DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2023.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Dipindai dengan CamScanner Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal Tiga Puluh bulan November tahun 2022, Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350),

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Dipindai dengan CamScanner Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028),
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575): 11, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Dipindai dengan CamScanner Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693),
12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5.Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041):
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106):
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42),
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Dipindai dengan CamScanner Ncgeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565),
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754):
19.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067),
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daereh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dipindai dengan CamScanner
23.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2023. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT dan BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

Pasal 2

Rancangan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Rancangan APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 990.871.933.348,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah : Rp. 955.391.523.500,-
b.Belanja Daerah : Rp. 988.121.933.348,- Defisit/Surplus : (Rp. 32.730.409.848),-
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan : Rp. 35.480.409.848,-
2. 2.Pengeluaran : Rp. 2.750.000.000,- Pembiayaan Netto Rp. 32.730.409.848,- Dipindai dengan CamScanner Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,-

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.955.391.523.500,- (Sembilan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang bersumber dari :

a.Pendapatan asli,
b.Pendapatan transfer, dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.42.000.000.000,- (Empat puluh dua milyar rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pajak daerah,
2. b.Retribusi daerah:
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.835.000.000,- (delapan milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.637.770.250,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.194.444.480,- (tiga milyar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah). Dipindai dengan CamScannerc (S5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.332.785.270,- (Dua puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf bb direncanakan sebesar Rp.913.391.523.500,- (Sembilan ratus tiga belas milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat, dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.893.888.074.000,- (Delapan ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah).
(8)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.503.449.500,- (Sembilan belas milyar lima ratus tiga juta empat ratus empat puluh.sembilan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah)

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 988.121.933.348,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan milyar seratus dua puluh Dipindai dengan CamScanner satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :

a.Belanja operasi,
b.Belanja modal,
c.Belanja tidak terduga, dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.703.475.924.065,- (Tujuh ratus tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja pegawai,
2. b.Belanja barang dan jasa,
3. c.Belanja bunga,
4. d.Belanja subsidi,
5. e.Belanja hibah, dan f£. Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.428.664.918.578,- (Empat Ratus dua puluh delapan milyar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.262.022.580.487,- (Dua ratus enam puluh dua milyar dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.O (nol).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0O (nol).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.760.100.000,- a Dipindai dengan CamScanner (Delapan milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus ribu rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.028.325.000,- (Empat milyar dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.131.526.192.578,- (Seratus tiga puluh satu milyar lima ratus dua puluh enamjuta seratus sembilanpuluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja modal tanah.
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin.
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung.
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi,
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya, dan f£. Belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.322.509.000,- (Dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.381.041.134,- (Dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat puluh satu ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.43.460.169.665,- (Empat puluh tiga milyar empat ratus enam puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.65.087.472.779,- (Enam Dipindai dengan CamScanner puluh lima milyar delapan puluh tujuhjuta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima Juta Rupiah).

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…