DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum 2.Kedudukan Perangkat Desa 3.Pengangkatan, 4.Larangan 5.Sanksi Administrasi 6. Pemberhentian Perangkat desa, 7.Kekosongan Jabatan Perangkat Desa 8..Unsur Staf Perangkat Desa 9.Ketentuan Peralihan 10.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan/atau Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang baru sehingga perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 2 dan huruf b, maka dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 3 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : 4 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang.
7.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8.Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 5
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya atau melaksanakan tugas dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.
12.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(2)Perangkat Desa terdiri atas :
1. a.sekretariat desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis. 6

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(3)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(4)Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGANGKATAN

Pasal 4

(1)Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. 7
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.mempunyai kemampuan mengoperasionalkan komputer;
2. b.tidak pernah berjudi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya;
3. c.untuk jabatan pelaksana kewilayahan harus terdaftar sebagai penduduk dusun dan bertempat tinggal di dusun setempat.
(4)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain :
1. a.Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
2. b.fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
3. c.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
4. d.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
5. e.fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
6. f.fotocopy akta kelahiran;
7. g.surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
8. h.surat keterangan catatan kepolisian; dan
9. i.surat keterangan dari pengadilan yang menerangkan bahwa tidak pernah menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun. 8

Pasal 5

(1)Pegawai negeri sipil daerah yang akan mendaftar menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 6

(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
1. a.Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa dengan membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota;
2. b.tim sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari unsur Perangkat Desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa;
3. c.pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
4. d.pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit diikuti oleh 2 (dua) orang bakal calon;
5. e.hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari;
6. f.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
7. g.rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan; 9
8. h.dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
9. i.dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa; dan
10. j.apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f, Camat belum memberikan rekomendasi tertulis, maka Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa sesuai hasil penjaringan dan penyaringan.
(2)Fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah membantu Kepala Desa dalam melakukan proses pengangkatan Perangkat Desa.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.mengajukan rencana anggaran biaya;
2. b.melaksanakan penjaringan bakal calon;
3. c.melaksanakan penyaringan calon; dan
4. d.menyampaikan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
(4)Pengajuan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus sesuai dengan prinsip efisiensi serta mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Tim.
(5)Pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara :
1. a.membuat pengumuman lowongan Perangkat Desa; dan
2. b.menerima berkas pendaftaran bakal calon.
(6)Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara :
1. a.meneliti kelengkapan persyaratan calon;
2. b.melaksanakan seleksi calon;
3. c.mengumumkan hasil seleksi secara terbuka; dan
4. d.menyerahkan hasil seleksi calon kepada Kepala Desa. 10
(7)Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dilakukan dengan cara:
1. a.tes kemampuan dasar; dan
2. b.wawancara.
(8)Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus bekerjasama dengan pihak ketiga.
(9)Penyampaian hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, kepada kepala desa paling lama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 7

(1)Sebelum menjabat, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Kepala Desa.
(2)Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : ” Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji : Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara. Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11

Pasal 8

Pembiayaan pengangkatan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 10

Perangkat Desa dilarang :

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e.melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa;
f.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.menjadi pengurus partai politik;
h.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; 12
j.merangkap jabatan atau pekerjaan yang mengganggu tugas pokok sebagai Perangkat Desa;
k.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
l.melanggar sumpah/janji jabatan; dan
m.meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2017