DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 137

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, Program Kerja, Kepemilikan, Modal, Aset dan Pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Kerja Sama, Pertanggungjawaban, Pembagian Hasil Usaha, Kerugian, Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, Perpajakan dan Retribusi Daerah, Pembinaan, Pengembangan, Evaluasi dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli Desa, perlu melakukan pengelolaan usaha, dengan memanfaatkan dan menciptakan nilai tambah aset Desa, mengembangkan investasi, produktivitas perekonomian dan · potensi Desa, menyediakan jasa pelayanan umum guna memenuhi kebutuhan masyarakat, mengelola lumbung pangan Desa dan mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi serta mengembangkan ekosistem ekonomi digital;
b.bahwa agar pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama sudah tidak sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha MilikDesa; BUPATISEMARANG; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BADANUSAHAMILIKDESA TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENSEMARANG NOMORlO TAHUN2023 BUPATI SEMARANG PROVINS!JAWATENGAH Mengingat Menimbang PERATURANDAERAHTENTANGBADANUSAHA MILIK DESA. BUPATISEMARANG MEMUTUSKAN: dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSEMARANG Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); Menetapkan Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Semarang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM BUM Desa/ BUM Desa bersama bertujuan:

a.melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; -01

Pasal 3

BUM Desa terdiri atas:

a.BUM Desa; dan
b.BUM Desa bersama.

Pasal 2

12.Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
13.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/ atau beberapa Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14.Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
15.Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum berbadan huk.um yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
16.Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupak:an bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
17.Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi dari suatu orgarusasi.
18.Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
20.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21.Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yangs memberikan manfaat atau hasil. BUM Desa/ BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/ BUM Desa bersama meliputi:

a.konsolidasi produk barang dan/ atau jasa masyarakat Desa;
b.produksi barang dan/ atau jasa;
c.penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
d.inkubasi usaha masyarakat Desa;
e.stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
f.pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
g.peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
h.peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 5

Dalam mewujudkan tujuan BUMDesa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

a.profesional;
b.terbuka dan bertanggungjawab;
c.partisipatif;
d.prioritas sumber daya lokal; dan
e.berkelanjutan.

Pasal 4

b.melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/ atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
c.memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
d.pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
e.mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

(1)BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(2)Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha, kedudukan badan hukum Unit Usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Usaha yang tidak berbentuk Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kedudukan badan hukumnya tidak terpisah dari BUMDesa/ BUMDesa bersama.
(4)Ketentuan dan tata cara memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Usaha dan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/ atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUMDesa/BUM Desa bersama. c.

(1)BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2)BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
(3)BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
(4)Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
(5)Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUMDesa di Desa masing-masing.
(6)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.penetapan pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama;
2. b.Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan

Pasal 7

(1)Pertimbangan pAendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) dibuat bertujuan:
1. a.mempermudah perencanaan usaha;
2. b.memperkecil adanya resiko;
3. c.mempermudah pelaksanaan kegiatan usaha; dan
4. d.mempermudah pengawasan dan pengendalian;
(2)Pertimbangan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam bentuk kajian yang dibuat oleh tim yang dibentuk oleh Desa dengan melibatkan pihak ketiga yang profesional dan independen.
(3)Pembuatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.
(4)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang profesional dan kompeten.
(5)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang profesional dan kompeten serta telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
(6)Dalam pembuatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dapat memfasilitasi pelaksanaan pembuatan kajian yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang bersifat independen.
(7)Segala biaya yang timbul dari pembuatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibiayai dari:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
2. b.APB Desa, dengan memperhitungkan kemampuan keuangan dan nilai kewajaran.

BAB II

PENDIRIANBUMDESA/BUMDESABERSAMA

Pasal 10

Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:

a.kebutuhan masyarakat;
b.pemecahan masalah bersama;
c.kelayakan usaha;
d.model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi;
e.visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi pelindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal; dan
f.pemetaan potensi Desa dan peluang usaha.

Pasal 9

(1)Nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
1. a.tidak sama atau tidak menyerupai nama:
  1. 1.BUMDesa/BUM Desa bersama lain;
  2. 2.lembaga pemerintah; dan
  3. 3.lembaga internasional.
2. b.diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Deeeu,

Isi peraturan

Teks137PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

PENDIRIANBUMDESA/BUMDESABERSAMA

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 17 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

PENDIRIANBUMDESA/BUMDESABERSAMA

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 17 Tahun 2016