DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

Fungsi RTH adalah terdiri atas: a. fungsi utama; dan b. fungsi tambahan. (1) Fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan fungsi yang berkaitan dengan Ekologis. (2) Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. bagian dari sistem sirkulasi udara (Paru-paru Kota); b. pengatur Iklim Mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar; c. sebagai tempat perlindungan Plasma Nutfah; d. produsen oksigen; e. pengatur tata air hujan; f. penyedia habitat satwa; g. penyerap polutan media udara, air dan tanah; h. penahan angin; i. sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan; dan j. peneduh.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, perlu menyusun peraturan terkait ruang terbuka hijau;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelengaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
15.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 4
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 276);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 28); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. 5
7.Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka tanpa bangunan.
8.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
9.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan/atau jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
10.Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, melainkan berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
11.Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disingkat RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas, antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
12.Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disingkat RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
13.Sabuk Hijau adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
14.Semak adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu.
15.Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
16.Iklim Mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
17.Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya. 6
18.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
19.Wilayah adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kondisi geografis.
20.Paru-paru Kota adalah bagian dari sistem sirkulasi udara.
21.Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok mahluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.
22.Sempadan Pantai/Sungai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai atau kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai/sungai/danau.
23.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24.Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
25.Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
26.Kearifan Lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan Ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
27.Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
28.Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan, baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
29.Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama. 7
30.Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
31.Pohon Kecil adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 (tujuh) meter.
32.Pohon Sedang adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) meter.
33.Pohon Besar adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 (dua belas) meter.
34.Geometris jalan adalah lokasi yang terbentuk dari simpang tiga atau bundaran jalan.
35.Setiap orang adalah semua orang, baik secara pribadi/individu maupun secara kelompok/badan usaha/Lembaga/organisasi.

BAB II

ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 2

Penyelenggaraan RTH berdasarkan pada asas:

a.manfaat;
b.keserasian;
c.keselarasan;
d.keseimbangan;
e.keadilan;
f.transparansi; dan
g.kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan RTH bertujuan untuk:

a.menjaga kualitas lingkungan yang meliputi kualitas udara, kualitas air dan kualitas tutupan lahan;
b.ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
c.menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
d.meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. 8

Pasal 4

Fungsi RTH adalah terdiri atas:

a.fungsi utama; dan
b.fungsi tambahan.

Pasal 5

(1)Fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan fungsi yang berkaitan dengan Ekologis.
(2)Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.bagian dari sistem sirkulasi udara (Paru-paru Kota);
2. b.pengatur Iklim Mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
3. c.sebagai tempat perlindungan Plasma Nutfah;
4. d.produsen oksigen;
5. e.pengatur tata air hujan;
6. f.penyedia habitat satwa;
7. g.penyerap polutan media udara, air dan tanah;
8. h.penahan angin;
9. i.sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan; dan
10. j.peneduh.

Pasal 6

(1)Fungsi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan fungsi yang berkaitan dengan:
1. a.sosial dan budaya;
2. b.ekonomi; dan
3. c.estetika.
(2)Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.ekspresi budaya kearifan lokal;
2. b.media komunikasi warga kota;
3. c.tempat rekreasi; dan
4. d.wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam. 9
(3)Fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.sumber produk yang bisa dijual; dan
2. b.bagian dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
(4)Fungsi estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah:
1. a.meningkatkan kenyamanan;
2. b.memperindah lingkungan kota;
3. c.memperindah halaman rumah;
4. d.memperindah lingkungan permukiman;
5. e.memperindah lansekap kota secara keseluruhan;
6. f.menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
7. g.memperindah arsitektural; dan
8. h.menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Pasal 7

(1)Manfaat RTH terdiri atas:
1. a.manfaat langsung; dan
2. b.manfaat tidak langsung.
(2)Manfaat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.membentuk keindahan dan kenyamanan; dan
2. b.mendapatkan bahan untuk dijual.
(3)Manfaat tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah merupakan manfaat jangka panjang.
(4)Manfaat jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
1. a.pembersih udara yang sangat efektif;
2. b.pemeliharaan kelangsungan persediaan air tanah; dan
3. c.pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup RTH meliputi:

a.Asas, Tujuan, Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau;
b.Ruang Lingkup;
c.Jenis Ruang Terbuka Hijau; 10
d.Perencanaan;
e.Penyediaan Ruang Terbuka Hijau;
f.Pemanfaatan, Pengelolaan, dan Pengendalian;
g.Pembinaan dan Pengawasan;
h.Hak dan Kewajiban;
i.Peran Serta Masyarakat;
j.Larangan;
k.Sanksi Administratif;
l.Penyidikan; dan
m.Ketentuan Pidana.

BAB IV

JENIS RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 9

(1)RTH diklasifikasikan menurut:
1. a.fisiknya;
2. b.strukturnya; dan
3. c.kepemilikannya.
(2)RTH menurut fisiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.RTH alami, berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman- taman nasional; dan
2. b.RTH binaan, berupa taman, lapangan olahraga, pemakaman dan jalur- jalur hijau jalanan.
(3)RTH menurut strukturnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat:
1. a.mengikuti pola Ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar); atau
2. b.pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.
(4)RTH menurut kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibedakan ke dalam:
1. a.RTH Publik; dan
2. b.RTH Privat.
(5)RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
1. a.RTH pekarangan, meliputi halaman pekarangan perkantoran dan taman atap bangunan perkantoran;
2. b.RTH taman dan hutan kota, meliputi taman rukun tetangga, taman rukun warga, taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota, dan Sabuk Hijau; 11
3. c.RTH jalur hijau jalan, meliputi pulau jalan atau median jalan dan jalur pejalan kaki; dan
4. d.RTH fungsi tertentu, meliputi RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH pengamanan sumber air baku/mata air dan RTH pemakaman.
(6)RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 10

Perencanaan RTH merupakan bagian dari rencana tata ruang yang ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…