DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat No. 04 Tahun 2014

Nomor: 04
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

- Peraturan ini menetapkan 7 jenis retribusi jasa umum beserta penjabaran objek, subjek, wajib retribusi, tingkat penggunaan jasa, masa dan prinsip retribusi, untuk masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum tersebut. Peraturan ini mengatur bahwa Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Peraturan ini mengatur juga tentang tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, perubahan tarif retribusi, pengajuan keberatan atas SKRD, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, serta kadaluarsa penagihan. Peraturan ini juga memberikan kewenangan kepada Bupati untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah. Selain itu, peraturan ini juga mengatur insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu bagi pihak yang melaksanakan pemungutan Retribusi, yangmana pemberian insentif tersebut ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan ini juga menetapkan sanksi adminitratif dan sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

Isi peraturan

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini Terdiri atas : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan b. Retribusi Pelayanan Persampahan/KeberSihan - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran g. Rertribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Kelilihg.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan Kesehatan Medis yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling milik P^erintah Daerah yaiig terdiri dari: a. Konsultasi, pemeriksaan dan atau obat; b. Tindakan medik; c. Ambulan; d. Perawatan Jenazah; e. Diklat; f. Laboratorium; g. Radiologi. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Kesehatan. (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah ofang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-uridangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan. ID (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan jenis Pelayanan yang diberikan, jenis bahan yang digunakan, daii jangka waktu pelayanan kesehatan yang diberikan. (2) Masa retribusi adalahjangka waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan aspek pelayanan publik. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan. BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 8

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dipungut retribusi atas pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan di daerah. Pas^ 9 (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Pelay^an Persampahan/kebersihan yang diselengg^akan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara; b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan /kebersihan. (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang^undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, tennasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan. Bagian KedUa Tingkat Penggunaan Jasa, Masa d^ Prinsip Retribusi

Pasal 11

(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan jenis dan volume sampah. (2) Jenis sampah sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sampah organik dan non organik. (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri. (4) Masa Retribusi adalah jangka waktu sel^a pelayanan Persampahan/ Kebersihan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi, yaitu untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan atau pemusnahan sampah yang termasuk sewa/beli lokasi tempat pembuangan akhir. BAB V RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPIJALAN UMUM Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 13

Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas jasa Penggunaan/pemanfaatan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. IZ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tempat parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

(1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum. (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayar^ Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal 16

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir dan jangka waktu. (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang rneliputi, biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya pengaturan p^kir, biaya kebersihan, dan biaya pembinaan dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR . Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…