Peraturan Daerah ini mengatur tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
Memuat teks peraturan…
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian'Barat Tahun Anggaran Tahun 2014 sebagai berikut: 1. Pendapatan Rp- 651.806.059.106,- 2. Belanja Daerah Rp. 656.017.133.155,- Surplus / (Defisit) Rp. (4.211.074.049,-) • 3. Pernbiayaan Daerah : a. Penerimaan Rp. 15.273.951.324,- b. Pengeluaran Rp. 11.062.877.275,- Pembiayaan Netto Rp. 4.211.074.049,- Sisa Lebih Pernbiayaan Tahun Anggaran Berkenaan Rp. 0,-
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari; a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 22.490.798.663,- b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 588.543.340.000,- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 40.771.920.443,- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah sejumiah Rp. 17.559.112.559,- b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 3.534.169.996.- c. Hasil Pengeiolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 131.886.108,- d. Lajn-lain Pendapatan Asli daerah yang sah sejumlah Rp. 1 265..630 000,- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak sejumlah Rp. 29.400.000.000,- b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 495.911.700.000,- c. Dana alokasi khusus sejumlah - Rp. 63.231.640.000,- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp _ b. Dana Darurat sejumlah Rp _ c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah Rp. 4.429.513.943- d. Dana Penyesuaian dan OtonomI Khusus sejumlah Rp 34?.406.500 - e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. -
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 343.277.772.887.- b. Belanja Langsung sejumlah "• Rp. 312.739.360.268,- VI (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja a. Belanja pegawai sejurnlah Rp. 323.182.422.887,- b. Belanja bunga sejumlah Rp. _ c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 1.300.000.000,- d. Belanja hibah sejumlah Rp. 9.730.000.000,- 0. Belanja bantuan soslal sejumlah Rp. 470.000.000,- f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. _ g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 6.525.000.000,- h. Beianja tidak terduga sejumlah Rp. 2.070.350.000,- (3) Belanja Langsung seoagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdin dan jenis belanja : a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 9.641.781.000.- b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 144.441.900.523,- c. Belanja modal sejumlah Rp. 158.655.678.745,-
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Penerimaan sejumlah Rp. 15.273.951.324.- b. Pengeiuaran sejumlah Rd. 11.062.877.275,- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya ( SiLPA) sejurnlah Rp. 15.273.951.324 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.- e. Penerimaan kembaii pemberian pinjaman sejumlah Rp.- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.- g- Penerimaan Pencairan Investasi Betjangka Deposito Rp. Vtl (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan a. Pembentukan dana cadangan sejumlah " b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. - c. Pembayaran pokok utang sejumlah 11-062.877.275,- d. Pemberian pinjaman daeriah sejumlah Rasa! 5 Uraian Lamp; ian lebih lanjut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum yar ig bagiari yang tidak iei piiahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri daii. dalam 1. Lampiran 1 2. Lampiran II 3. Lampiran 111 4. Lampiran IV 5. Lampiran V 6. Lampiran VI 7. Lampiran VM 8. Lampiran Vlii 9. Lampiran IX 10.Lampiran X 11.Lampiran XI 12.Lampiran XII 13.Lampiran XIII Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ; •Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara , -Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan , Daftar Piutang Daerah ; Daffcar Penyertaan ivioaat (investasij uaeran , Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah , Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya , Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Dana cadangan daerah ; dan Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah. VIII
1. Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat meiakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan ARBD. 2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut; a. bukan mempakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat dipredlksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 0. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 3. kriteria beiania untuk keperluan mendesak sfthanginiRnp d'maksud pada mencakup : a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN;; c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat:
1. Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), dapat menggunakan belanja tidak terduga; 2. Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup : a. bencana alam; b. bencana sosial seperti wabah penyakit menular/pandemi; c. penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali pemerintah daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 3. Dalam hai belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara : a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; ix b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
1. Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD Teknis; 2. Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati: 3. Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dilakukan dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis, terlebih dahulu. ditf^tppk^n Hpiorn PeraXvran Bupati dengan merubah Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD/Perubahan APBD. 4. Pelaksanaan penanganaan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah APBD disampalkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pengundangan Peraturan Daerah in! dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada langgal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembarar Daerah. Ditetapkan di Pada tanggal Piru 27 Pebruari 2014 BAGIAN BARAT Diundangkan di Piru Pada tanggal 28 Pebruari 2014 COBUS F. ffUTTILEIHALAT m SEKRETARIS DAERAH ATEN SERAPfl BAGIAN BARAT •^ ..ragANSUR TUHAREA • 'Pembina Utama Muda NIP. 19630303199011Q02 LEWSBARAN DAERAH KAEUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR 131 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH t^OMOR 013 XI
Membuka PDF…