DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 137

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Desa yang meliputi keanggotaan dan kelembagaan, fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan, peraturan tatatertib, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

(1)Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
(2)Pemerintah Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
(3)Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
(4)Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
(5)Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Seram Bagian Barat.
(6)Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(7)Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
(8)Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(9)Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
(10)Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
(11)Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
(12)Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
(13)Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
(14)Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
(15)Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk :

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintah Desa yang baik

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.keanggotaan dan kelembagaan BPD;
b.fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
c.peraturan tata tertib BPD;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui pemilihan secara langsung atau proses musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang;
2. b.Desa dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
3. c.Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) jiwa, anggota BPD berjumlah 9 (Sembilan) orang.
(4)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa yaitu Dusun, RT atau RW.

Pasal 6

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui :

a.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
(5)Dalam jumlah Dusun, RT, dan RW sama dengan jumlah anggota BPD, maka dapat ditetapkan 1 (satu) Dusun diwakili oleh 1 orang anggota BPD.
(6)Dalam hal jumlah Dusun, RT, dan RW lebih besar dari penetapan jumlah anggota BPD, maka beberapa Dusun, RT, dan RW dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
(7)Dalam hal jumlah Dusun, RT, dan RW lebih kecil dari penetapan jumlah anggota BPD, maka 1 (satu) Dusun, RT, dan RW dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 8

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
(4)Perempuan warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur :
1. a.PKK Desa;
2. b.Anggota Perempuan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
3. c.Anggota perempuan dari Karang Taruna Desa; dan
4. d.Tokoh perempuan desa yang ditunjuk oleh Camat Desa.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
1. a.Dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 9 (Sembilan) orang, Panitia berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang;
2. b.Dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 2 (dua) orang dan unsur masyarakat paling banyak 7 (tujuh) orang; dan
3. c.Dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 2 (dua) orang dan unsur masyarakat paling banyak 5 (lima) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 10

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota BPD.
(3)Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 11

(1)Mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(2)Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh unsur masyarakat pada wilayah pemilihan sebagai berikut :
1. a.Unsur Rukun Tetangga (RT) dan atau Rukun Warga (RW) masing- masing 1 (satu) orang;
2. b.Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Dusun masing-masing 1 (satu) orang;
3. c.Unsur PKK masing-masing 1 (satu) orang;
4. d.Unsur Karang Taruna masing-masing 1 (satu) orang; dan
5. e.Unsur Tokoh Masyarakat di Dusun yang ditunjuk oleh Kepala Dusun, masing-masing 3 (tiga) orang;
(3)Pemilihan anggota BPD oleh unsur wakil masyarakat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
(4)Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, dapat dilakukan melalui pemungutan suara secara terbuka.
(5)Dalam hal hasil pemungutan suara secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat tecapai karena memperoleh suara yang sama, maka calon anggota BPD terpilih ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
(6)Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih tetap sama, maka calon anggota BPD terpilih ditentukan berdasarkan usia calon yang lebih tinggi.
(7)Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Isi peraturan

Teks137PDFHirarki

Memuat teks peraturan…