistem DAS.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2017
Zona nilai tanah dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, keadilan, partisifatif, keamanan, keselamatan, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah. Zona nilai tanah bertujuan untuk: a. menetapkan standar umum bagi masyarakat dalam transaksi pertanahan dan properti; b. memberikan referensi pengambilan keputusan spasial, perencanaan tata ruang kota, perencanaan pembangunan yang mengalihkan fungsi lahan, dan penataan pemukiman; dan c. memberikan informasi yang transparan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam transaksi jual beli tanah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2019
(1) Kegiatan pembinaan dan pengembangan KUMKM meliputi: a. meningkatkan dan memantapkan fungsi organisasi, tatalaksana, manajemen dan usaha KUMKM; b. memberikan advokasi, konsultasi, bantuan di bidang hukum, ekonomi, dan lain sebagainya untuk kelancaran jalannya organisasi dan usaha KUMKM dengan memperhatikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta prinsip KUMKM; c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola KUMKM; d. menyeleksi dan melakukan penilaian kinerja KUMKM yang berprestasi; e. melakukan klasifikasi KUMKM;