DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Usaha Jasa Konstruksi mencakup : a. jenis usaha; b. bentuk usaha; dan c. bidang usaha jasa konstruksi. (2) Jenis Usaha Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. jasa perencanaan; b. jasa pelaksanaan; dan c. jasa pengawasan konstruksi. (3) Jasa Perencanaan, Jasa Pelaksanaan, dan Jasa Pengawasan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi. (4) Bentuk Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha. (5) Bidang Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. bidang usaha perencanaan; b. bidang usaha pelaksanaan; dan c. bidang usaha pengawasan. (6) Bidang Usaha Perencanaan dan Bidang Usaha Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c terdiri atas : a. bidang usaha yang bersifat umum; dan b. bidang usaha yang bersifat spesialis. (7) Bidang Usaha Jasa Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas : a. bidang usaha yang bersifat umum; b. bidang usaha yang bersifat spesialis; dan c. keterampilan tertentu.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 4
5.Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, Layanan Jasa Pelaksanaan Jasa Konstruksi dan Layanan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
6.Usaha Jasa Konstruksi adalah Usaha dalam Layanan Jasa Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, Layanan Jasa Pelaksanaan Jasa Konstruksi, dan Layanan Jasa Konsultansi Pengawasan Jasa Pekerjaan Konstruksi.
7.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah Badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
8.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
9.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10.Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
11.Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12.Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
13.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
14.Sertifikat adalah:

a.Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau 5
b.Tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 15.Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
2. 16.Sertifikat Keahlian Kerja yang selanjutnya disingkat SKA adalah sertifikat yang diberikan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
3. 17.Sertifikat Keterampilan Kerja yang selanjutnya disingkat SKTK adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keterampilan tertentu.
4. 18.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang Jasa Konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
5. 19.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
6. 20.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
7. 21.Lembaga adalah organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. 6

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas :

a.kejujuran dan keadilan;
b.manfaat;
c.keserasian;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.keterbukaan;
g.kemitraan;
h.keamanan;
i.keselamatan; dan
j.ketentraman.

Pasal 3

Maksud diterbitkannya Perda ini adalah untuk terciptanya tertib pengelolaan IUJK.

Pasal 4

Pemberian IUJK bertujuan untuk :

a.mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
d.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

(1)Usaha Jasa Konstruksi mencakup :
1. a.jenis usaha;
2. b.bentuk usaha; dan
3. c.bidang usaha jasa konstruksi. 7
(2)Jenis Usaha Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.jasa perencanaan;
2. b.jasa pelaksanaan; dan
3. c.jasa pengawasan konstruksi.
(3)Jasa Perencanaan, Jasa Pelaksanaan, dan Jasa Pengawasan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(4)Bentuk Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
(5)Bidang Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. a.bidang usaha perencanaan;
2. b.bidang usaha pelaksanaan; dan
3. c.bidang usaha pengawasan.
(6)Bidang Usaha Perencanaan dan Bidang Usaha Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c terdiri atas :
1. a.bidang usaha yang bersifat umum; dan
2. b.bidang usaha yang bersifat spesialis.
(7)Bidang Usaha Jasa Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas :
1. a.bidang usaha yang bersifat umum;
2. b.bidang usaha yang bersifat spesialis; dan
3. c.keterampilan tertentu.

Pasal 6

(1)Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi, perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
(2)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
(3)Klasifikasi dan kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha. 8

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK :

a.mengedepankan pelayanan prima;
b.mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
c.merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

(1)Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
(2)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk SKPD untuk memberikan IUJK.
(3)Penunjukkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
(5)IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Bupati
(6)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

(1)Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh SKPD yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi jasa konstruksi.
(2)SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, mekanisme kerja, wewenang dan tanggung jawab SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan dalam bentuk surat rekomendasi. 9
(2)Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.SBU, SKA, dan/atau SKTK yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
2. b.Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
3. c.BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan/atau
4. d.BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
(3)Dalam memberikan rekomendasi, SKPD yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala SKPD.
(5)Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…