DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 BAB IIASAS DAN TUJUAN BAB III SISTEMATIKA BAB IVINDUSTRI UNGGULAN DAERAH PELAKSANAAN Pasal 7 BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2019-2039. 3

BAB I

PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH BAB V PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7.Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
8.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tahun 2023.
9.Program Pembangunan Industri Kabupaten adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

RIPK diselenggarakan berdasarkan asas :

a.kepentingan nasional di daearah;
b.demokrasi ekonomi;
c.kepastian berusaha; 4
d.pemerataan persebaran;
e.persaingan usaha yang sehat; dan
f.keterkaitan industri.

Pasal 3

RIPK bertujuan untuk menjadi pedoman dalam rangka :

a.menata potensi sumber daya industri daerah;
b.pemerataan pembangunan industri;
c.menata keserasian dan keseimbangan kegiatan sosial ekonomi dengan daya dukung lingkungan

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu Tahun 2019-2039.

Pasal 5

(1)Sistematika RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:
(2)Rincian sistematika RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 5

BAB IV

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 6

(1)Industri utama yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi utama daerah, yaitu:
1. a.industri pengolahan kelapa dalam;
2. b.industri pengolahan perikanan tangkap; dan
3. c.industri pengolahan jambu mete.
(2)Selain industri utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di daerah dapat dikembangkan industri lain yang potensial dan merupakan unggulan daerah.
(3)Pengembangan industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

RPIK harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di daerah.

Pasal 8

RPIK dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK.
(2)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian. 6

Pasal 10

RPIK dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Dokumen yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…