DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 06 Tahun 2018

Nomor: 06
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 158

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. (2) Hak dan kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh penyandang disabilitas dengan pelayanan khusus sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas yang seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain maka perlu mendapatkan pelindungan dan pelayanan secara optimal sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5871);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar.
4.Perangkat Daerah adal perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6.Perlindungan penyandang disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.
7.Pelayanan penyandang disabilitas atau pelayanan khusus adalah segala usaha dan/atau upaya untuk melayani dan/atau memberikan kemudahan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. 3
8.Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9.Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapat kesempatan yang sama dengan pelayanan khusus dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
10.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
11.Derajat kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
12.Habilitasi adalah proses peningkatan kemampuan pada pencapaian kemandirian, perawatan diri dan potensi kerja, bagi orang yang sejak lahir mengalami disabilitas.
13.Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14.Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15.Kelas terpadu atau inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak-anak yang berkelainan (penyandang hambatan/cacat) di layani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama- sama teman seusianya.
16.Komisi Daerah Disabilitas adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas berdasarkan pada asas:

a.penghormatan terhadap martabat;
b.otonomi individu;
c.non diskriminasi;
d.partisipasi penuh;
e.keragaman manusia dan kemanusiaan;
f.kesamaan kesempatan;
g.kesetaraan;
h.aksesibilitas;
i.kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
j.inklusif; dan
k.perlakuan khusus dan pelindungan lebih.

Pasal 3

Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

a.mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
b.mewujudkan pelindungan dan pelayanan penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
c.menjamin upaya pelindungan dan pelayanan penyandang disabilitas sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas; 4
d.mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
e.melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
f.memastikan pelaksanaan upaya pelindungan dan pelayanan penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB III

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Kewajiban Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas meliputi:
1. a.melaksanakan kebijakan pemerintahan terkait perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
2. b.memperhatikan serta mempertimbangkan urgensi perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam menyusun setiap kebijakan dan/atau rencana kerja;
3. c.menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan/atau kegiatan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
4. d.memberikan dukungan serta fasilitasi sarana dan prasarana perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
5. e.memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya dalam mencapai kemandirian dalam kehidupan dan penghidupan;
6. f.mendorong pelaku usaha dan masyarakat untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
7. g.mengalokasikan anggaran perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
8. h.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
9. i.memfasilitasi penyediaan layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, maupun sebagai upaya pencegahan dari kekerasan; dan
10. j.memfasilitasi penyiapan data tentang penyandang disabilitas yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas.
(3)Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. 5

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah dan dalam rangka menetapkan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Bupati memfasilitasi penyiapan data terkait penyandang disabilitas.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara teknis oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan dengan melibatkan unsur instansi dan pihak yang terkait.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
(2)Hak dan kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh penyandang disabilitas dengan pelayanan khusus sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Pasal 7

(1)Setiap penyandang disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis dan derajat kedisabilitasan, pendidikan dan kemampuan yang dimiliki.
(3)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1), penyandang disabilitas tetap berhak mendapatkan pelayanan dan/atau perlakuan khusus.

BAB V

KESAMAAN KESEMPATAN

Pasal 8

(1)Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang sebagai berikut:
1. a.pendidikan;
2. b.ketenagakerjaan dan usaha;
3. c.kesehatan;
4. d.olahraga;
5. e.seni budaya dan pariwisata;
6. f.pelayanan publik;
7. g.bantuan hukum;
8. h.informasi dan komunikasi; dan
9. i.perumahan.
(2)Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pelayanan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6

Pasal 9

(1)Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jenis dan jenjang pendidikan.
(2)Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Isi peraturan

Teks158PDFHirarki

Memuat teks peraturan…