Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1. 0 1 6 . 2 1 1. 798.671,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah : Rp. 944.428.555.500, b. Belanja Daerah : Rp. 1. 0 1 6 . 2 1 1. 7 9 8 . 6 7 1 , - Defisit/Surplus : (Rp. 7 1 . 7 8 3 . 2 4 3 . 1 7 1 , - ) C. Pembiayaan Daerah 1. Penerirnaan : Rp. 7 6 . 6 8 3 . 2 4 3 . 1 7 1 , - 2. Pengeluaran : Rp. 4.900.000.000,- Pembiayaan Netto : Rp. 7 1. 7 8 3 . 2 4 3 . 1 7 1 , - Sisn L e b i h P e m b i n v a n n A n g a r n n T a h u n I r k e n n n n Rp.0, I ' a n l , I P e n d n p a t n n daernh d i r e n e n n n l n n nebenat Rp.944,428,555,500, (Sembilan rtu empat putuh empat miliar empat ratus dun p l u h delapun juta Iima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), y a n g b e r s u m b e r d a r i ; a. Pendapatan asli; b. Pendapatan transfer; dan c. Lain-lain pendapatan daerah yang snh Pasnl 4 ( 1 ) Pendapatan asli daerah scbagaimana d i m a k s u d dalam Pasal 3 h u r u f a direncanakan scbesnr Rp.45.703.316.000,- (Empat puluh lima milyar t uj u h ratus tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas : a. Pajak daerah; b. Retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.500.000.000, (Delapan milyar lima ratus juta rupiah). (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.668.750.000,- (Tiga milyar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah). (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp.29.384.566.000,- (Dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
( 1 ) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.898.725.239.500,- (Delapan ratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah}, yang terdiri atas : a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan b. Pendapatan transfer antar daerah. (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp.879.221. 790.000,- (Delapan ratus tuju.h puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh satu ju.ta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.503.449.500,- (Sembilan belas milar Zima ratus tiga juta empat ratus empat puluh sembilan rib lima ratus rupiah).
( 1 ) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1 . 0 1 6 . 2 1 1 . 7 9 8 . 6 7 1 , - (Satu triliun enam belas milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu), yang terdiri atas : a. Belanja operasi; b. Belanja modal; c. Belanja tidak terduga; dan d. Belanja transfer.
( 1 ) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.687.342.661.129,- (Enam ratus delapan puluh tujuh milar tiga ratus empat puluh dua ju.ta enam ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas : a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja bunga; d. Belanja subsidi; e. Belanja hibah; dan f. Belanja bantuan sosial. (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp.399.517.796.936,- (Tiga ratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus tujuh belas ju.ta tuju.h ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah). (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp.274.057.979.191,- (Dua ratus tujuh puluh empat milyar lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (nol). (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol). (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e direncanakan sebesar R p . 1 2 . 1 9 5 . 0 6 0 . 0 0 0 , (dua belas milyar seratus sembilan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah ) (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.572.125.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). PasaJ 9 ( 1 ) Anggaran belanja modaJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar R p . 1 7 6 . 5 1 0 . 6 1 2 . 1 4 2 , - (Seratus tujuh puluh enam milyar lima ratus sepuluh juta enam ratus dua belas ribu ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas : a. Belanja modal tanah. b. Belanja modal peralatan dan mesin. c. Belanja modal bangunan dan gedung. d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan f. Belanja modal aset tidak berwujud. (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada sebesardirencanakanayat (1) huruf a Rp.0,- (Nol rupiah). (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.526.781.391,- (Dua puluh dua milyar Zima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratu.s sembilan puluh satu rupiah). (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.529.462.751,- (Lima puluh milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua nibu tujuh ratus lima puluh satu rupiah). (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp. 103.498.198.000,- (Seratus tiga milar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e direncanakan sebesar Rp.235.170.000,- (Dua ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah). Pasal 1 1 (1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.147.349.525.400,- (Seratus empat puluh tujuh milyyar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja bagi hasil; dan b. Belanja bantuan keuangan. (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (nol). (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp.147.349.525.400,- (Seratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah). Pasal 1 2 Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 7 1 . 7 8 3 . 2 4 3 . 1 7 1 , - (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas : a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran pembiayaan. yangdaerah PasaJ 1 3 ( 1 ) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud daJarn Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.76.683.243.171,- (Tujuh puluh enam milar enam ratus delapan puluh tiga ju.ta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas : a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 76.683.243.171,- (Tujuh puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tiga ju.ta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah); b. Pencairan dana cadangan; c. Hasil penjualan kekayaan dipisahkan; d. Penerimaan pinjaman daerah; e. Penerimaan kembaJi pemberian pinjaman daerah; dan f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ( 1 ) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) h uruf a direncanakan sebesar Rp.76.683.243.171, (Tujuh puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga rib seratus tujuh puluh satu rupiah). (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) h u r u f b direncanakan sebesar Rp.0, (nol) (3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (nol). (4) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (nol). (5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,- (nol). (6) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).
( 1 ) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.4.900.000.000,- (Empat milyar sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri atas : a. Pembentukan dana cadangan; b. Penyertaan modal daerah; c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; d. Pemberian pinjaman daerah; dan e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (nol). (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.900.000.000,- (Empat milyar sembilan ratus juta rupiah), (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (nol). (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf d direncanakan sebesar Rp.O, (nol). (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,- (nol). Pasal 1 5 (2) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengak.ibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesar Rp.(71.783.243.171,-) (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah); (3) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 7 1. 7 8 3 . 2 4 3 . 1 7 1 , - (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
( 1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum dan/ atau pengeluaran ditetapkan tersedia melebihi daerah ini, yang yang anggarannya pagu dalam peraturan selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi: a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa; b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c. Kerusakan sarana/prasarana yang mengganggu kegiatan pelayanan publik. (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi: a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang undangan; dan/ atau d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat. Pasal 1 7 Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari : dapat l . Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 2. Lampiran I 3. Lampiran III 4. Lampiran IV 5. Lampiran V 6. Lampiran VI 7. Lampiran VII 8. Lampiran VIII 9. Lampiran IX 10. Lampiran X 1 1 . Lampiran XII Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tantang APBD Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Penyertaan Modal Daerah dan lnvestasi Daerah Lainnya;
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjataran Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
Peratuman daemah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah. Piru, 7 Januari 2022 Diundangkan di P i r u Pada tanggal, 8 Januari 2022 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU : (1/2/2022) ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT N O M O R I T A H U N 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022 I. U M U M Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 23 ayat 1 menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi, APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada hasil evaluasi RKPD tahun 2022 yang telah dirumuskan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022. Perubahan Kebijakan dan Perubahan asumsi makro ekonomi daerah turut dikoreksi dalam proses APBD Tahun Anggaran 2022 sering dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, regional dan daerah pada Tahun 2022. Disamping itu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.76.683.243.171,- (Tujuh puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), merupakan estimasi guna pembiayaan daerah yang dimanfaatkan penggunaanya dalam mengendalikan defisit APBD Tahun Anggaran 2022. II. P A S A L DEMI P A S A I Pasal I Cukup lelas Pasal Cukup delas
Cukup delas
Membuka PDF…