DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat No. 06 Tahun 2014

Nomor: 06
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menetapkan 5 jenis Retribusi Perizinan Tertentu beserta objek, subjek dan wajib retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa serta struktur dan besarnya tarif retribusi untuk masing-masing jenis Retribusi Perizinan Tertentu. Peraturan ini mengatur bahwa retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan dan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Diatur pula sanksi adminitratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan bilamana wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya. Peraturan ini mengatur juga tentang tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluarsa penagihan, serta penghapusan piutang. Peraturan ini juga memberikan kewenangan kepada Bupati untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah. Selain itu, peraturan ini juga mengatur insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu bagi pihak yang melaksanakan pemungutan Retribusi, yangmana pemberian insentif tersebut ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan ini juga menetapkan sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 23

Pasal 43

(1)Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
(2)Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
1. a.memperlihatkan dan/atau mexninjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
2. b.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. bab:^ INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 44

(1)Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kineija tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undaiigan yang berlaku.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 45

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum AcaraPid^a. 24 berwenang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l)adalah:
1. a.menerima, mencari, menguihpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tlndak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
2. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
3. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan biikti tersebut;
4. f.meminta bantuan tenaga ahli dcilam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
5. g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,dan/atau dokumen yang dibawa;
6. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
7. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. j.menghentikan penyidikan; dan/atau
9. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi NegaraRepublik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 25

Pasal 46

(1)Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanpenerimaan negara.

BAB XXIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

(1)Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
(2)Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Wakil Bupati, Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 48

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka retribusi yang diatur dalam :

a.Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 42 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b.Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 43 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Bralkohol;
c.Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 45 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Trayek;
d.Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan;
e.Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 48 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. 26 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Diundangkan di: Piru Pada tanggal : 27 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT MANSUR TUHAREA Ditetapkan di pada tan^al : Piru ; 20Mei 2014 M BAGIAN .BARAT JACOBUS FREDERIK PUTTILEIHALAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR 134 27 NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah danmeningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi di Daerah, makaperlu memberikan pelayanan perizinan tertentu secara cepat, tepat, dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sampingitu, peningkatan arus investasi dan daya saing daerah dapat tumbuh dan berkembang secara signifikan jika ditempuh melaluiupaya pemberian pelayanan perizinan, pemberian insentif dan fasilitas tertentukepada orang pribadi atau Badaii yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Pemberian pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah dimaksudkanuntuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaansumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu gunamelindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menetapkanjenis Retribusi daii melakukan pemun^tan retribusi atas pemberian pelayanan perizinahteirtentu tersebut sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan pemungutanterhadap retribusi perizinan tertentu, diharapkan dapat meningkatkan kemampuanuntuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka memberikan pelayananprima kepada masyarakat. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu yang diaturdalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut adalah :
a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c.Retribusi Izin Gangguan;
d.Retribusi Izin Trayek; dan
e.Retribusi Izin Usaha Perikanan. 28 aiDentuk t'eraturanDaerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu, II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…