DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang, dan dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa di daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4 ); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / 3 atau hak tradisional yag diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
13.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14.Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan 1 ( satu ) kali atau bergelombang.
15.Pemilihan Kepala Desa 1 ( satu ) kali adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan hanya 1 ( satu ) kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.
16.Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang adalah pemilihan kepala desa yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan karateristik wilayah Desa, dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa;
17.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati di tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
19.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20.Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21.Saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan peristiwa itu sungguh- sungguh terjadi.
22.Panitia pemungutan suara selanjutnya disebut PPS adalah kelompok orang yang bertugas di tempat pemungutan suara dalam proses pemungutan suara.
23.Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang disiapkan bagi pemilih untuk memberikan hak suaranya.
24.Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
25.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa. 4
26.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
28.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30.Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
31.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
32.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa dari segi administrasi para Bakal Calon.
33.Penduduk Desa setempat adalah orang atau orang-orang yang mendiami Desa dan terdaftar sebagai warga Desa setempat.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa di Daerah.

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa diwilayah Kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan / atau
3. c.ketersediaan PNS dilingkungan pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 ( tiga ) kali dalam jangka waktu 6 ( enam ) tahun.
(3)Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 ( dua ) tahun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Selain menetapkan desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa, keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jadwal pemilihan Kepala Desa.

Pasal 6

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang dipandang cakap dan memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Pasal 7

Bupati menetapkan panitia pemilihan di Daerah.

Pasal 8

(1)Tugas panitia pemilihan Kabupaten meliputi :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
(2)Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada desa yang diatur dengan peraturan Bupati.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.
(4)Tugas panitia pemilihan kabupaten berakhir setelah Bupati mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa terpilih.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 9

6 Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 10

Persiapan pemilihan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan:

a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
c.pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
e.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
f.persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 11

(1)Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b ditetapkan dengan keputusan BPD;
(2)Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Camat;
(3)Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
(4)Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), berjumlah ganjil, terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat serta memperhatikan keterwakilan perempuan dengan susunan keanggotaan:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.sekretaris;
4. d.bendahara;
5. e.seksi-seksi; dan
6. f.anggota dengan ketentuan paling banyak 10 ( sepuluh ) orang.
(5)Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri dari:
1. a.seksi pendaftaran pemilih;
2. b.seksi umum dan perlengkapan;
3. c.seksi konsumsi;
4. d.seksi publikasi dan dokumentasi; dan
5. e.seksi keamanan. 7
(6)Panitia pemilihan kepala desa mempunyai hak suara dalam proses pemilihan kepala desa, namun harus bersikap netral dan tidak memihak pada seorang calon kepala desa.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…