DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Zona nilai tanah dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, keadilan, partisifatif, keamanan, keselamatan, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah. Zona nilai tanah bertujuan untuk: a. menetapkan standar umum bagi masyarakat dalam transaksi pertanahan dan properti; b. memberikan referensi pengambilan keputusan spasial, perencanaan tata ruang kota, perencanaan pembangunan yang mengalihkan fungsi lahan, dan penataan pemukiman; dan c. memberikan informasi yang transparan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam transaksi jual beli tanah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan target Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
c.bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum tentang pemanfaatan dan pengelolaan tanah dengan memberikan informasi tanah yang lengkap, terbaru, dan mudah diakses oleh masyarakat serta sebagai referensi pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Zona Nilai Tanah; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ZONA NILAI TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
6.Tanah adalah daratan yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar.
7.Nilai Tanah adalah pengukuran nilai yang didasarkan kepada kemampuan tanah secara ekonomis dalam hubungannya dengan produktivitas dan strategie konomis.
8.Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama oleh pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
9.Zona Nilai Tanah adalah area dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang menetapkan nilai tanah dengan kategori tententu dan memiliki karakteristik yang serupa dalam satu zona nilai yang sama.
10.Tata ruang adalah pola pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. 4
11.Perencanaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab, dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi mengenai zona nilai tanah.
12.Pengendalian dan Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui dan menjamin kemajuan program atau kegiatan zona nilai tanah, dan untuk menilai hasil akhir dari program ataupun kegiatan zona nilai tanah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Zona nilai tanah bertujuan untuk:

a.menetapkan standar umum bagi masyarakat dalam transaksi pertanahan dan properti;
b.memberikan referensi pengambilan keputusan spasial, perencanaan tata ruang kota, perencanaan pembangunan yang mengalihkan fungsi lahan, dan penataan pemukiman; dan
c.memberikan informasi yang transparan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam transaksi jual beli tanah.

Pasal 4

Ruang lingkup zona nilai tanah meliputi: perencanaan, penetapan, pengendalian, dan pengawasan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Dalam penetapan zona nilai tanah, Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut: 5

a.menetapkan kebijakan di Daerah;
b.menyelenggarakan inventarisasi nilai tanah di Daerah;
c.mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
d.mengembangkan dan menerapkan instrumen zona nilai tanah;
e.melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.melaksanakan standar pelayanan minimal; dan
g.mengelola sistem informasi nilai tanah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

a.mempergunakan tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
b.menetapkan kebijakan; dan
c.mengambil langkah strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

Perencanaan zona nilai tanah dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.inventarisasi nilai tanah;
c.rencana klasifikasi zona; dan
d.penyusunan rencana zona nilai tanah.

Pasal 8

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :

a.pemetaan zona nilai tanah;
b.penilaian nilai tanah;
c.penetapan penilai tanah; dan
d.pembuatan peta zona nilai tanah. 6

Pasal 9

Inventarisasi nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai nilai tanah yang meliputi:

a.harga tanah di masyarakat;
b.potensi ekonomi;
c.kepentingan pembangunan Daerah; dan
d.sebagai data dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 10

Rencana klasifikasi zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian untuk mengklasifikasi kawasan yang akan menjadi zona nilai tanah.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…