(1)Perangkat desa diangkat dari Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
c.dihapus; dan
d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a.mempunyai kemampuan mengoperasionalkan komputer;
b.tidak pernah berjudi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya; dan
c.dihapus.
(4)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain :
a.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
b.fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
c.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
d.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
e.fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
f.fotocopy akta kelahiran;
g.surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
h.surat keterangan catatan kepolisian; dan
i.surat keterangan dari pengadilan yang menerangkan bahwa tidak pernah menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 27-09-2017 BUPATI SEMARANG, ttd MUNDJIRIN Diundangkan di Ungaran pada tanggal 27-09-2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd GUNAWAN WIBISONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH ( 9 / 2017 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA I. UMUM Perangkat Desa memiliki fungsi yang strategis membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat Desa juga memiliki status sosial yang dipandang baik dalam masyarakat desa serta semakin meningkat dalam kesejahteraannya. Hal ini membuat minat masyarakat menjadi Perangkat Desa semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan kepastian terkait pengaturan dalam persyaratan menjadi calon Perangkat Desa. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/ PUU-XIII/2015 ditetapkan bahwa 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan persyaratan Calon Perangkat Desa yaitu terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menindaklanjuti ketentuan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu untuk ditinjau kembali. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 8