DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 09 Tahun 2018

Nomor: 09
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. Unit Pelaksana Pengelolaan RPH; b. penyelenggaraan pemotongan hewan ternak; c. pengendalian pemotongan hewan ternak betina produktif; d. pemasukan dan pengeluaran ternak atau daging; e. peredaran karkas, daging dan jeroan; f. larangan; dan g. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rumah Potong Hewan merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk menjamin pangan asal hewan khususnya karkas, daging, jeroan yang halal, aman, utuh dan sehat serta untuk menghindari terjadinya resiko penyebaran dan/atau penularan penyakit hewan menular termasuk penyakit zoonosis dan/atau penyakit yang ditularkan melalui daging (meat borne disease) yang mengancam kesehatan manusia, hewan dan lingkungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Rumah Potong Hewan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5015) SALINAN 2 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9.Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/I/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif; 3
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penyembelihan Ternak Betina Produktif dan Pengeluaran Ternak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 4); Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
6.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan.
7.Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah bangunan atau kompleks bangunan yang permanen dengan sarananya yang dipergunakan untuk kegiatan pemotongan ternak dan ditetapkan oleh Bupati.
8.Tempat Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat TPH adalah bangunan sementara yang dipergunakan untuk kegiatan pemotongan hewan untuk keperluan keluarga, upacara adat dan keagamaan serta penyembelihan hewan potong secara darurat yang telah mendapat izin Bupati.
9.Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
10.Izin adalah Izin Pemotongan Ternak yang dikeluarkan oleh Bupati melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.
11.Hewan Ternak Betina Produktif adalah ternak sapi atau kerbau yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak atau yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur dibawah 8 (delapan) tahun. 4
12.Usaha Pemotongan Ternak adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang melaksanakan pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan.
13.Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan ante-mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post-mortem.
14.Pemotongan upacara adat istiadat adalah pemotongan hewan ternak di luar RPH untuk kepentingan hajatan atau persedekahan atau pelaksanaan adat;
15.Pemotongan upacara keagamaan adalah pemotongan hewan ternak di luar RPH untuk kepentingan keagamaan bagi agama islam dan untuk upacara agama lain yang disamakan serta untuk kepentingan sosial;
16.Pemotongan darurat atau pemotongan paksa adalah pemotongan hewan ternak di luar RPH akibat sakit yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dan kecelakaan yang mengkhawatirkan sehingga tidak memungkinkan untuk dibawa ke RPH;
17.Pemeriksaan Ante-mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa/juru periksa berwenang.
18.Penyembelihan Hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam.
19.Pemeriksaan Post-mortem adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa/juru periksa berwenang.
20.Kesejahteraan hewan yang selanjutnya disingkat Kesrawan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
21.Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat SKKH adalah dokumen laporan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang.
22.Surat Keterangan Kesehatan Daging yang selanjutnya disingkat SKKD adalah dokumen laporan hasil pemeriksaan kesehatan daging yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang.
23.Surat Keterangan Status Reproduksi yang selanjutnya disingkat SKSR adalah dokumen laporan hasil pemeriksaan status reproduksi hewan betina yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang.
24.Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan di bidang Kesmavet di RPH atau TPH.
25.Petugas Pemeriksa adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan dimaksud untuk melakukan pemeriksaan Ante mortem dan Post mortem di Rumah Pemotongan Hewan atau Tempat Pemotongan Hewan.
26.Karkas adalah bagian dari ternak yang disembelih dan telah dikuliti dan dikeluarkan isi rongga perut dan isi rongga dada. 5
27.Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (chilled) atau karkas beku (frozen).
28.Jeroan (edible offal) adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku.
29.Pengusaha Daging adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan menghasilkan, mengumpulkan, menyimpan, mengolah, mengedarkan dan memasarkan daging.
30.Pengusaha Pemasok Daging adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan memasukan daging ke Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tata Kelola RPH bertujuan :

a.untuk menertibkan penyelenggaaran pemotongan hewan;
b.untuk menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat; dan
c.untuk terciptanya pelayanan kesmavet dalam mendapatkan daging yang halal, aman, utuh dan sehat yang akan dikonsumsi oleh masyarakat di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Unit Pelaksana Pengelolaan RPH;
b.penyelenggaraan pemotongan hewan ternak;
c.pengendalian pemotongan hewan ternak betina produktif;
d.pemasukan dan pengeluaran ternak atau daging;
e.peredaran karkas, daging dan jeroan;
f.larangan; dan
g.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 4

(1)Unit Pelaksana Pengelolaan RPH ditunjuk sebagai tempat berlangsungnya proses pemotongan ternak di Daerah.
(2)Susunan organisasi Unit Pelaksana RPH terdiri dari :
1. a.Kepala;
2. b.Kepala Tata Usaha;
3. c.Staf Administrasi;
4. d.Juru Pungut;
5. e.Juru Sembelih;
6. f.Juru Periksa Hewan;
7. g.Juru Periksa Daging; dan 6
8. h.Petugas Sanitasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Unit Pelaksana Pengelolaan RPH sebagaimana dimaksud paa ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Pasal 5

(1)Setiap penyelenggaraan pemotongan hewan ternak harus dilakukan di RPH yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Kecuali untuk kepentingan peribadatan, hari besar keagamaan dan keperluan upacara adat istiadat dapat dilakukan pemotongan secara darurat.
(3)Pemotongan secara darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
(4)Pemotongan hewan wajib memenuhi persyaratan dan tata cara pemotongan hewan yang baik.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Setiap hewan ternak yang akan dipotong harus melalui proses pemeriksaan ante mortem.
(2)Hewan ternak yang diperiksa dan dinyatakan sehat dapat dipotong dengan diberi cap pada bagian tubuh tertentu.
(3)Hewan ternak yang diperiksa dan dinyatakan sakit atau diduga sakit tidak dapat dipotong atau ditunda pemotongannya.
(4)Apabila ditemukan penyakit menular pada hewan ternak, maka hewan ternak harus dipisahkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas yang berwenang sesuai dengan prosedur.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan ante mortem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Setiap hewan ternak yang akan dipotong harus diistirahatkan paling rendah 12 (dua belas) jam dan dipuasakan paling rendah 6 (enam) jam sebelum pemotongan.

Pasal 8

Pemotongan hewan ternak harus dilakukan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sesudah diperiksa.

BAB VI

PENGENDALIAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK BETINA PRODUKTIF

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat turut berperan serta dalam pengendalian pemotongan hewan ternak betina produktif. 7
(2)Pengendalian pemotongan hewan ternak betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) dilaksanakan di:
1. a.RPH;
2. b.TPH; dan
3. c.Tempat lalu lintas hewan ternak.
(3)Pengendalian pemotongan hewan ternak betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penjaringan ternak betina produktif;
2. b.identifikasi status reproduksi;
3. c.pengendalian pemotongan; dan
4. d.pengendalian lalu lintas hewan ternak.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pemotongan betina produktif sebagaimana dimaksud, diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…