DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) PPNS mempunyai tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum masing-masing. (2) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS atau dari Kepala SATPOL PP selaku Pelaksana Harian Sekretariat PPNS dan berkoordinasi dengan Penyidik POLRI. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar. 4
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
7.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.
8.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukumnya.
10.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar.
12.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
13.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 5

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.
(2)Kedudukan PPNS dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Pasal 3

(1)PPNS mempunyai tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.
(2)PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS atau dari Kepala SATPOL PP selaku Pelaksana Harian Sekretariat PPNS dan berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPNS mempunyai wewenang :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
2. b.melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan (WASMATLITRIK) dalam rangka mengumpulkan informasi menyangkut pelanggaran pidana;
3. c.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
4. d.menyuruhberhentiseseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
5. e.melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
6. f.mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 6
7. g.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. h.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. i.melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
10. j.melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)PPNS dapat melakukan penangkapan dan/atau tindakan penahanan sepanjang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

BAB III

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 5

(1)Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang serta pemberdayaan PPNS, dibentuk Sekretariat PPNS.
(2)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada SATPOL PP.
(3)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex_officio diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala SATPOL PP.
(4)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan sendiri.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dapat diberikan biaya operasional dan tunjangan khusus dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian biaya operasional dan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

PPNS mempunyai kewajiban :

a.melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran atas Peraturan Daerah;
b.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan benda;
4. 4.pemeriksaan surat;
5. 5.pemeriksaan saksi;
6. 6.pemeriksaan tempat kejadian; dan
7. 7.melakukan penangkapan.
c.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukumnya;
d.melakukan gelar perkara tindak pidana dengan melibatkan Penyidik POLRI dalam wilayah hukumnya; dan
e.membuat laporan pelaksanaan tugas melalui pimpinan SKPD kepada Bupati yang dikoordinasikan oleh Sekretaris PPNS.

BAB V

PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 8

(1)Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
(2)Untuk dapat diangkat menjadi PPNS, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS; 8
2. b.berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan ruang III/a;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. f.setiapunsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan danpelatihan khusus di bidang penyidikan.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diajukan olehBupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan Instansi terkait.

Pasal 9

(1)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), calon PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
(2)Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati.

Pasal 10

(1)Usul pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus melampirkan :
1. a.fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir yang dilegalisir;
2. b.fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir;
3. c.fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
4. d.fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan khusus di bidang penyidikan yang dilegalisir;
5. e.fotokopi penilaian prestasi kerja yang dilegalisir; 9
6. f.surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan pemerintah; dan
7. g.surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
(2)Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…