DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 23 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

regulasi_utama

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PRINSIP BAB III : MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV : SHSB BAB V : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Lingkup Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pejabat Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Standar Harga Satuan Biaya yang selanjutnya disingkat SHSB adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah lingkup Kabupaten Kepulauan Selayar.
11.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
12.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
13.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/anggaran belanja daerah.
14.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pegawai ASN yang diangkat dengan perjanjian kontrak kerja dalam jabatan tertentu oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
15.Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan atau Pekerja Harian Lepas adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

Penyusunan SHSB menganut prinsip:

a.disiplin anggaran;
b.tertib anggaran;
c.kemampuan daerah;
d.karakteristik daerah; dan
e.efektif.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyusunan SHSB dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

SHSB bertujuan untuk menjadi pedoman penetapan biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

BAB IV

SHSB

Pasal 5

SHSB berfungsi sebagai :

a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan/atau
c.bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

(1)SHSB meliputi :
1. a.satuan biaya honorarium;
2. b.satuan biaya jasa kantor;
3. c.satuan biaya konsumsi;
4. d.satuan biaya pemeliharaan;
5. e.satuan biaya sewa; dan
6. f.satuan biaya perjalanan dinas jabatan.
(2)SHSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Mekanisme perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Satuan biaya perjalanan dinas jabatan bagi pejabat Pelaksana Tugas disetarakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan dari jabatan yang dijabatnya.
(2)Pihak lain di luar Pejabat Daerah/Pegawai Negeri/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan atau Pekerja Harian Lepas yang melakukan perjalanan dinas jabatan untuk kepentingan Daerah, penggolongannya ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 722), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Ditetapkan di Benteng pada tanggal 2 BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, MUH. BASLI ALI Diundangkan di Benteng pada tanggal 2s SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, MESDIYONO BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ….. NOMOR ….. Ditetapkan di Benteng Pada tanggal 23 Februari 2023 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH STANDAR HARGA SATUAN BIAYA A. Satuan Belanja Honorarium / 5.1.01.03 Satuan biaya honorarium yang diberikan dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi : A.1. Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan/ 5.1.01.03.07.0001. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Honorarium diberikan kepada : 1) Pengguna Anggaran (PA) sebagai Pejabat Pembuat Komiten 2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pembuat Komiten; 3) Pejabat Pembuat Komitmen yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 4) Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD/Pembantu Kuasa BUD. Satuan biaya Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan terinci pada tabel A.1 Tabel A1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan No Uraian Satuan Harga Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

1.Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 Juta O/B Rp1.040.000,00
2.Nilai pagu dana di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta O/B Rp1.250.000,00
3.Nilai pagu dana di atas Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta O/B Rp1.450.000,00
4.Nilai pagu dana di atas Rp500 Juta s.d. Rp1 Milyar O/B Rp 1.660.000,00
5.Nilai pagu dana di atas Rp 1 Milyar s.d. Rp 2,5 Milyar O/B Rp 1.970.000,00
6.Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar s.d. Rp5 Milyar O/B Rp 2.280.000,00
7.Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar s.d. Rp10 Milyar O/B Rp 2.590.000,00
8.Nilai pagu dana di atas Rp10 Milyar s.d. Rp25 Milyar O/B Rp 3.010.000,00
9.Nilai pagu dana di atas Rp25 Milyar s.d. Rp50 Milyar O/B Rp 3.420.000,00 No Uraian Satuan Harga Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
10.Nilai pagu dana di atas Rp50 Milyar s.d. Rp75 Milyar O/B Rp 3.840.000,00
11.Nilai pagu dana di atas Rp75 Milyar s.d. Rp100 Milyar O/B Rp 4.250.000,00 A.2. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa / 5.1.01.03.07.0002 Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. A.3. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) / 5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ diberikan kepada dengan ketentuan: 1) Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. 2) Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 3) Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Tabel A2 dan A.3 No Uraian Satuan Harga
1.Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa O/B Rp 680.000,00 2. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kepala O/B Rp1.000.000,00 3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretaris/ Staf Pendukung O/B Rp 750.000,00 B. Satuan Belanja Jasa Kantor / 5.1.02.02.01 Satuan biaya Jasa Kantor yang diberikan dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi : B.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Rohaniawan / 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : 1) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual. 2) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas. 3) narasumber atau pembahas berasal dari:

(1)luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
(2)dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan: 1) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau 2) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Honorarium Pembawa Acara, Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat. Honorarium Rohaniawan, Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan. Tabel B1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Rohaniawan No Uraian Satuan Harga Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Rohaniawan 1 Narasumber/Pembahas : 2 Menteri/Pejabat setingkat Menteri /Pejabat Negara Lainnya yang disetarakan O/J Rp 1.700.000,00 3 Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan O/J Rp 1.400.000,00 4 Pejabat Eselon I /yang disetarakan O/J Rp 1.200.000,00 5 Pejabat Eselon II /yang disetarakan O/J Rp 1.000.000,00 6 Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan O/J Rp 900.000,00 7 Honorarium Moderator O/K Rp 700.000,00 8 Honorarium Pembawa Acara O/K Rp 400.000,00 9 Honorarium Jasa Rohaniawan O/K Rp 400.000,00 B.2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan / 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut: 1) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; 2) bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah: a) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau b) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah. 3) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; 4) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan 5) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1) Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. 2) Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. 3) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut: a) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau b) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. 4) Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah kabupaten melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah. Satuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan terinci pada Tabel B.2 di bawah ini: Tabel B.2 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan No Uraian Satuan Harga Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah

1.Pengarah O/B Rp 1.500.000,00
2.Penanggung Jawab O/B Rp 1.250.000,00
3.Ketua O/B Rp 1.000.000,00
4.Wakil Ketua O/B Rp 850.000,00
5.Sekretaris O/B Rp 750.000,00
6.Anggota O/B Rp 700.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Setda
1.Pengarah O/B Rp 750.000,00
2.Penanggung Jawab O/B Rp 700.000,00
3.Ketua O/B Rp 650.000,00
4.Wakil Ketua O/B Rp 600.000,00
5.Sekretaris O/B Rp 500.000,00
6.Anggota O/B Rp 500.000,00 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
1.Ketua/Wakil Ketua Rp 250.000,00
2.Anggota Rp 220.000,00 B.3. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara / 5.1.02.02.01.0005 1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud. 2) Honorarium Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan. Tabel B.3 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara No Uraian Satuan Harga
1.Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli O/K Rp1.800.000,00
2.Honorarium Beracara O/K Rp1.800.000,00 B.4. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan / 5.1.02.02.01.0006 Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Tabel B.4 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan No Uraian Satuan Harga
1.SLTA O/B Rp 2.100.000,00
2.Diploma O/B Rp 2.400.000,00
3.Sarjana O/B Rp 2.600.000,00
4.Megister (S2) O/B Rp 2.800.000,00
5.Doktor (S3) O/B Rp 3.000.000,00 B.5. Honorarium Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website / 5.1.02.02.01.0008 1) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

(1)Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
(2)Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari per review sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal. 2) Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
(1)Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
(2)Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
(3)Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. 3) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
(1)Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
(2)Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
(3)Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud. Tabel B.5 Honorarium Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website No Uraian Satuan Harga Honorarium Tim Penyusun Jurnal

1.Penanggung Jawab O/Terbit Rp 500.000,00
2.Redaktur O/Terbit Rp 400.000,00
3.Penyunting/Editor O/Terbit Rp 300.000,00
4.Desain Grafis O/Terbit Rp 180.000,00
5.Fotografer O/Terbit Rp 180.000,00
6.Sekretariat O/Terbit Rp 150.000,00
7.Pembuat Artikel Per Halaman Rp 200.000,00 Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah
1.Penanggung Jawab O/Terbit Rp 400.000,00
2.Redaktur O/Terbit Rp 300.000,00
3.Penyunting/Editor O/Terbit Rp 250.000,00
4.Desain Grafis O/Terbit Rp 180.000,00
5.Fotografer O/Terbit Rp 180.000,00
6.Sekretariat O/Terbit Rp 150.000,00
7.Pembuat Artikel Per Halaman Rp 100.000,00 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
1.Penanggung Jawab O/Terbit Rp 500.000,00
2.Redaktur O/Terbit Rp 450.000,00
3.Penyunting/Editor O/Terbit Rp 400.000,00
4.Web Admin O/Terbit Rp 350.000,00
5.Web Developer O/Terbit Rp 300.000,00
6.Pembuat Artikel Per Halaman Rp 100.000,00 B.6. Honorarium Penyelenggara Ujian / 5.1.02.02.01.0009 Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Tabel B.6 Honorarium Penyelenggara Ujian No Uraian Satuan Harga Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar 1. Penyusun atau Pembuat Bahan ujian Naskah/Pelajaran Rp 150.000,00 2. Pengawas Ujian OH Rp 240.000,00 3. Pemeriksa Hasil Ujian Siswa/Mata Ujian Rp 5.000,00 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah 1. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Naskah/Pelajaran Rp 190.000,00 2. Pengawas Ujian OH Rp 270.000,00 3. Pemeriksa Hasil Ujian Siswa/Mata Ujian Rp 7.500,00 B.7. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan / 5.1.02.02.01.0011 1) Honorarium Penceramah Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1)berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
(2)berasal dari dalam perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
(3)dalam hal penceramah tersebut berasal dari perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah. 2) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Perangkat Daerah Penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari perangkat daerah penyelenggara. 3) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
(1)bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(2)satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen). 5) Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sehingga berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
(1)merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
(2)dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
(3)jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
(4)jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
(5)jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit. Tabel B.7 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) No Uraian Satuan Harga 1 Honorarium Penceramah OJP Rp 1.000.000,00 2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara OJP Rp 300.000,00 3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam perangkat daerah penyelenggara OJP Rp 200.000,00 4 Honorarium Penyusun Modul Diklat Per Modul Rp 500.000,00 5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat 5.1 Lama Diklat s.d 5 hari :

1.Penanggung Jawab
2.Ketua/Wakil Ketua
3.Sekretaris
4.Anggota O/K O/K O/K O/K Rp 450.000,00 Rp 400.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 5.2 Lama Diklat 6 s.d 30 hari :
1.Penanggung Jawab
2.Ketua/Wakil Ketua
3.Sekretaris
4.Anggota O/K O/K O/K O/K Rp 675.000,00 Rp 600.000,00 Rp 450.000,00 Rp 450.000,00 5.3 Lama Diklat lebih dari 30 hari :
1.Penanggung Jawab
2.Ketua/Wakil Ketua
3.Sekretaris
4.Anggota O/K O/K O/K O/K Rp 900.000,00 Rp 800.000,00 Rp 600.000,00 Rp 600.000,00 B.8. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah / 5.1.02.02.01.0012
1.Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
2.Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.
3.Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel B.8 Tabel B.8 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah No Uraian Satuan Harga Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan:

a.Pembina
b.Pengarah
c.Ketua
d.Wakil Ketua
e.Sekretaris
f.Anggota O/B O/B O/B O/B O/B O/B Rp 3.500.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 1.300.000,00 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan:
a.Ketua
b.Sekretaris
c.Anggota O/B O/B O/B Rp 1.000.000,00 Rp 900.000,00 Rp 600.000,00 C. SATUAN BELANJA KOMSUMSI Satuan belanja / biaya Konsumsi digunakan untuk pengadaan makanan dan minuman untuk peserta rapat/pertemuan/kegiatan lainnya yang melibatkan satuan perangkat daerah dan/atau masyarakat. Satuan belanja komsumsi terinci pada tabel dibawah ini : Tabel C SATUAN BELANJA KOMSUMSI No Uraian Satuan Harga SATUAN BELANJA KOMSUMSI 1 Makan O/K Rp 45.000,00 2 Snack/Kue O/K Rp 24.000,00 D. SATUAN BELANJA PEMELIHARAAN D.1. Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri a) Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. b) Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. c) Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

(1)gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
(2)gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. Satuan biaya pemeliharaan terinci pada table D.1 Tabel D.1 Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri No Uraian Satuan Harga Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung 1 Gedung Bertingkat M²/Tahun Rp 209.000,00 2 Gedung Tidak Bertingkat M²/Tahun Rp 190.000,00 3 Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor M²/Tahun Rp 11.000,00 D.2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat dan Kedaraan Dinas Operasional a) Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. b) Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c) Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
(1)Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:  kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau  pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
(2)satuan biaya Kendaraan dinas operasional tidak termasuk bagi kendaraan pemadam kebakaran. Tabel D.2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat dan Kedaraan Dinas Operasional No Uraian Satuan Harga Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat dan Kendaraan Dinas Operasional 1 Kendaraan Dinas Pejabat :
1. a.Kendaraan Kepala Daerah/Ketua DPRD
2. b.Kendaraan Anggota DPRD
3. c.Kendaraan Pejabat Eselon II Unit/Thn Unit/Thn Unit/Thn Rp 41.900.000,00 Rp 41.000.000,00 Rp. 38.630.000,00 2 Kendaraan Dinas Operasional:
4. a.Kendaraan Roda 2 (dua)
5. b.Kendaraan Roda 4 (empat)
6. c.Kendaraan Double Gardan Unit/Thn Unit/Thn Unit/Thn Rp 3.640.000.00 Rp 33.630.000,00 Rp 36.320.000,00 3 Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional dalam lingkungan kantor, Roda 6 dan Speed Boat Operasional Dalam Lingkungan Kantor Unit/Thn Rp 9.750.000,00 Roda 6 Unit/Thn Rp 37.110.000,00 Speed boat Unit/Thn Rp 20.240.000,00 D.3. Pemeliharaan Sarana Kantor Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC Split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian tinta/toner. Tabel D.3 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor No Uraian Satuan Harga 1 Inventaris Kantor Pegawai/Tahun Rp 80.000,00 2 Personal Computer/Notebook Unit/Tahun Rp 730.000,00 3 Printer Unit/Tahun Rp 690.000,00 4 Ac Split Unit/Tahun Rp 610.000,00 5 Genset lebih kecil dari 50 KVA Unit/Tahun Rp 7.190.000,00 6 Genset 75 KVA Unit/Tahun Rp 8.640.000,00 7 Genset 100 KVA Unit/Tahun Rp 10.150.000,00 8 Genset 125 KVA Unit/Tahun Rp 10.780.000,00 9 Genset 150 KVA Unit/Tahun Rp 13.260.000,00 10 Genset 175 KVA Unit/Tahun Rp 14.810.000,00 11 Genset 200 KVA Unit/Tahun Rp 15.850.000,00 12 Genset 250 KVA Unit/Tahun Rp 16.790.000,00 13 Genset 275 KVA Unit/Tahun Rp 17.760.000,00 14 Genset 300 KVA Unit/Tahun Rp 20.960.000,00 15 Genset 350 KVA Unit/Tahun Rp 22.960.000,00 16 Genset 450 KVA Unit/Tahun Rp 25.620.000,00 17 Genset 500 KVA Unit/Tahun Rp 31.770.000,00 E. SATUAN BELANJA SEWA E.1. Satuan Biaya Sewa Kendaraan dan Ruangan/Gedung 1) Satuan Biaya Sewa Kendaraan Insidential a) Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil (tidak bersifat terus-menerus, diperuntukkan dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien). b) Satuan biaya sewa sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi. c) Pihak satuan kerja wajib melakukan perjanjian kerja sama antar satuan kerja penyewa dengan pihak penyedia. d) Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satker penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan. 2) Satuan Biaya Sewa Ruangan/Gedung a) Satuan biaya sewa ruangan/gedung diperuntukkan dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan tempat luas dan berskala besar, dan dikarenakan tidak tersedia ruangan/gedung dimaksud, dan harus dilakukan secara selektif dan efisien dengan mempertimbangkan urgensinya. b) Sewa ruangan/gedung kecil adalah ruangan yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas kurang dari 40 (empat puluh) orang. Sewa ruangan/gedung besar adalah ruangan yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 40 (empat puluh) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound sistem dan fasilitas ruang pertemuan lainnya. c) Pihak satuan kerja wajib melakukan perjanjian kerja sama antar satuan kerja penyewa dengan pihak penyedia. Tabel E.1 Satuan Biaya Sewa Kendaraan dan Ruangan/Gedung No Uraian Satuan Harga Satuan Biaya Sewa Kendaraan Insidentil : 1 Roda 4 Unit/Hari Rp 796.000,00 2 Roda 6 (Bus Sedang) Unit/Hari Rp 2.708.000,00 3 Roda 6 (Bus Besar) Unit/Hari Rp 3.434.000,00 Satuan Biaya Sewa Gedung/Ruangan 1 Sewa Ruangan/Gedung Kecil Unit/Hari Rp 1.500.000,00 2 Sewa Ruangan/Gedung Besar Unit/Hari Rp 2.500.000,00 E.2. Satuan Biaya Sewa Kapal Motor Laut Dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan Kepulauan Dalam Kabupaten Yang Sama (Pergi-Pulang) dan Biaya Sewa Kapal Motor Laut / Joloro Anatar Desa Kepulauan dalam wilayah Kecamatan. 1) Satuan biaya sewa kapal motor laut dari ibukota kabupaten ke kecamatan kepulauan dalam kabupaten yang sama (pergi-pulang). 2) Satuan biaya sewa kapal motor laut diperuntukkan dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas laut. 3) Satuan biaya sewa kapal motor laut digunakan untuk satu kali jalan (pergi- pulang). 4) Satuan biaya sewa kapal motor laut sudah termasuk biaya bahan bakar minyak dan pengemudi. 5) Satuan biaya sewa kapal motor laut dibayarkan secara rill cost. 6) Pihak satuan kerja wajib melakukan perjanjian kerjasama antar satuan kerja penyewa dengan pihak penyedia. 7) Pihak penyedia menjamin bahwa kapal motor laut yang disewa siap pakai dan menyediakan pengganti kapal motor jika tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tabel E.2 Satuan Biaya Sewa Kapal Motor Laut Dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan Kepulauan Dalam Kabupaten Yang Sama (Pergi Pulang) No Uraian Satuan Harga 1 Benteng – Pasilambena Unit/Kali Rp 35.000.000,00 2 Benteng – Pasimarannu Unit/Kali Rp 30.000.000,00 3 Benteng – Takabonerate Unit/Kali Rp 20.000.000,00 4 Benteng – Pasimasunggu Unit/Kali Rp 25.000.000,00 5 Benteng - Pasimasunggu Timur Unit/Kali Rp 25.000.000,00 6 Benteng - Seluruh Kecamatan Kepulauan Unit/Kali Rp 65.000.000,00 7 Antara Desa ke Desa Kepulauan Unit/Kali Rp 3.000.000,00 F. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota, dalam kota, dan/atau batas negara dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka :
7. a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
8. b.mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
9. c.pengumandahan (detasering);
10. d.menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
11. e.menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
12. f.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
13. g.mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri;
14. h.penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
15. i.mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
16. j.penugasan kepada tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip antara lain :
17. a.selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
18. b.ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
19. c.efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
20. d.akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :
21. a.uang harian;
22. b.biaya transportasi;
23. c.biaya penginapan;
24. d.uang representasi perjalanan dinas; dan
25. e.biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19. Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :
  1. 1.perjalanan dinas jabatan dalam daerah;
  2. 2.perjalanan dinas jabatan luar daerah yang terdiri atas :
26. a.perjalanan dinas jabatan luar Daerah dalam Provinsi;
27. b.perjalanan dinas jabatan luar Daerah luar provinsi; dan
28. c.perjalanan dinas jabatan luar negeri. F.1. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah Perjalanan Dinas Jabatan dalam wilayah Kecamatan Benteng untuk pelaksanaan Rapat, Monitoring, Evaluasi dan kegiatan yang sifatnya ceremonial tidak diperkenankan menggunakan Perjalanan Dinas. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam Daerah bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan atau Pekerja Harian Lepas terinci pada tabel F.1 Tabel F.1 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah No Tingkat Satuan Uang Saku /Transport Uang Representasi 1 Tingkat A1 (Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD) O/H 170.000 125.000 2 Tingkat A2 untuk Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah O/H 170.000 100.000 3 Tingkat A3 untuk Pejabat Eselon II b O/H 170.000 75.000 4 Tingkat B1 untuk Pejabat Eselon III a dan Pejabat Fungsional Ahli Madya O/H 170.000 - 5 Tingkat B2 untuk Pejabat Eselon III b dan Pejabat Fungsional Ahli Muda O/H 170.000 - 6 Tingkat B3 untuk Pejabat Eselon IV a dan Pejabat Fungsional Ahli Pertama O/H 170.000 - 7 Tingkat C1 untuk Golongan IV/III, Pegawai Pemerintah dengan Perjanian Kerja serta Pejabat Fungsional Penyelia dan Mahir O/H 150.000 - 8 Tingkat C2 untuk Golongan II/I dan Pejabat Fungsional Terampil dan Pemula O/H 150.000 - 9 Tingkat C3 untuk Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan atau Pekerja Harian Lepas/pihak lain O/H 150.000 - F.2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dari Wilayah Kecamatan Daratan Ke Wilayah Kecamatan Kepulauan dan Dari Wilayah Kecamatan Kepulauan Ke Wilayah Kecamatan Daratan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan atau Pekerja Harian Lepas yang dilaksanakan dalam daerah dari wilayah kecamatan daratan ke wilayah kecamatan kepulauan dan dari wilayah kecamatan kepulauan ke wilayah kecamatan daratan termasuk desa polassi, desa bahuluang, desa tambolongan dan desa menara indah terinci pada tabel F.2 Tabel F.2 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah Dari Wilayah Kecamatan Daratan Ke Wilayah Kecamatan Kepulauan dan Dari Wilayah Kecamatan Kepulauan Ke Wilayah Kecamatan Daratan No Kecamat an Tujuan Uang Harian Uang Represen tase (Perhari)Tingkat A1 Tingkat A2 Tingkat A3 Tingkat B1 Tingkat B2 Tingkat B3 Tingkat C1 Tingkat C2 Tingkat C3 1 Takabone rate 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 125.000 2 Pasimasu nggu 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 75.000 3 Pasimasu nggu Timur 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 65.000 4 Pasimara nnu 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 5 Pasilamb ena 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 6 Desa Polassi 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 7 Desa Tambolon gan 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 8 Desa Khusu Bahulua ng 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 9 Desa Menara Indah 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 F.3. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dari Wilayah Kecamatan Daratan Ke Wilayah Kecamatan Kepulauan dan Dari Wilayah Kecamatan Kepulauan Ke Wilayah Kecamatan Daratan Untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan tabel F.3. pembebanan belanja perjalanan dinas bersifat lumpsum dengan disertai kwitansi yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas serta rincian pengeluaran rill. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dari Wilayah Kecamatan Daratan Ke Wilayah Kecamatan Kepulauan dan Dari Wilayah Kecamatan Kepulauan Ke Wilayah Kecamatan Daratan termasuk desa polassi, desa bahuluang, desa tambolongan dan desa menara indah. Biaya penginapan khusus desa bontolebang, desa bontoborusu dan desa kahu- kahu bisa dibebankan jika disertai dengan kondisi : - kegiatan berpusat di lokasi perjalanan dinas; - situasi dan kondisi yang tidak memungkinkanuntuk pulang pergi ke ibukota kabupaten pada hari yang sama; - kondisi alam tertentu tidak memungkinkan untuk pulang pergi ke ibukota kabupaten pada hari yang sama; terinci pada tabel F.3 Tabel F.3 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah Dari Wilayah Kecamatan Daratan Ke Wilayah Kecamatan Kepulauan Dan Dari Wilayah Kecamatan Kepulauan Ke Wilayah Kecamatan Daratan No Kecamatan Tujuan Tarif Penginapan Satuan Tingkat A1 Tingkat A2-A3 Tingkat B1-B2 Tingkat B3-CI-C2 Tingkat C3 1 Takabonerate 255.000 240.000 225.000 210.000 195.000 O/H 2 Pasimasunggu 255.000 240.000 225.000 210.000 195.000 O/H 3 Pasimasunggu Timur 255.000 240.000 225.000 210.000 195.000 O/H 4 Pasimarannu 255.000 240.000 225.000 210.000 195.000 O/H 5 Pasilambena 255.000 240.000 225.000 210.000 195.000 O/H 6 Desa Polassi 255.000 240.000 225.000 210.000 195.000 O/H 7 Desa Tambolongan 255.000 240.000 225.000 210.000 195.000 O/H 8 Desa Khusus Bahuluang 255.000 240.000 225.000 210.000 195.000 O/H 9 Desa Bontolebang 255.000 240.000 225.000 210.000 195.000 O/H 10 Desa Bontoborusu 255.000 240.000 225.000 210.000 195.000 O/H 11 Desa Kahu-Kahu 255.000 240.000 225.000 210.000 195.000 O/H 12 Desa Menara Indah 255.000 240.000 225.000 210.000 195.000 O/H F.4. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah Dalam Provinsi Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan atau Pekerja Harian Lepas yang dilaksanakan luar daerah dalam provinsi terinci pada table F.4 Tabel F.4 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah Dalam Provinsi No Tingkat Uang Harian Uang Representasi Satuan Uang Saku Uang Makan Uang Transport 1 Tingkat A1 (Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD) 200.000 120.000 110.000 250.000 O/H 2 Tingkat A2 untuk Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah 200.000 120.000 110.000 200.000 O/H 3 Tingkat A3 untuk Pejabat Eselon II b 200.000 120.000 110.000 150.000 O/H 4 Tingkat B1 untuk Pejabat Eselon III a dan Pejabat Fungsional Ahli Madya 200.000 120.000 110.000 O/H 5 Tingkat B2 untuk Pejabat Eselon III b dan Pejabat Fungsional Ahli Muda 200.000 120.000 110.000 O/H 6 Tingkat B3 untuk Pejabat Eselon IV a dan Pejabat Fungsional Ahli Pertama 200.000 120.000 110.000 O/H 7 Tingkat C1 untuk Golongan IV/III, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta Pejabat Fungsional Penyelia dan Mahir 200.000 120.000 110.000 O/H 8 Tingkat C2 untuk Golongan II/I dan Pejabat Fungsional Terampil dan Pemula 200.000 120.000 110.000 O/H 9 Tingkat C3 untuk Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan atau Pekerja Harian Lepas 200.000 120.000 110.000 O/H F.5. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah Luar Provinsi Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan atau Pekerja Harian Lepas yang dilaksanakan luar daerah luar provinsi terinci pada tabel F.5 Tabel F.5 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah Luar Provinsi No Provinsi Tujuan Satuan Uang Harian Ket 1 ACEH O/H 360.000 2 SUMATERA UTARA O/H 370.000 3 RIAU O/H 370.000 4 KEPULAUAN RIAU O/H 370.000 5 JAMBI O/H 370.000 6 SUMATERA BARAT O/H 380.000 7 SUMATERA SELATAN O/H 380.000 8 LAMPUNG O/H 380.000 9 BENGKULU O/H 380.000 10 BANGKA BELITUNG O/H 410.000 11 BANTEN O/H 370.000 12 JAWA BARAT O/H 430.000 13 D.K.I. JAKARTA O/H 530.000 14 JAWA TENGAH O/H 370.000 15 DI. YOGYAKARTA O/H 420.000 16 JAWA TIMUR O/H 410.000 17 BALI O/H 480.000 18 NUSA TEANGGARA BARAT O/H 440.000 19 NUSA TENGGARA TIMUR O/H 430.000 20 KALIMANTAN BARAT O/H 380.000 21 KALIMANTAN TENGAH O/H 360.000 22 KALIMANTAN SELATAN O/H 380.000 23 KALIMANTAN TIMUR O/H 430.000 24 KALIMANTAN UTARA O/H 430.000 25 SULAWESI UTARA O/H 370.000 26 GORONTALO O/H 370.000 27 SULAWESI BARAT O/H 410.000 28 SULAWESI TENGAH O/H 370.000 29 SULAWESI TENGGARA O/H 380.000 30 MALUKU O/H 380.000 31 MALUKU UTARA O/H 430.000 32 PAPUA O/H 580.000 33 PAPUA BARAT O/H 480.000 F.6. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Jabatan Di Luar Kabupaten Kepulauan Selayar Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan atau Pekerja Harian Lepas yang melaksanakan tugas/perjalanan dinas keluar daerah tidak menggunakan penginapan, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen). Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Jabatan di luar kabupaten kepulauan selayar bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan atau Pekerja Harian Lepas terinci pada table F.6 Tabel F.6 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Jabatan Di Luar Kabupaten Kepulauan Selayar No Provinsi Tujuan Satuan Tarif Hotel Tingkat A1 Tingkat A2-A3 Tingkat B1-B2 Tingkat B3-C1-C2 Tingkat C3 1 ACEH O/H 4.420.000 3.526.000 1.294.000 556.000 370.000 2 SUMATERA UTARA O/H 4.960.000 1.518.000 1.110.000 530.000 310.000 3 RIAU O/H 3.820.000 3.119.000 1.650.000 852.000 380.000 4 KEPULAUAN RIAU O/H 4.275.000 1.854.000 1.037.000 792.000 280.000 5 JAMBI O/H 4.000.000 3.337.000 1.212.000 580.000 290.000 6 SUMATERA BARAT O/H 5.236.000 3.332.000 1.353.000 650.000 370.000 7 SUMATERA SELATAN O/H 5.850.000 3.083.000 1.571.000 861.000 310.000 8 LAMPUNG O/H 4.491.000 2.067.000 1.140.000 580.000 356.000 9 BENGKULU O/H 2.071.000 1.628.000 1.546.000 630.000 510.000 10 BANGKA BELITUNG O/H 3.827.000 2.838.000 1.957.000 622.000 304.000 11 BANTEN O/H 5.725.000 2.373.000 1.000.000 718.000 400.000 12 JAWA BARAT O/H 5.381.000 2.755.000 1.006.000 570.000 463.000 13 D.K.I. JAKARTA O/H 5.850.000 1.490.000 992.000 730.000 400.000 14 JAWA TENGAH O/H 4.242.000 1.480.000 954.000 600.000 350.000 15 DI. YOGYAKARTA O/H 5.017.000 2.695.000 1.384.000 845.000 461.000 16 JAWA TIMUR O/H 4.400.000 1.605.000 1.070.000 664.000 329.000 17 BALI O/H 4.890.000 1.946.000 990.000 910.000 658.000 18 NUSA TEANGGARA BARAT O/H 3.500.000 2.648.000 1.418.000 580.000 360.000 19 NUSA TENGGARA TIMUR O/H 3.000.000 1.493.000 1.355.000 550.000 400.000 20 KALIMANTAN BARAT O/H 2.654.000 1.538.000 1.125.000 538.000 361.000 21 KALIMANTAN TENGAH O/H 4.901.000 3.391.000 1.160.000 659.000 436.000 22 KALIMANTAN SELATAN O/H 4.797.000 3.316.000 1.500.000 540.000 379.000 23 KALIMANTAN TIMUR O/H 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 450.000 24 KALIMANTAN UTARA O/H 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 450.000 25 SULAWESI UTARA O/H 4.919.000 2.290.000 924.000 782.000 342.000 26 GORONTALO O/H 4.168.000 2.549.000 1.431.000 764.000 240.000 27 SULAWESI BARAT O/H 4.076.000 2.581.000 1.075.000 704.000 360.000 28 SULAWESI SELATAN O/H 4.820.000 1.550.000 1.020.000 732.000 378.000 29 SULAWESI TENGAH O/H 2.309.000 2.027.000 1.567.000 951.000 389.000 30 SULAWESI TENGGARA O/H 2.475.000 2.059.000 1.297.000 786.000 420.000 31 MALUKU O/H 3.467.000 3.240.000 1.048.000 667.000 414.000 32 MALUKU UTARA O/H 3.440.000 3.175.000 1.073.000 600.000 380.000 33 PAPUA O/H 3.859.000 3.318.000 2.521.000 829.000 414.000 34 PAPUA BARAT O/H 3.872.000 3.212.000 2.056.000 718.000 370.000 F.7. Biaya Pesawat Perjalanan Dinas Jabatan Satuan Biaya Pesawat Perjalanan Dinas Jabatan pergi pulang terinci pada tabel F.6 Tabel F.6 Satuan Biaya Pesawat Perjalanan Dinas Jabatan Pergi Pulang (PP) No Kota Satuan Biaya Tiket Asal Tujuan Bisnis Ekonomi 1 MAKASSAR JAKARATA 7.444.000 3.829.000 2 MAKASSAR AMBON 6.022.000 3.455.000 3 MAKASSAR BALIKPAPANG 12.664.000 6.150.000 4 MAKASSAR BANDA ACEH 12.760.000 6.781.000 5 MAKASSAR BANDAR LAMPUNG 8.161.000 4.161.000 6 MAKASSAR BATAM 10.375.000 5.337.000 7 MAKASSAR DENPASAR 4.182.000 2.631.000 8 MAKASSAR JAMBI 9.659.000 4.952.000 9 MAKASSAR KUPANG 7.637.000 4.311.000 10 MAKASSAR YOGYAKARTA 6.525.000 3.893.000 11 MAKASSAR BIAK 8.493.000 4.931.000 12 MAKASSAR JAYAPURA 10.193.000 5.787.000 13 MAKASSAR KENDARI 2.663.000 1.786.000 14 MAKASSAR MENADO 5.327.000 2.909.000 15 MAKASSAR TIMIKA 11.723.000 6.567.000 16 MAKASSAR MALANG 10.129.000 5.166.000 17 MAKASSAR MATARAM 4.717.000 2.909.000 18 MAKASSAR MEDAN 12.514.000 6.172.000 19 MAKASSAR PADANG 10.974.000 5.402.000 20 MAKASSAR PALEMBANG 9.466.000 4.781.000 21 MAKASSAR PALU 4.268.000 2.578.000 22 MAKASSAR PANGKAL PINANG 9.060.000 4.663.000 23 MAKASSAR PONTIANAK 9.915.000 5.241.000 24 MAKASSAR SEMARANG 9.466.000 4.706.000 25 MAKASSAR SOLO 9.466.000 4.845.000 26 MAKASSAR SUARABAYA 5.936.000 3.433.000 F.8. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri Perjalanan Dinas Luar negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Perjalanan dinas jabatan luar negeri dilakukan dalam rangka :
29. a.penjajakan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
30. b.tindak lanjut kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
31. c.mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
32. d.studi banding, seminar, lokakarya, konferensi;
33. e.pertemuan internasional;
34. f.penandatanganan naskah kerjasama; dan
35. g.narasumber/pembicara. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri dan satuan tiket biaya pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang terinci pada tabel G.1 dan G.2 Tabel G.1 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri (dalam U$$) No Negara Satuan Golongan A1 A2-A3 B1-B2-B3 C1-C2-C3 AMERIKA UTARA 1 Amerika Serikat O/H 659 563 505 447 2 Kanada O/H 552 467 416 365 AMERIKA SELATAN 3 Argentina O/H 534 402 351 349 4 Venezuela O/H 557 388 344 343 5 Brasil O/H 436 396 378 351 6 Chili O/H 434 370 332 294 7 Kolombia O/H 466 413 405 365 8 Peru O/H 459 352 320 280 9 Suriname O/H 398 364 268 268 10 Ekuador O/H 416 355 319 283 AMERIKA TENGAH 11 Meksiko O/H 553 468 417 366 12 Kuba O/H 453 385 345 305 13 Panama O/H 418 357 320 283 EROPA BARAT 14 Austria O/H 504 453 347 317 15 Belgia O/H 504 453 347 317 16 Perancis O/H 548 464 413 381 17 Jerman O/H 485 415 368 324 18 Belanda O/H 485 416 368 324 19 Swiss O/H 636 570 444 401 EROPA UTARA 20 Denmark O/H 569 491 428 375 21 Finlandia O/H 442 442 394 346 22 Norwegia O/H 621 559 389 386 23 Swedia O/H 615 519 461 403 24 Inggris O/H 792 774 583 582 EROPA SELATAN 25 Bosnia & Herzegovina O/H 456 420 334 333 26 Kroasia O/H 555 506 406 405 27 Spanyol O/H 457 413 335 296 28 Yunani O/H 427 379 327 289 29 Italia O/H 702 637 446 427 30 Portugal O/H 425 382 308 273 31 Serbia O/H 417 375 326 288 EROPA TIMUR 32 Bulgaria O/H 406 367 320 284 33 Ceko O/H 618 526 447 367 34 Hongaria O/H 485 438 390 345 35 Polandia O/H 478 415 363 320 36 Rumania O/H 416 381 313 277 37 Rusia O/H 556 512 407 406 38 Slovakia O/H 437 394 341 303 39 Ukraina O/H 485 436 375 331 AFRIKA BARAT 40 Nigeria O/H 468 428 405 370 41 Senegal 461 393 336 311 AFRIKA TIMUR 42 Etiopia O/H 420 374 330 285 43 Kenya O/H 457 418 344 308 44 Madagaskar O/H 396 366 286 252 45 Tanzania O/H 458 386 357 303 46 Zimbabwe O/H 430 400 330 316 47 Mozambik O/H 472 436 356 319 AFRIKA SELATAN 48 Namibia O/H 442 376 312 269 49 Afrika Selatan O/H 440 400 363 317 AFRIKA UTARA 50 Aljazair O/H 394 361 319 290 51 Mesir O/H 481 426 405 361 52 Maroko O/H 403 353 310 272 53 Tunisia O/H 379 300 266 237 54 Sudan O/H 443 408 358 280 55 Libya O/H 456 393 340 320 ASIA BARAT 56 Azerbaijan O/H 498 459 365 364 57 Bahrain O/H 475 424 284 217 58 Irak O/H 461 392 351 310 59 Yordania O/H 504 428 382 336 60 Kuwait O/H 581 491 437 383 61 Libanon O/H 457 389 348 307 62 Qatar O/H 506 448 349 290 63 Suriah O/H 358 301 272 243 64 Turki O/H 456 364 311 276 65 Uni Emirat Arab O/H 594 502 446 391 66 Yaman O/H 353 249 226 204 67 Saudi Arabia O/H 468 398 356 314 68 Kesultanan Oman O/H 516 437 390 343 ASIA TIMUR 69 Republik Rakyat Tiongkok O/H 411 351 315 279 70 Hongkong O/H 601 507 451 395 71 Jepang O/H 519 428 382 336 72 Korea Selatan O/H 515 467 425 421 73 Korea Utara O/H 494 321 300 278 ASIA SELATAN 74 Afganistan O/H 385 262 238 214 75 Bangladesh O/H 339 313 243 238 76 India O/H 422 329 327 325 77 Pakistan O/H 343 277 251 225 78 Srilanka O/H 388 332 299 266 79 Iran O/H 421 332 299 226 ASIA TENGAH 80 Uzbekistan O/H 392 352 287 254 81 Kazakhstan O/H 456 420 334 333 ASIA TENGGARA 82 Filipina O/H 412 367 266 226 83 Singapura O/H 615 519 461 403 84 Malaysia O/H 394 304 274 244 85 Thailand O/H 392 330 297 264 86 Myanmar O/H 368 250 210 196 87 Laos O/H 380 277 251 225 88 Vietnam O/H 383 292 244 219 89 Brunei Darussalam O/H 374 278 252 226 90 Kamboja O/H 296 223 201 196 91 Timor Leste O/H 392 354 236 212 ASIA PASIFIK 92 Australia O/H 636 585 424 393 93 Selandia Baru O/H 545 461 411 361 94 Kaledonia Baru O/H 425 387 299 266 95 Papua Nugini O/H 520 476 429 376 96 Fiji O/H 427 365 327 289 Tabel G.2 Satuan Tiket Biaya Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (dalam U$$) No Negara Besaran Eksekutif Bisnis Ekonomi AMERIKA UTARA 1 Chicago 12,733 6,891 3,662 2 Houston 12,635 6,487 3,591 3 Los Angeles 11,411 5,925 3,242 4 New York 15,101 6,179 3,839 5 Ottawa 12,266 6,924 4,083 6 San Fransisco 13,438 7,138 2,987 7 Toronto 11,750 8,564 3,201 8 Vancouver 10,902 7,458 3,277 9 Washington 15,150 8,652 3,930 AMERIKA SELATAN 10 Bogota 18,399 9,426 7,713 11 Brasilia 16,393 11,518 5,970 12 Boenos Aires 23,000 15,300 10,400 13 Caracas 23,128 13,837 6,825 14 Paramaribo 15,018 9,494 7,353 15 Santiago de Chile 21,874 15,539 8,900 16 Quito 17,325 16,269 12,127 17 Lima 8,263 8,263 5,038 AMERIKA TENGAH 18 Meksiko 11,822 7,831 3,966 19 Havana 14,702 11,223 7,335 20 Panama 15,532 9,306 6,195 EROPA BARAT 21 Vienna 10,520 4,177 3,357 22 Brussel 10,713 5,994 3,870 23 Marseille 10,850 5,074 3,541 24 Paris 10,724 6,085 3,331 25 Berlin 10,277 6,126 3,959 26 Bern 11,478 6,778 4,355 27 Bonn 10,945 5,023 3,753 28 Hamburg 9,938 7,639 4,108 29 Geneva 8,166 5,370 4,333 30 Amsterdam 8,216 5,898 3,331 31 Den Haag 8,216 5,898 3,331 32 Frankfurt 7,660 4,037 1,065 EROPA UTARA 33 Kopenhagen 9,696 4,920 3,730 34 Helsinki 10,023 5,931 3,681 35 Stockholm 9,917 5,506 3,433 36 London 11,410 7,293 4,153 37 Oslo 9,856 4,773 4,049 EROPA SELATAN 38 Sarajevo 11,778 7,129 6,033 39 Zagreb 16,974 10,177 5,182 40 Athens 14,911 9,256 8,041 41 Lisbon 9,309 4,746 3,383 42 Madrid 10,393 4,767 3,631 43 Roma 10,000 6,000 4,500 44 Beograd 10,318 6,404 5,564 45 Vatikan 10,000 6,000 4,500 EROPA TIMUR 46 Bratislava 7,125 4,423 3,842 47 Bucharest 8,839 4,982 4,113 48 Kiev 10,860 6,029 5,193 49 Moskow 9,537 7,206 5,143 50 Praha 19,318 11,848 6,748 51 Sofia 7,473 6,346 3,612 52 Warsawa 10,777 5,052 3,447 53 Budapest 8,839 5,979 2,187 AFRIKA BARAT 54 Dakkar 12,900 9,848 8,555 55 Abuja 10,281 7,848 6,818 AFRIKA TIMUR 56 Addis Ababa 7,700 5,808 5,552 57 Nairobi 8,732 7,966 6,081 58 Antananarivo 11,779 9,000 8,282 59 Dar Es Salaam 8,947 6,599 5,733 60 Harare 11,118 10,600 5,747 AFRIKA SELATAN 61 Windhoek 18,241 11,774 7,510 62 Cape Town 17,182 9,703 8,429 63 ohannes burg 12,943 9,802 7,216 64 Maputo 11,255 8,524 6,275 65 Pretoria 12,943 9,802 7,216 AFRIKA UTARA 66 Algiers 9,536 6,593 5,710 67 Kairo 8,683 7,122 4,483 68 Khartoum 5,904 4,507 3,915 69 Rabbat 8,910 7,721 5,665 70 Tripoli 6,551 5,706 4,975 71 Tunisia 9,419 5,018 3,619 ASIA BARAT 72 Manama 6,573 6,154 4,827 73 Baghdad 5,433 4,148 3,545 74 Amman 7,561 6,431 3,545 75 Kuwait 6,771 4,273 3,110 76 Beirut 7,703 4,490 3,730 77 Doha 5,216 3,639 2,745 78 Damaskus 8,684 5,390 3,325 79 Ankara 9,449 6,643 3,581 80 Abu Dhabi 5,283 4,976 2,727 81 Sanaa 8,205 5,878 3,679 82 Jeddah 6,446 3,785 3,321 83 Muscat 6,469 5,156 3,727 84 Riyadh 5,359 3,510 3,000 85 Istanbul 11,061 4,435 2,467 86 Dubai 4,207 4,207 1,920 ASIA TENGAH 87 Tashkent 13,617 8,453 7,343 88 Astana 13,661 12,089 8,962 89 Baku 13,234 8,556 2,281 ASIA TIMUR 90 Beijing 2,595 2,140 1,623 91 Hongkong 3,028 2,633 1,257 92 Osaka 3,204 2,686 1,864 93 Tokyo 3,734 2,675 1,835 94 Pyongyang 4,040 2,220 1,660 95 Seoul 3,233 2,966 1,737 96 Shanghai 3,122 2,749 1,304 97 Guangzhou 3,122 2,749 1,304 ASIA SELATAN 98 Kabul 6,307 3,905 3,208 99 Teheran 5,800 4,600 3,200 100 Kolombo 3,119 2,562 1,628 101 Dhaka 3,063 2,417 1,092 102 Islamabad 5,482 3,333 2,501 103 Karachi 4,226 3,633 2,321 104 New Delhi 3,500 2,500 1,500 105 Mumbai 3,063 2,417 1,092 ASIA TENGGARA 106 Bandar Seri Bagawan 1,628 1,147 919 107 Bangkok 2.344 1,155 823 108 Davao City 2,757 2.558 1,641 109 Dilli 747 491 350 110 Hanoi 1,833 1,833 1,656 111 Ho Chi Minh 1,677 1,503 1,235 112 Johor Bahru 1,195 911 525 113 Kota Kinabalu 1,894 1,427 694 114 Kuala Lumpur 1,158 659 585 115 Kuching 2,659 1,900 364 116 Manila 2,453 1,614 1,150 117 Penang 918 766 545 118 Phnom Penh 2,202 1,981 1,627 119 Singapura 991 673 403 120 Vientiane 2,274 2,025 1,420 121 Yangon 1,468 1,212 1,053 122 Tawau 1,894 1,427 694 123 Songkhla 2,344 1,155 823 ASIA PASIFIK 124 Canberra 6,304 6,304 2,500 125 Darwin 6,689 4,900 3,964 126 Melbourne 4,886 3,814 2,858 127 Noumea 6,940 5,917 1,916 128 Perth 5,771 1,801 1,525 129 Port Moresby 17,090 13,835 8,252 130 Suva 12,668 4,461 2,669 131 Sydney 4,629 4,237 2,557 132 Vanimo 3,318 2,740 2,380 133 Wellington 11,750 9,830 4,120 BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, MUH. BASLI ALI LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR ….. TAHUN ….. TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH MEKANISME PERJALANAN DINAS JABATAN FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS Nomor : Lembar ke : SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
  1. 1.Pejabat yang memberi perintah
  2. 2.Nama/NIP Pegawai yang diperintah mengadakan Perjalanan Dinas
  3. 3.a. Pangkat/Golongan a.
36. b.Jabatan b.
37. c.Tingkat Biaya Perjalanan Dinas c.
  1. 4.Maksud Perjalanan Dinas
  2. 5.Alat Angkut yang dipergunakan
  3. 6.a. Tempat Berangkat a.
38. b.Tempat Tujuan b.
  1. 7.a. Lamanya Perjalanan Dinas a.
39. b.Tanggal berangkat b.
40. c.Tanggal harus kembali c.
  1. 8.Pembebanan Anggaran Belanja Perjalaan Dinas
41. a.Unit Kerja/Instansi/PD a.
42. b.Mata Anggaran b.
  1. 9.Keterangan Dikeluarkan di Benteng pada tanggal BUPATI KEPULAUAN SELAYAR MUH. BASLI ALI
  2. 1.Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (……………………………………………….) NIP II. Tiba di : Berangkat dari : Pada Tanggal : Ke : Kepala : Pada Tanggal : Kepala (…………………………………..) (………………………………………………) NIP NIP III. Tiba di : Berangkat dari : Pada Tanggal : Ke : Kepala : Pada Tanggal : Kepala (………………………………….) (…………………………………………….) NIP NIP IV. Tiba di : Berangkat dari : Pada Tanggal : Ke : Kepala : Pada Tanggal : Kepala (…………………………………) (…………………………………………….) NIP NIP V. Tiba di : Berangkat dari : Pada Tanggal : Ke : Kepala : Pada Tanggal : Kepala (…………………………………) (…………………………………………….) NIP NIP VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen (…………………………………) NIP VII. Catatan Lain-Lain VIII. PERHATIAN PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Kegiatan : Sub Kegiatan : Lampiran Surat Tugas Nomor : Lampiran SPD Nomor : NO PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. JUMLAH : Rp Terbilang Benteng,....................... Telah menerima jumlah uang sebesar Telah dibayar sejumlah Rp.................. Rp............................ Pejabat Pelaksana Bendahara Pengeluaran Yang Menerima Teknis Kegiatan (...................................) (......................................) (............................) NIP .............................. NIP ................................ NIP ...................... Perhitungan SPD Rampung Ditetapkan sejumlah : Yang telah dibayar semula : Sisa Kurang/Lebih : Pejabat Pembuat Komitmen (.........................................) NIP ................................... I. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN LUAR DAERAH Keterangan:
  3. 1.¹⁾ : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  4. 2.²⁾ : Biaya Penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
  5. 3.³⁾ : Biaya transport pegawai diberikan untuk transport pada saat kedatangan dan kepulangan. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan Uang Harian Biaya Penginapan Biaya Transport Pegawai Jumlah Hari yang dibayarkan
43. a.Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.    Sesuai Penugasan
44. b.Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya. ¹⁾ ¹⁾ ¹⁾ Sesuai Penugasan
45. c.Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka Pengumandahan (Detasering).  ²⁾ ³⁾ Maksimal 90 (sembilan puluh) hari
46. d.Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas atau ujian jabatan.    Sesuai Penugasan
47. e.Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.    Sesuai Penugasan
  1. 4.⁴⁾ : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya Perjalanan Dinas selama mengikuti kegiatan.
  2. 5. ⁾ : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan. II. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Jenis Perjalanan Dinas Jabatan Uang Harian Biaya Penginapan Biaya Transport Pegawai Jumlah Hari yang dibayarkan
48. a.Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Sesuai Penugasan Jenis Perjalanan Dinas Jabatan Uang Harian Biaya Penginapan Biaya Transpor Pegawai Jumlah Hari yang dibayarkan
49. f.Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas.    Sesuai Penugasan
50. g.Perjalanan Dinas Jabatan mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.    Sesuai Penugasan
51. h.Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/ S3.    Maksimal 2 (dua) hari
52. i.Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. ⁴⁾  ⁾  Sesuai Penugasan   
53. b.Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya. ¹⁾ ¹⁾ ¹⁾ Sesuai Penugasan
54. c.Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka Pengumandahan (Detasering).  ²⁾ ³⁾ Maksimal 90 (sembilan puluh) hari
55. d.Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas atau ujian jabatan.    2 (dua) hari
56. e.Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.    Sesuai Penugasan
57. f.Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas    Sesuai Penugasan Jenis Perjalanan Dinas Jabatan Uang Harian Biaya Penginapan Biaya Transport Pegawai Jumlah Hari yang dibayarkan
58. g.Perjalanan Dinas Jabatan mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.    Sesuai Penugasan
59. h.Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/ S3.    Maksimal 2 (dua) hari
60. i.Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. ⁴⁾  ⁾  Sesuai Penugasan Keterangan:
  1. 1.¹⁾ : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  2. 2.²⁾ : Biaya Penginapan diberikan dalam hal masa Pengumandahan (Detasering) tidak tersedia rumah dinas.
  3. 3.³⁾ : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transport pada saat kedatangan dan kepulangan.
  4. 4.⁴⁾ : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya Perjalanan Dinas selama mengikuti kegiatan.
  5. 5. ⁾ : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan.
  6. 6.Biaya Transport Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya Perjalanan Dinas.
  7. 7.Biaya Transport Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.
  8. 8.Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf d dan huruf h adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian. III. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM Keterangan:
  9. 1.¹⁾ : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  10. 2.Biaya Transport Kegiatan dalam Kota dibayarkan secara Lumpsum sesuai Standar Biaya Perjalanan Dinas dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam komplek perkantoran yang sama.
  11. 3.Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan Surat Tugas, dan tidak bersifat rutin.
  12. 4.Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf c dan huruf g adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan atau ujian. FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPD DAN KELUARGA NO PEJABAT DAERAH/PEGAWAI NEGERI SIPIL TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS MODA TRANSPORTASI PESAWAT UDARA KAPAL LAUT KERETA API/BUS LAINNYA 1 2 3 4 5 6 7
  13. 1.Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Anggota A Bisnis VIP/ Kelas I A Spesial/ Eksekutif Sesuai kenyataan Jenis Perjalanan Dinas Jabatan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kota Jumlah yang Dibayarkan
61. a.Perjalanan Dinas Jabatan Biasa.  Sesuai Penugasan
62. b.Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya. ¹⁾ ¹⁾
63. c.Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas atau ujian jabatan.  Keberangkatan dan Kepulangan
64. d.Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.  Sesuai Penugasan
65. e.Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas.  Sesuai Penugasan
66. f.Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.  Sesuai Penugasan
67. g.Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.  Keberangkatan dan Kepulangan
68. h.Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan  Sesuai Penugasan DPRD, Sekretaris Daerah.
  1. 2.Pejabat Eselon II/b, Pejabat Eselon III/a, Pejabat Fungsional Ahli Madya, Pejabat Eselon III/b, Pejabat Fungsional Ahli Muda Golongan IV. B Ekonomi Kelas I B Eksekutif Sesuai kenyataan
  2. 3.Pejabat Eselon IV/a, Pejabat Fungsional Ahli Pratama, Pejabat Eselon IV/b, Pejabat Fungsional Penyelia dan Mahir, Golongan III, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Golongan II, Golongan I dan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan. C Ekonomi Kelas II A Eksekutif Sesuai kenyataan RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA I. YANG DILAKSANAKAN DI DALAM KANTOR (RUANG RAPAT/AULA/ SERBAGUNA DAN SEJENISNYA) KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS UANG SAKU UANG HARIAN UANG TRANSPORT PEGAWAI BIAYA PENGINAPAN I. LUAR DAERAH
  3. 1.Peserta -  ¹⁾ 
  4. 2.Panitia/Moderator - - - -
  5. 3.Narasumber - - ¹⁾  II. DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM
  6. 1.Peserta ²⁾ - ³⁾ ⁴⁾
  7. 2.Panitia/Moderator - - - -
  8. 3.Narasumber - - ³⁾ ⁴⁾ III. DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 8 JAM
  9. 1.Peserta ²⁾ - ³⁾ -
  10. 2.Panitia/Moderator - - - -
  11. 3.Narasumber - - ³⁾ - Keterangan :
  12. 1.¹⁾ : Biaya transpor kepulangan pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan.
  13. 2.²⁾ : Uang Saku Rapat diberikan untuk rapat di luar jam kerja sesuai ketentuan yang diatur dalam standar biaya perjalanan dinas.
  14. 3.³⁾ : Uang Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya perjalanan dinas.
  15. 4.⁴⁾ : Biaya Penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan transportasi sehingga memerlukan waktu untuk menginap.
  16. 5.Uang Transport Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama. II. YANG DILAKSANAKAN DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/ TEMPAT LAIN) KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS UANG SAKU PAKET FULLBOARD UANG SAKU PAKET FULLDAY/ HALFDAY UANG TRANSPOR PEGAWAI BIAYA PENGINAPAN UANG HARIAN¹⁾ I. LUAR DAERAH
  17. 1.Peserta ³⁾ - ²⁾  
  18. 2.Panitia/Moderator ³⁾ - ²⁾  
  19. 3.Narasumber - - ²⁾   II. DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM
  20. 1.Peserta ³⁾ ³⁾  ⁴⁾ 
  21. 2.Panitia/Moderator ³⁾ ³⁾  ⁴⁾ 
  22. 3.Narasumber - -  ⁴⁾  III. DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 8 JAM
  23. 1.Peserta - ³⁾  - -
  24. 2.Panitia/Moderator - ³⁾  - -
  25. 3.Narasumber - -  - - Keterangan :
  26. 1.¹⁾ : Uang Harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
  27. 2.²⁾ : Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan.
  28. 3.³⁾ : Uang Saku Fullboard/Fullday/Halfday diberikan sesuai dengan paket rapat, seminar, dan sejenisnya yang diatur dalam Standar Biaya Perjalanan Dinas.
  29. 4.⁴⁾ : Biaya Penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
  30. 5.Uang Saku Paket Fullboard/Fullday/Halfday mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Biaya Perjalanan Dinas.
  31. 6.Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN NOMOR............................. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................(1) NIP : ........................................................(2) Jabatan : ........................................................(3) Unit Organisasi : ........................................................(4) Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama: Nama : ........................................................(5) NIP : ........................................................(6) Jabatan : ........................................................(7) Unit Organisasi : ........................................................(8) Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu ....................................................................................................................(9) Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. .........................................(10) Yang Membuat Pernyataan ....................................... (11) PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
(1)Diisi nama atasan Pelaksana SPD, yaitu:
1. a.Kepala Perangkat Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada Perangkat Daerah berkenaan;
2. b.Atasan langsung Kepala Perangkat Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan dalam daerah yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
3. c.Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan luar daerah yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah, dan/atau Eselon II; dan
4. d.Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
(2)Diisi NIP atasan Pelaksana SPD.
(3)Diisi jabatan atasan Pelaksana SPD.
(4)Diisi nama Unit Organisasi atasan Pelaksana SPD.
(5)Diisi nama Pelaksana SPD.
(6)Diisi NIP Pelaksana SPD.
(7)Diisi jabatan Pelaksana SPD.
(8)Diisi nama Unit Organisasi Pelaksana SPD.
(9)Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas.
(10)Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan.
(11)Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPD. SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN NOMOR............................. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................(1) NIP : ........................................................(2) Jabatan : ........................................................(3) Unit Organisasi : ........................................................(4) Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: .............. tanggal ............... dan SPD Nomor .............. tanggal ................ atas nama: Nama : ........................................................(5) NIP : ........................................................(6) Jabatan : ........................................................(7) Unit Organisasi : ........................................................(8) Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor ................... tanggal ................. Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa .......... (9) dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp...................(10)........., sehingga dibebankan pada DPA Nomor: .............. tanggal................. Satker ........................(11). Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah. .........................................(12) Yang Membuat Pernyataan ....................................... (13) PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN
(1)Diisi nama PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.
(2)Diisi NIP PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.
(3)Diisi jabatan PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.
(4)Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.
(5)Diisi nama pelaksana SPD.
(6)Diisi NIP Pelaksana SPD.
(7)Diisi jabatan Pelaksana SPD.
(8)Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.
(9)Diisi transpor yang digunakan.
(10)Diisi dengan jumlah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund sebagian/seluruhnya.
(11)Diisi nomor DPA, tanggal, dan nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.
(12)Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan.
(13)Diisi tanda tangan dan nama jelas PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya. DAFTAR PENGELUARAN RIIL Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ................................................................................. NIP : ................................................................................. Jabatan : ................................................................................. Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor .................... tanggal ........., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1.Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi: NO Uraian Jumlah Jumlah
2.Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui/Menyetujui: ........., tanggal, bulan, tahun Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Pelaksana SPD ..................................... .................................. NIP .............................. NIP ........................... BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, MUH. BASLI ALI

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…