DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Fungsi PUG yaitu terselenggaranya: a. perencanaan; b. penganggaran; c. pelaksanaan; d. pemantauan; dan e. evaluasi yang responsif gender. (2) Pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: a. akses; b. partisipasi; c. kontrol; dan d. manfaat bagi masyarakat. (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada: a. jenis kelamin; b. usia; c. perbedaan kemampuan; d. wilayah; dan e. status sosial.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang meliputi hak warga Negara di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum belum optimal, sehingga masih banyak ketimpangan gender yang terjadi pada bidang tersebut bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga usia, status sosial, kebutuhan berbeda dan wilayah, maka perlu upaya untuk mewujudkan secara komprehensif dan secara proporsional dengan memperhatikan nilai kearifan lokal;
c.bahwa salah satu strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah melalui pengarusutamaan gender; SALINAN 2
d.bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf h Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kabupaten Kepulauan Selayar berwenang menyelenggarakan pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga Pemerintah Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 286);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
7.Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
8.Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
9.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. 5
11.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki- laki dan perempuan.
12.Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
13.Perencanaan Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mecapai kesetaraan dan keadilan gender.
15.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
16.Unit Kerja adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
17.Instansi adalah instansi Pemerintah selain Pemerintah Daerah dan Instansi Non Pemerintah.
18.Focal Point PUG adalah aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
19.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
20.Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan PUG berdasarkan asas:

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia; 6
b.keadilan;
c.partisipatif;
d.kesetaraan;
e.sinergitas; dan
f.a’bulo sipappa, a’munte sibatu

Pasal 3

(1)Fungsi PUG yaitu terselenggaranya:
1. a.perencanaan;
2. b.penganggaran;
3. c.pelaksanaan;
4. d.pemantauan; dan
5. e.evaluasi yang responsif gender.
(2)Pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
1. a.akses;
2. b.partisipasi;
3. c.kontrol; dan
4. d.manfaat bagi masyarakat.
(3)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
1. a.jenis kelamin;
2. b.usia;
3. c.perbedaan kemampuan;
4. d.wilayah; dan
5. e.status sosial.

Pasal 4

PUG bertujuan untuk mengatasi kesenjangan Gender. 7

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup PUG meliputi :

a.asas, fungsi, dan tujuan;
b.wewenang Pemerintah Daerah;
c.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
d.peran serta masyarakat;
e.perencanaan responsif gender;
f.anggaran responsif gender dan pembiayaan;
g.pelaksanaan;
h.kerjasama;
i.koordinasi, evaluasi, dan pelaporan;
j.pembinaan dan pengawasan
k.penghargaan;
l.sanksi administrasi; dan
m.ketentuan penutup.

BAB IV

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan PUG;
b.melaksanakan fungsi PUG; dan
c.memfasilitasi penyelenggaraan fungsi PUG.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap:
1. a.penetapan kebijakan PUG;
2. b.peningkatan kualitas sumber daya manusia PUG;
3. c.penyediaan anggaran PUG; dan
4. d.penyediaan fasilitasi PUG.
(2)Penyediaan fasilitasi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kelembagaan PUG; 8
2. b.data dan informasi gender;
3. c.alat analisis gender; dan
4. d.peran serta masyarakat.
(3)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Masyarakat wajib berperan serta dalam penyelenggaraan PUG.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.partisipatif dalam penetapan kebijakan PUG;
2. b.partisipatif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia PUG;
3. c.partisipatif dalam penyediaan anggaran PUG; dan
4. d.partisipatif dalam penyediaan fasilitas PUG.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PERENCANAAN RESPONSIF GENDER

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan PUG.
(2)Rencana kebijakan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Daerah.
(3)Rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan ke dalam rencana strategis dan rencana kerja SKPD.
(4)Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, rencana tahunan Daerah, rencana strategis, dan rencana kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Analisis Gender.
(5)Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara teknis oleh SKPD dan Unit Kerja pada Pemerintah Daerah. 9
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, rencana tahunan Daerah, rencana strategis, dan rencana kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

ANGGARAN RESPONSIF GENDER DAN PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1)ARG dapat bersumber dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
2. b.anggaran pendapatan dan belanja Negara;
3. c.partisipasi masyarakat;
4. d.coorporate sosial responsibility ; dan
5. e.sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
(2)ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen anggaran Daerah dan dokumen anggaran lainnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014