Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 1 Tahun 2022
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 18
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1. 0 1 6 . 2 1 1. 798.671,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
( 1 ) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.898.725.239.500,- (Delapan ratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah}, yang terdiri atas :
( 1 ) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1 . 0 1 6 . 2 1 1 . 7 9 8 . 6 7 1 , - (Satu triliun enam belas milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu), yang terdiri atas :
( 1 ) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.687.342.661.129,- (Enam ratus delapan puluh tujuh milar tiga ratus empat puluh dua ju.ta enam ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
PasaJ 9 ( 1 ) Anggaran belanja modaJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar R p . 1 7 6 . 5 1 0 . 6 1 2 . 1 4 2 , - (Seratus tujuh puluh enam milyar lima ratus sepuluh juta enam ratus dua belas ribu ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah). Pasal 1 1 (1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.147.349.525.400,- (Seratus empat puluh tujuh milyyar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
Pasal 1 2 Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 7 1 . 7 8 3 . 2 4 3 . 1 7 1 , - (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
yangdaerah PasaJ 1 3 ( 1 ) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud daJarn Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.76.683.243.171,- (Tujuh puluh enam milar enam ratus delapan puluh tiga ju.ta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
dan
( 1 ) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) h uruf a direncanakan sebesar Rp.76.683.243.171, (Tujuh puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga rib seratus tujuh puluh satu rupiah).
( 1 ) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.4.900.000.000,- (Empat milyar sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
Pasal 1 5
( 1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum dan/ atau pengeluaran ditetapkan tersedia melebihi daerah ini, yang yang anggarannya pagu dalam peraturan selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
dan/atau
Pasal 1 7 Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari : dapat l . Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tantang APBD Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Penyertaan Modal Daerah dan lnvestasi Daerah Lainnya;
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjataran Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
Peratuman daemah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah. Piru, 7 Januari 2022 Diundangkan di P i r u Pada tanggal, 8 Januari 2022 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU : (1/2/2022) ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT N O M O R I T A H U N 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022 I. U M U M Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 23 ayat 1 menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi, APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada hasil evaluasi RKPD tahun 2022 yang telah dirumuskan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022. Perubahan Kebijakan dan Perubahan asumsi makro ekonomi daerah turut dikoreksi dalam proses APBD Tahun Anggaran 2022 sering dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, regional dan daerah pada Tahun 2022. Disamping itu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.76.683.243.171,- (Tujuh puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), merupakan estimasi guna pembiayaan daerah yang dimanfaatkan penggunaanya dalam mengendalikan defisit APBD Tahun Anggaran 2022. II. P A S A L DEMI P A S A I Pasal I Cukup lelas Pasal Cukup delas
Cukup delas
Membuka PDF…