DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 08 Tahun 2018

Nomor: 08
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Minuman Beralkohol hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha atau perusahaan yang telah memiliki izin usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaku usaha atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam memproduksi Minuman Beralkohol harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Minuman Beralkohol produksi impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha atau perusahaan yang telah memiliki perizinan impor dari pemerintah, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar. 3
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
7.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
8.Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dimuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
9.Produksi Minuman Beralkohol adalah kegiatan yang memproses bahan baku menjadi minuman beralkohol sehingga memiliki nilai tambah.
10.Peredaran Minuman Beralkohol adalah Penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
11.Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.
12.Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
13.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah pelaku usaha/perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
14.Penjualan Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual langsung adalah pelaku udaha/perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
15.Setiap Orang adalah Perseorangan atau Badan Usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
16.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha di bidang perdagangan minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha baik berbentuk persekutuan atau badan hukum yang dimiliki oleh warga negara Indonesia berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
17.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan golongan C.
18.Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disingkat SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
19.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disingkat SKPL-A adalah Surat Keterangan utnuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A. 4
20.Pengendalian adalah alat kontrol kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan produksi peredaran.
21.Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
23.Penyidikan adalah serangkaian tindakan PPNS dalam hal menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
24.Orang adalah manusia atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di dalam hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dimaksudkan untuk melakukan pembatasan dan pengendalian jumlah minuman beralkohol yang beredar.
(2)Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol bertujuan menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat dari dampak buruk minuman beralkohol.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.klasifikasi dan standar mutu;
b.produksi, peredaran dan penjualan;
c.minuman beralkohol tradisional;
d.larangan;
e.penyimpanan;
f.pengendalian dan pengawasan;
g.peran serta msyarakat
h.pelaporan; dan
i.penyitaan dan pemusnahan.

BAB IV

KLASIFIKASI DAN STANDAR MUTU

Pasal 4

(1)Minuman beralkohol berdasarkan asal produksinya digolongkan sebagai berikut :
1. a.minuman beralkohol produksi impor; dan
2. b.minuman beralkohol produksi dalam negeri. 5
(2)Minuman beralkohol produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai berikut :
1. a.minuman beralkohol produksi non tradisional; dan
2. b.minuman beralkohol produksi tradisional.
(3)Minuman beralkohol berdasarkan kandungan alkoholnya digolongkan sebagai berikut :
1. a.minuman beralkohol golongan A dengan kadar etil alkohol atau etanol (C2H5OH) sampai dengan 5 % (lima persen);
2. b.minuman beralkohol golongan B dengan kadar etil alkohol atau etanol (C2H5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen); dan
3. c.minuman beralkohol golongan C dengan kadar etil alkohol atau etanol (C2H5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

Pasal 5

Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PRODUKSI, PEREDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 6

(1)Minuman Beralkohol hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha atau perusahaan yang telah memiliki izin usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaku usaha atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam memproduksi Minuman Beralkohol harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Minuman Beralkohol produksi impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha atau perusahaan yang telah memiliki perizinan impor dari pemerintah, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Setiap pelaku usaha atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah habis masa berlakunya, wajib memperbaharui izin usahanya.
(2)Bagi pelaku usaha atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang tidak lagi memproduksi Minuman Beralkohol, izin usahanya tidak dapat dipindahtangankan, diperbaharui atau dipindah lokasi dan izin usahanya dinyatakan tidak berlaku. 6

Pasal 8

(1)Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha atau perusahaan yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dari pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, hanya dapat dijual dan/atau diedarkan di :
1. a.hotel, bar dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.toko bebas bea; dan
3. c.tempat tertentu selain huruf a dan huruf b yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak boleh berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan jalan umum.
(3)Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A dilarang dijual di minimarket dan toko pengecer.
(4)Minuman Beralkohol golongan A, juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.
(5)Penjualan Minuman Beralkohol ditempatkan pada tempat khusus dan terpisah dengan barang jualan lainnya.
(6)Bupati dapat menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(7)Pelaku usaha atau perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap pengecer dan penjual langsung yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan/atau golongan C dan telah memiliki SIUP-MB dari Pejabat yang berwenang, wajib mendaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan. 7

Pasal 11

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) yang telah mendapatkan SIUP-MB, dilarang mengiklankan dalam bentuk media apapun.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…