DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2018

Nomor: 03
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 1); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 1), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 4, angka 14, angka 22, angka 24, dan angka 26 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan Administrasi Kependudukan.
5.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. 5
7.Pendatang adalah Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 30 hari sampai 1 (satu) tahun.
8.Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang lamanya kurang dari 30 hari.
9.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam wilayah kerja Kecamatan.
13.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
14.Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kec. adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
15.Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
16.Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar.
17.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
18.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 6
19.Data kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
20.Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
21.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tidak tetap.
22.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitasi Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
23.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
24.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
25.Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
26.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, Lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya. 7
28.Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupan.
29.Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
30.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
31.Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan isteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32.Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33.Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34.Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat maupun setelah kelahiran hidup terjadi.
35.Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
36.Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang Ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan Ibu kandung anak tersebut.
37.Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
38.Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku. 8
39.Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
40.Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
41.Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
42.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
43.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
44.Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
45.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
46.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
47.Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di daerah domisilinya.
48.Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan Identitas Penduduk, selain dokumen kependudukan. 9
49.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
50.Data Center adalah data tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten Kepulauan Selayar yang menghimpun data kependudukan dinas.
51.Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses data base kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
52.Pengguna Data Pribadi adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
2.Ketentuan huruf b, huruf c, dan huruf g Pasal 5 diubah dan huruf i dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :

a.melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
b.pembentukan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan Administrasi Kependudukan;
c.pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.pembinaan dan Sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Penyelenggara Administrasi Kependudukan;
f.penugasan Kepala Desa/Kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas pembantuan;
g.penyajian Data Kependudukan berskala Daerah berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; 10
h.koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
i.dihapus.
1. 3.Ketentuan ayat (1) huruf c dan huruf g, ayat (2), dan ayat (3) Pasal 6 diubah, diantara huruf d dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Perangkat Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi :
1. a.melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, pendatang dan tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. c.mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
4. d.menerbitkan Surat Keterangan Pendatang dan Surat Keterangan Tamu; d1. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. e.menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
6. f.melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk, Pendatang dan Tamu dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
7. g.melakukan pengkajian dan mengembangkan SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.melakukan pengkajian penyelenggara administrasi kependudukan;
9. i.mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
10. j.melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan 11
11. k.melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
(2)Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi penduduk beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kec. sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam, dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4.Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a, dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah yang diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(2)Petugas registrasi mempunyai tugas :
1. a.membantu Kepala Desa, Lurah dan Perangkat Daerah atau UPTD dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. b.melakukan verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
3. c.melakukan verifikasi dan validasi data atau Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh Penduduk Warga Negara Indonesia.
4. d.pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; 12
5. e.pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
6. f.penyerahan Dokumen Kependudukan kepada penduduk; dan
7. g.membantu Kepala Desa dan Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Desa dan kelurahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Registrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
(2)KTP diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(3)Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 19 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Perangkat Daerah hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP yang diterbitkan di daerah.
(2)Legalisir KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(2a)Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangan legalisir KK dan KTP kepada Pejabat Struktural Perangkat Daerah yang ditunjuk. 13
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan penunjukan Pejabat Struktural untuk legalisasi fotocopy KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (2a) diatur dalam Peraturan Bupati.

7.Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau Penduduk ke Perangkat Daerah atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
(2)Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.tempat domisili ibunya bagi Penduduk Warga Negara Indonesia;
2. b.di luar tempat domisili ibunya bagi Penduduk Warga Negara Indonesia;
3. c.tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
4. d.di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
5. e.Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
6. f.anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya.
(3)Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
(4)Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal- usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
(5)Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati. 14

8.Ketentuan ayat (2) Pasal 35 dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sejak mendapatkan persetujuan Kepala SKPD.
(2)Dihapus.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

9.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga kepada Perangkat Daerah atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
(2)Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara lain :
1. a.Penduduk Daerah; dan
2. b.Penduduk di luar Daerah.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

10.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 51 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), serta ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1)Setiap pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Perangkat Daerah atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 15 tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
(1a)Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
(3)Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Perangkat Daerah di luar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Perangkat Daerah atau UPTD yang menerbitkan akta kelahiran.
(4)Dihapus.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

11.Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 52 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), serta ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…