DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 19 Tahun 2019

Nomor: 19
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Agustus 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Retribusi Pangkalan Pendaratan Ikan digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan pelayanan dan fasilitas serta biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menggunakan pangkalan pendaratan ikan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, biaya pembinaan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagai salah satu sarana pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu potensi yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Retribusi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pangkalan Pendaratan Ikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3408) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4058);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar ( Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 21).
15.Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PANGKALAN PENDARATAN IKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar;
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan perikanan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar;
5.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan perikanan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar;
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan perikanan;
7.Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah Tempat berlabuh atau bertambatnya kapal perikanan guna mendaratkan ikan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat perikanan;
8.Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah Tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara lelang;
9.Pelelangan Ikan adalah Proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat;
10.Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah Kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan;
11.Penjual adalah pedagang pengumpul atau nelayan yang melakukan transaksi jual beli ikan melalui proses lelang;
12.Pembeli adalah orang yang melakukan pembelian dengan tujuan ekonomi dengan cara transaksi melalui proses lelang;
13.Retribusi Pangkalan Pendaratan Ikan adalah Retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan pangkalan pendaratan ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
14.Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
15.Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
16.Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 4
17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
18.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
19.Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
20.Pemungutan adalah Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
21.Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. B A B II LEMBAGA PELAKSANA

Pasal 2

(1)Lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pangkalan Pendaratan Ikan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan perikanan.
(2)Tugas dan kewenangan lembaga pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
1. a.inventarisasi kapal yang melakukan aktifitas pada Pangkalan Pendaratan Ikan;
2. b.menyelenggarakan proses pelelangan hasil produksi dari nelayan;
3. c.melaksanakan pembinaan teknis operasional pelayanan pemungutan Retribusi Pangkalan Pendaratan Ikan;
4. d.melakukan koordinasi pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah ini.

BAB III

NAMA, SUBYEK, OBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pangkalan Pendaratan Ikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pangkalan pendaratan ikan.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau menikmati sarana pangkalan pendaratan ikan.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah penggunaan sarana pangkalan pendaratan ikan.

Pasal 6

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pemakaian pangkalan pendaratan ikan. 5 B A B IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pangkalan Pendaratan Ikan digolongkan sebagai retribusi jasa umum. B A B V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan pelayanan dan fasilitas serta biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menggunakan pangkalan pendaratan ikan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, biaya pembinaan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…