DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III TUJUAN DAN FUNGSI BAB IV PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA BAB V PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA BAB V PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata serta mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata Daerah; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
9.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 437); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar. 4
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
7.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
10.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
11.Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga atau laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
12.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tujuan dan fungsi;
b.penyelenggaraan usaha pariwisata;
c.pendaftaran usaha pariwisata; 5
d.penggunaan sertifikat usaha pariwisata;
e.pembiayaan;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.sanksi administratif.

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata Daerah bertujuan untuk :

a.menjamin kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu; dan
b.memberikan perlindungan kepada tamu, Pengusaha Pariwisata, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, kemudahan, dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata Daerah berfungsi sebagai sarana untuk meyakinkan bahwa Usaha Pariwisata telah memenuhi dan menerapkan standar Usaha Pariwisata serta telah memiliki Sertifikasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Pasal 5

(1)Setiap Usaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata.
(2)Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.daya tarik wisata;
2. b.kawasan Pariwisata;
3. c.jasa transportasi wisata;
4. d.jasa perjalanan wisata;
5. e.jasa makanan dan minuman;
6. f.penyediaan akomodasi; 6
7. g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. h.penyelenggaraan pertemuan;
9. i.perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
10. j.jasa informasi Pariwisata;
11. k.jasa konsultan Pariwisata;
12. l.jasa pramuwisata;
13. m.wisata tirta; dan
14. n.spa.

BAB V

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 6

(1)Setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan Usaha Pariwisata wajib melakukan pendaftaran Usaha Pariwisata untuk mendapatkan TDUP.
(2)Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(3)TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat penerbitan Sertifikat Usaha Pariwisata.

BAB VI

PENGGUNAAN SERTIFIKAT USAHA PARIWISATA

Pasal 7

(1)Setiap Pengusaha Pariwisata yang telah memperoleh Sertifikat wajib memasang Sertifikat Usaha Pariwisata di tempat yang mudah dilihat oleh umum.
(2)Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan lingkup kegiatan usaha yang dijalankan.
(3)Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
(4)Pengusaha Pariwisata wajib memperbaharui Sertifikat Usaha Pariwisata yang masa berlakunya telah berakhir. 7

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1)Biaya pelaksanaan Sertifikasi menjadi tanggung jawab Pengusaha Pariwisata yang disertifikasi.
(2)Pemerintah Daerah dapat membiayai pelaksanaan Sertifikasi Pengusaha Pariwisata mikro dan kecil dalam rangka membangun Usaha Pariwisata Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pengusaha Pariwisata mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pariwisata Daerah untuk melakukan pembinaan dalam rangka penerapan standar usaha pariwisata sesuai kewenangannya.
(2)Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melakukan bimbingan teknis penerapan standar Usaha Pariwisata dan pelatihan teknis operasional bagi tenaga kerja Usaha Pariwisata.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan teknis dan pelatihan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pengawasan terhadap penggunaan Sertifikat Usaha Pariwisata. 8
(2)Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemantauan terhadap :
1. a.pemasangan Sertifikat Usaha Pariwisata;
2. b.masa berlaku Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. c.kesesuaian Sertifikat Usaha Pariwisata dengan lingkup kegiatan usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…