DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 233

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang negeri yang mana sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hukum adat yang mengatur tentang kesatuan masyarakat hukum adat yang berstatus Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan norma hukum yang hidup, dilestarikan, dipertahankan dan terus berkembang sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan Negeri;
c.bahwa Kabupten Seram Bagian Barat belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang Negeri yang berkaitan dengan hak asal usul, hukum adat dan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, sebagimana disebutkan di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Negeri. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Dan BUPATI SERAM BAGIAN BARAT MEMUTUSKAN, Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG NEGERI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

(1)Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2)Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
(3)Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
(4)Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
(5)Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
(6)Camat adalah kepala pemerintahan wilayah Kecamatan.
(7)Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, hukum adat, dan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(8)Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, hukum adat, dan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(9)Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat Negeri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Negeri.
(10)Kepala Pemerintah Negeri atau yang disebut dengan nama lain adalah gelar kepala kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan pemerintahan yang memimpin negeri.
(11)Saniri Negeri adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan untuk mengayomi adat istiadat dan merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat Negeri yang bersifat geneologis teritorial.
(12)Musyawarah Negeri adalah musyawarah antara Saniri Negeri, Pemerintah Negeri, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Saniri Negeri untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
(13)Lembaga Kemasyarakatan Negeri adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di Negeri sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Negeri dalam memberdayakan masyarakat.
(14)Hak Parentah adalah hak yang dimiliki oleh soa atau mata rumah atau keturunan tertentu untuk memimpin pemerintahan di Negeri.
(15)Mata Rumah Parentah adalah mata rumah berdasarkan hak asal usul memiliki hak sebagai Kepala Pemerintah Negeri.
(16)Peraturan Negeri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri setelah dibahas dan disepakati dengan Saniri Negeri.
(17)Peraturan Bersama Kepala Pemerintah Negeri adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Pemerintah Negeri dan bersifat mengatur.
(18)Peraturan Kepala Pemerintahan Negeri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan bersifat mengatur.
(19)Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Negeri untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(20)Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
(21)Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
(22)Wilayah Petuanan adalah wilayah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan laut beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari para leluhur dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.
(23)Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari nilai budaya, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
(24)Kewenangan Negeri adalah kewenangan yang dimiliki Negeri meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan pembangunan Negeri, Pembinaan Kemasyarakatan Negeri, dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Negeri.
(25)Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Negeri atau prakarsa masyarakat Negeri sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
(26)Kewenangan lokal berskala Negeri adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Negeri yang telah dijalankan oleh Negeri atau mampu dan efektif dijalankan oleh Negeri atau yang muncul karena perkembangan Negeri dan prakarsa masyarakat Negeri.
(27)Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Saniri Negeri untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri;
(28)Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri.
(29)Pemilih adalah anak Negeri yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Pemerintah Negeri;
(30)Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
(31)Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
(32)Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Pemerintah Negeri;
(33)Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Pemerintah Negeri untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
(34)Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
(35)Keuangan Negeri adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negeri.
(36)Pengelolaan Keuangan Negeri adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Negeri.

BAB II

PENATAAN NEGERI

Pasal 2

Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, berfungsi untuk mengatur hak asal usul, hukum adat, dan menyelenggarakan kewenangan lokal berskala Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan Negeri berdasarkan hak asal usul dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Penataan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk adanya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
(2)Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dilakukan melalui identifikasi masyarakat hukum adat dengan mencermati :
1. a.sejarah masyarakat hukum adat;
2. b.wilayah adat;
3. c.hukum adat;
4. d.harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
5. e.kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
(4)Pemerintah Daerah wajib memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Daerah.

Pasal 5

(1)Penetapan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memenuhi syarat :
1. a.kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup yang bersifat teritorial dan geneologis;
2. b.kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
3. c.kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya :
1. a.masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok secara geneologis;
2. b.pranata pemerintahan adat;
3. c.harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
4. d.perangkat norma hukum adat.
(3)Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila :
1. a.keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
2. b.substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan msayrakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
(4)Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:
1. a.tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
2. b.substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Negeri ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Penataan Negeri yang berkaitan dengan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status tidak dapat dilakukan terhadap Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak asal usul.

Pasal 8

(1)Untuk mempermudah rentang kendali penyelenggaraan urusan pemerintahan, dalam wilayah Negeri dapat dibentuk Kampung atau disebut dengan nama lain sebagai wilayah bawahan Negeri dengan persetujuan Saniri Negeri.
(2)Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Kampung atau disebut dengan nama lain.
(3)Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Negeri dengan memperhatikan kondisi wilayah dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat.

BAB III

KEWENANGAN NEGERI

Pasal 9

Kewenangan Negeri, meliputi :

a.kewenangan berdasarkan hak asal usul Negeri;
b.kewenangan lokal berskala Negeri;
c.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
d.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Kewenangan Negeri berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :
1. a.pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
2. b.pengisian jabatan Kepala Pemerintahan Negeri dan perangkat Pemerintah Negeri;
3. c.masa jabatan Kepala Pemerintahan Negeri;
4. d.penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
5. e.pengaturan, pengurusan dan pengelolaan wilayah petuanan Negeri;
6. f.pemilikan hak tradisional;
7. g.pelestarian pranata hukum adat dan nilai sosial budaya Negeri;
8. h.penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat di Negeri dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
9. i.penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Negeri berdasarkan hukum adat yang berlaku di Negeri;
11. k.pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Negeri;
(2)Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah wajib mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks233PDFHirarki

Memuat teks peraturan…