DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam penyelenggaraan program Kabupaten Sehat masyarakat berhak : a. memperoleh informasi tentang rencana program dan kegiatan; b. ikut serta dalam setiap pelaksanan kegiatan program Kabupeten Sehat secara partisifatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan c. yang dimaksud ikut serta secara partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah pelibatan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sempai pelaksanan program kegiatan. Dalam penyelenggaraan Program Kabupaten Sehat, masyarakat wajib : a. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kegiatan penyelenggaraan Kabupaten Sehat; b. mentaati peraturan perundang-undangan berdasarkan regulasi Tatanan SKPD terkait; dan c. menjaga keberlanjutan program Kabupaten Sehat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kabupaten sehat, perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
4.Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
5.Tatanan adalah Sasaran Kabupaten Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan.
6.Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi disepakati masyarakat, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah.
7.Swastisaba adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat melalui Bupati/Walikota atas keberhasilan dalam menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat.
8.Tim Pembina Kabupaten Sehat adalah tim yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan program Kabupaten Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan.
9.Forum Kabupaten Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kabupaten Sehat pada Tingkat Kabupaten.
10.Forum Kecamatan Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kabupaten Sehat pada Tingkat Kecamatan.
11.Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kabupaten Sehat pada Tingkat Kelurahan/Desa.
12.Tujuan Penyelenggaraan program Kabupaten Sehat adalah tercapainya kondisi Kabupaten Kepulauan Selayar untuk hidup dengan bersih, nyaman, aman dan sehat sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program kesehatan yang terintegrasi dengan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana produktifitas dan perekonomian masyarakat. 4

BAB II

SASARAN

Pasal 2

Sasaran Penyusunan Peraturan Daerah ini :

a.terlaksananya Program Kesehatan dan Sektor Terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat, melalui pemberdayaan Forum yang disepakai masyarakat;
b.terbentuknya Forum masyarakat yang mampu menjalin kerjasama antar masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan;
c.terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial, dan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata, dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di Kabupaten Kepulauan Selayar secara mandiri; dan
d.terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Sistematika Penyelenggaraan;
b.Peran serta masyarakat;
c.Bentuk pendanaan; dan
d.Ketentuan sanksi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Sehat. 5

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan program Kabupaten Sehat masyarakat berhak :

a.memperoleh informasi tentang rencana program dan kegiatan;
b.ikut serta dalam setiap pelaksanan kegiatan program Kabupeten Sehat secara partisifatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
c.yang dimaksud ikut serta secara partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah pelibatan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sempai pelaksanan program kegiatan.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Program Kabupaten Sehat, masyarakat wajib :

a.memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kegiatan penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
b.mentaati peraturan perundang-undangan berdasarkan regulasi Tatanan SKPD terkait; dan
c.menjaga keberlanjutan program Kabupaten Sehat.

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 7

(1)Untuk penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat.
(2)Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
1. a.merumuskan kebijakan, pembinaan, standar indikator Kabupaten Sehat dan melaksanakan koordinasi perencanaan antar sektor; dan
2. b.melakukan pembinaan seluruh kecamatan yang menyelenggarakan Kecamatan Sehat, agar tercapai standar optimal di Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai tatanan yang menjadi prioritas utama di Kecamatan.
(3)Susunan Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.Ketua :Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar
2. b.Wakil Ketua :Kepala Dinas Kesehatan Kab.Kepulauan Selayar
3. c.Sekretaris :Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kab. Kepulauan Selayar 6
4. d.Wakil Sekretaris :Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kepulauan Selayar
5. e.Anggota :Kepala SKPD terkait.
(4)Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui Organisasi Forum dan Kelompok Kerja.
(2)Forum dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu :
1. a.untuk tingkat Kabupaten bernama Forum Kabupaten Sehat;
2. b.untuk tingkat Kecamatan bernama Forum Kecamatan Sehat; dan
3. c.untuk tingkat Kelurahan/Desa Sehat bernama Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat.
(3)Forum Kabupaten Sehat, Forum Kecamatan Sehat, Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dibentuk dengan Keputusan Bupati.
(4)Masa bakti kepengurusan Forum dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
1. a.Forum Kabupaten Sehat paling lama 2 (dua) tahun;
2. b.Forum Kecamatan Sehat paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. c.Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat paling lama 2 (dua) tahun.

BAB VII

FORUM DAN KELOMPOK KERJA

Pasal 9

(1)Susunan keanggotaan Forum dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disesuaikan kebutuhan dengan melibatkan berbagai unsur.
(2)Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Pemerintah;
2. b.masyarakat;
3. c.swasta;
4. d.tokoh masyarakat;
5. e.perguruan tinggi;
6. f.media massa; 7
7. g.Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
8. h.tokoh agama, komunitas adat, lembaga wanita dan tokoh pemuda.

BAB VIII

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 10

(1)Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. a.merencanakan pembangunan daerah berwawasan sehat;
2. b.mendorong masyarakat untuk hidup sehat;
3. c.memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau; dan
4. d.memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
(2)Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.membina Forum Kecamatan Sehat dan Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat;
2. b.merumuskan usulan, prioritas perencanaan dan evaluasi perkembangan kondisi kesehatan Daerah yang mencakup Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
3. c.mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah maupun masyarakat agar terlaksana secara efektif dan efisien;
4. d.memformulasikan program, melaksanakan dan memantau kegiatan di Daerah yang mencakup Kecamatan dan Kelurahan/Desa Sehat serta menggerakkan potensi yang ada di masyarakat;
5. e.mengusulkan kegiatan kelompok kerja kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai usulan program pembangunan Daerah sehat, dan diluar usulan tersebut disalurkan kepada swasta;
6. f.mewujudkan Desa Sehat Sebagai Embrio Kabupaten Sehat; dan
7. g.melaksanakan pertemuan-pertemuan atau temu wicara atau sarasehan secara periodik. 8

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…