Peraturan ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran Tahun 2015. Peraturan ini mengatur bahwa Bupati menetapkan peraturan ini sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN; tapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
BAB I
n peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : laerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat; eraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah ang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; endapatan Daerah adalah Perkiraaa yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan lelanja Daerah adalah perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dmikmatt oleh eluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum, VII Asli Baerah yang selaiyutnya disingkat PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang ISgkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lam iidapatan asli daerah yang sah; in-lain pendapatan adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, ndapatan dinas - dinas. ma Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan jpada daerah untuk membiayaai kebutuhan daerah; sa lebih Pembiayaan adalah selisih lebih reaUsasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu penode anggaran; irplus adalah selisih lebih axitara pendapatan daerah dan belanja daerah, imbiayaan Netto adalah seHsih antara penerimaan pembiyaan dengan pengeluaran pembiayaan.
BAB II
aran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015 sebagai benkut: Rp 742.980.648.992,-
BAB III
'endapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
i. 0,- Rp. 0, Rp. 4.429.513.943,- ;plania Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufb terdiri dari . ' , ^ Rp 399.700.542.939,-
embiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari
ctur APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2015 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan ^eraturan Daerah ini terdiri dari : ampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; ampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Orgahisasi ; ampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, lelanja dan Pembiayaan ; ampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ; ampiran VRekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam ;erangka Pengelolaan Keuangan Negara ; ampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan PerJabatan ; ampiran VII Daftar Piutang Daerah-; ampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ; ampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ; ampiran XDaftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya ; ampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun nggaran ini ; ampiran XII Daftar Dana cadangan daerah ; dan ampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah. XIII
BAB IV
Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat melakukan pengeluaran yang Delum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD. Ceadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut; . bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; . tidak diharapkan teijadi secara berulang; . berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan . memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. criteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup : . program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran beijalan; . program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN; . keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian 3'ang lebih besar bagi pemerintah daerah dan mas3^arakat;
-endanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), dapat menggunakan ?elanja tidak terduga; Criteria l^elanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada a^^at (1), mencakup : xtv rfi- i, bencana alam;
^endanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dapat dilakukan dengan rnenggunakan belanja- tidak erduga secara langsung dan atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD Teknis. ^elaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan iengaii Keputusan Bupati. •Vlaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dilakukan dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi >.: !ar;fS. langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis. terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan .• '^ruba}*; Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD/Perubahan APBD. -•...:r-k-s-;iriaan penanganaan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD i.in dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. XV ai[iiin,-— ~ •
Membuka PDF…