DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : a. maksud dan tujuan; b. KTR; c. hak, larangan dan kewajiban; d. tempat khusus untuk merokok; e. peran serta masyarakat; f. pembinaan dan pengawasan; g. sanksi administrasi; h. ketentuan penyidikan; i. ketentuan pidana; j. ketentuan lain-lain; dan k. ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa merokok adalah kegiatan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, disebutkan pada intinya dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan

Menetapkan

menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swantantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. 4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. 5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. 7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. 8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. 9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. 10.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. 11.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. 12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. 13.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. 14.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. 15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tambahan Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
18. 19.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 /MENKES/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
19. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
20. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
21. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
7.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/ atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisa yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9.Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
10.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan Produk Tembakau.
11.Tempat Khusus untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
12.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/ atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama- sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. 5
13.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
14.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
15.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri- ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
16.Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
17.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
18.Tempat Lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
19.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.maksud dan tujuan;
b.KTR;
c.hak, larangan dan kewajiban;
d.tempat khusus untuk merokok;
e.peran serta masyarakat;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.sanksi administrasi;
h.ketentuan penyidikan;
i.ketentuan pidana;
j.ketentuan lain-lain; dan
k.ketentuan penutup.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Daerah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka :
1. a.menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat;
2. b.meningkatkan produktivitas kerja yang optimal; 6
3. c.mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok;
4. d.menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula; dan
5. e.mewujudkan generasi muda yang sehat.

BAB IV

KTR

Pasal 4

(1)KTR antara lain meliputi fasilitas :
1. a.pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja; dan
7. g.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
(2)Pemerintah Daerah berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai KTR.

Pasal 5

Langkah-langkah pengembangan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan :

a.konsolidasi Lintas Program dan Lintas Sektor guna menyamakan persepsi, merumuskan kegiatan dan menentukan peran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
b.sosialisasi rencana penetapan KTR;
c.peluncuran penetapan KTR dengan menyiapkan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis;
d.sosialisasi pasca peluncuran penetapan KTR; dan
e.evaluasi penilaian atas pelaksanaan KTR dengan melakukan pemantauan kepatuhan dan penegakan hukum.

Pasal 6

Pimpinan, pemilik dan/atau penanggung jawab fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mengembangkan KTR melalui :

a.analisis situasi;
b.pembentukan komite atau kelompok kerja penyusunan kebijakan KTR;
c.membuat kebijakan KTR;
d.menyiapkan infrastruktur KTR;
e.sosialisasi penerapan KTR;
f.penerapan KTR;
g.pengawasan dan penegakan hukum; dan
h.pemantauan dan evaluasi. 7

Pasal 7

(1)Analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, wajib dilakukan melalui pengkajian ulang tentang ada tidaknya kebijakan KTR dan bagaimana sikap serta perilaku sasaran terhadap kebijakan KTR.
(2)Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar membuat kebijakan terkait pengembangan KTR.

Pasal 8

(1)Pembentukan Komite atau Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat yang mewakili perokok dan bukan perokok untuk :
1. a.menyampaikan maksud, tujuan dan manfaat KTR;
2. b.membahas rencana kebijakan dan meminta masukan pemberlakuan KTR;
3. c.menetapkan penanggungjawab KTR dan mekanisme pengawasannya; dan
4. d.membahas cara sosialisasi yang efektif.
(2)Hasil pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar membentuk Komite atau Kelompok Kerja penyusun kebijakan KTR.

Pasal 9

Komite atau Kelompok Kerja penyusun kebijakan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bertugas membuat kebijakan yang jelas yang memuat tujuan KTR dan cara pelaksanaannya.

Pasal 10

Menyiapkan infrastruktur KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan antara lain dengan :

a.membuat surat keputusan tentang penanggung jawab dan pengawas KTR;
b.membuat instrumen pengawas KTR;
c.membuat materi sosialisasi penerapan KTR;
d.membuat dan menempatkan larangan merokok di KTR;
e.menyiapkan mekanisme dan saluran penyampaian pesan KTR bagi masyarakat melalui poster, stiker larangan merokok, pengumuman melalui pengeras suara;
f.melakukan pelatihan bagi pengawas KTR; dan 8
g.melakukan pelatihan bagi perokok tentang cara berhenti merokok.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020