DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang susunan dan kedudukan, fungsi dan wewenang, hak, kewajiban dan larangan, susunan organisasi, pengesahan dan pelantikan saniri negeri, pemberhentian pimpinan dan anggota saniri negeri, penggantian antar waktu pimpinan dan anggota saniri negeri, penghasilan anggota saniri negeri, mekanisme pengambilan keputusan, peraturan tata tertib saniri negeri.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Saniri Negeri merupakan sebutan lain Badan Permusyawratan Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai Badan yang melekasanakan fungsi pemerintahan untuk mengayomi adat –istiadat dan merupakan perwujudan deomokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat negeri yang bersifat geonologis territorial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Saniri Negeri. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengembalian Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 14);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor ... Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor....) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Dan BUPATI SERAM BAGIAN BARAT MEMUTUSKAN, Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG SANIRI NEGERI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

(1)Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
(2)Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
(3)Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
(4)Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, hukum adat, dan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
(5)Pemerintahan Negeri adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, hukum adat, dan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(6)Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negeri.
(7)Saniri Negeri adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan untuk mengayomi adat istiadat dan merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat Negeri yang bersifat geneologis teritorial.
(8)Musyawarah Negeri adalah musyawarah antara Saniri Negeri, Pemerintah Negeri dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Saniri Negeri untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
(9)Peraturan Negeri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri setelah dibahas dan disepakati dengan Saniri Negeri.

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Saniri Negeri terdiri atas wakil dari unsur masyarakat yang bersifat geneologis di Negeri berdasarkan keterwakilan sesuai hak asal usul dan hukum adat.
(2)Susunan Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur masyarakat lain paling banyak berjumlah 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah anggota Saniri Negeri.
(3)Susunan Saniri Negeri yang berasal dari unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas persetujuan Kepala Pemerintah Negeri, Kepala-Kepala Soa dan tokoh adat lainnya.

Pasal 3

Saniri Negeri berkedudukan sebagai penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan sebagai mitra kerja Kepala Pemerintah Negeri.

BAB III

FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 4

(1)Saniri Negeri mempunyai fungsi :
1. a.menjaga, memelihara, mengayomi dan melestarikan hak asal usul dan hukum adat;
2. b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
3. c.menetapkan Peraturan Negeri bersama-sama dengan Kepala Pemerintah Negeri;
4. d.melakukan pengawasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri.
(2)Fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Saniri Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri, Kepala-Kepala Soa dan tokoh adat lainnya.
(3)Ketentuan lebihlanjutmengenai fungsi yang dilakukan oleh Saniri Negeri bersama kepala pemerintah negeri kepala-kepala Soa dan tokoh adat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Tata Tertib Saniri Negeri.

Pasal 5

(1)Saniri Negeri berwenang :
1. a.membahas rancangan Peraturan Negeri bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri;
2. b.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Negeri dan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri;
3. c.memberitahukan kepada Kepala Pemerintah Negeri yang akan berakhir masa jabatannya;
4. d.mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri;
5. e.memimpin Musyawarah Negeri;
6. f.menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
7. g.menyusun peraturan tata tertib Saniri Negeri.
(2)Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Saniri Negeri dapat melaksanakan wewenang sesuai hak asal usul dan hukum adat yang dilakukan bersama Kepala Pemerintah Negeri, Kepala-Kepala Soa dan tokoh adat lainnya.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Saniri Negeri mempunyai hak :

a.mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Negeri kepada Pemerintah Negeri;
b.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Negeri, pelaksanaan pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri dan pemberdayaan masyarakat Negeri;
c.mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri.

Pasal 7

Anggota Saniri Negeri mempunyai hak :

a.mengajukan usul rancangan Peraturan Negeri;
b.mengajukan pertanyaan;
c.menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d.memilih dan dipilih; dan
e.mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri.

Pasal 8

Anggota Saniri Negeri mempunyai kewajiban :

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri;
c.menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Negeri;
d.mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
e.menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Negeri; dan
f.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Negeri dan lembaga kemasyarakatan Negeri lainnya.

Pasal 9

Anggota Saniri Negeri dilarang :

a.merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Negeri dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Negeri;
b.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakan yang akan dilakukannya;
c.menyalahgunakan wewenang;
d.melanggar sumpah/janji jabatan;
e.merangkap jabatan sebagai Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat Pemerintah Negeri;
f.merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
g.sebagai pelaksana proyek Negeri;
h.menjadi pengurus partai politik;
i.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan/atau

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

(1)Keanggotaan Saniri Negeri harus memenuhi persyaratan :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.berpendidikan paling rendah Sekolah Dasar untuk unsur keterwakilan masyarakat hukum adat dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat untuk unsur keterwakilan tokoh masyarakat lainnya;
4. d.berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
5. e.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. f.anak Negeri dan masyarakat Negeri yang berdomisili di Negeri;
7. g.mengenal Negeri dan dikenal oleh masyarakat di Negeri yang bersangkutan;
8. h.bersedia menjadi anggota Saniri Negeri.
(2)Persyaratan anggota Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Negeri dengan memperhatikan hak asal usul dan hukum adat.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…